Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » KPK Tangkap Bea Cukai dalam Kasus Suap Importasi

KPK Tangkap Bea Cukai dalam Kasus Suap Importasi

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
  • visibility 398
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – KPK tangkap pegawai Bea Cukai dalam pengembangan kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang. Penindakan ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam membersihkan praktik korupsi di sektor kepabeanan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perdagangan internasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru. BBP merupakan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penetapan tersangka itu pada Kamis (26/2/2026).

KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai di Kantor Pusat

Penyidik KPK menangkap BBP di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta. Setelah penangkapan, petugas langsung membawa BBP ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Penyidik mendalami dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan importasi barang. KPK menilai perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan merusak tata kelola pelayanan kepabeanan.

Dalam perkara ini, KPK menjerat BBP dengan Pasal 12B tentang gratifikasi juncto Pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Perkembangan Kasus Suap Importasi Bea Cukai

Kasus KPK tangkap pegawai Bea Cukai ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang lebih dulu KPK lakukan. Dalam OTT tersebut, penyidik telah menetapkan enam tersangka dari unsur pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.

Dari internal Bea Cukai, KPK menetapkan Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026. Penyidik juga menetapkan Sisprian Subiaksono sebagai Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, serta Orlando Hamonangan yang menjabat Kepala Seksi Intelijen DJBC.

Sementara itu, dari pihak swasta, KPK menetapkan John Field selaku pemilik PT BLUERAY. Penyidik juga menjerat Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi PT BLUERAY dan Deddy Kurniawan sebagai Manajer Operasional perusahaan tersebut.

KPK Buka Peluang Tersangka Baru

KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan peran pihak lain dalam perkara ini. Penyidik membuka peluang penetapan tersangka tambahan apabila menemukan bukti baru.

Langkah KPK tangkap pegawai Bea Cukai diharapkan memperkuat efek jera dan mendorong perbaikan sistem pengawasan di sektor kepabeanan.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskusi kepemudaan dalam kegiatan Pemuda 21

    Pemuda 21 Siap Gelar Bina Akrab di Villa Highlander, Curug Nangka – Ketua OC: “Persiapan Matang..!”

    • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.296
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Bina Akrab Pemuda 21 siap berlangsung pada akhir pekan mendatang di Villa Highlander, Curug Nangka, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan solidaritas antaranggota. Selain itu, panitia memanfaatkan agenda ini sebagai sarana konsolidasi internal organisasi. Puluhan anggota Pemuda 21 dari berbagai latar belakang akan mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, […]

  • OTT KPK Banjarmasin terkait dugaan korupsi restitusi pajak

    OTT KPK Banjarmasin Terkait Dugaan Korupsi Restitusi Pajak

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 521
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — OTT KPK Banjarmasin kembali menegaskan langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi sektor perpajakan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena dugaan korupsi restitusi pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi segera membenarkan operasi tersebut. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan konfirmasi […]

  • perampasan tanah adat papua akibat ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan adat

    Papua Bukan Tanah Kosong: Sawit, Deforestasi, dan Perlawanan Masyarakat Adat

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 435
    • 0Komentar

    Papua bukan tanah kosong. Papua adalah rumah. Dan rumah tidak untuk dijual. Jakarta, duasatunews.com | Papua bukan ruang hampa yang menunggu untuk dieksploitasi. Gelombang ekspansi perkebunan kelapa sawit kembali mengancam hutan-hutan Papua, bahkan ketika krisis iklim global semakin memburuk. Negara kerap menyatakan komitmen menurunkan emisi karbon, tetapi pada saat yang sama tetap memberi ruang bagi […]

  • Bahlil Dilantik Presiden sebagai Ketua Harian DEN

    Bahlil Dilantik Presiden sebagai Ketua Harian DEN

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 502
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Bahlil Ketua Harian DEN resmi menjabat setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Presiden mengangkat Bahlil Lahadalia bersama tujuh menteri sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah. Selanjutnya, Presiden menetapkan pelantikan tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2025 […]

  • Rapat Komisi III DPR RI bahas RUU Hukum Acara Perdata

    RUU Hukum Acara Perdata Disepakati Jadi Inisiatif DPR

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 608
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah dan Komisi III DPR RI memfokuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta, Rabu. Dalam rapat tersebut, kedua pihak sepakat mengajukan RUU itu sebagai inisiatif DPR. Masyarakat dapat memantau jalannya rapat secara terbuka melalui kanal resmi DPR RI. Kesepakatan ini menandai perubahan arah legislasi. […]

  • “Standarisasi kemasan rokok ditolak pekerja dan industri tembakau di Indonesia”

    Standarisasi Kemasan Rokok Ditolak, Pekerja Khawatir PHK Meningkat

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 217
    • 4Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak rencana standarisasi kemasan rokok yang disusun Kementerian Kesehatan. Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Henry Wardhana meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Menurut dia, aturan itu dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menambah angka pengangguran. “Kami […]

expand_less