Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Prabowo Kumpulkan Eks Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas Antisipasi Krisis dan Ketahanan Perbankan

Prabowo Kumpulkan Eks Pejabat Ekonomi Era SBY, Bahas Antisipasi Krisis dan Ketahanan Perbankan

  • account_circle Reski
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 10
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)//Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan pejabat ekonomi era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat. Pertemuan itu membahas pengalaman menghadapi krisis ekonomi 2008 untuk memperkuat antisipasi terhadap tekanan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden ingin mendengar pengalaman para tokoh ekonomi yang pernah menangani gejolak ekonomi nasional.

Tokoh Ekonomi Ceritakan Pengalaman Krisis

Pertemuan tersebut menghadirkan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan mantan Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.

Airlangga menyebut para tokoh membagikan pengalaman saat menghadapi tekanan ekonomi pada periode 2004 hingga 2014.

“Mereka menyampaikan pengalaman menghadapi krisis tahun 2008,” kata Airlangga.

Saat itu, harga minyak dunia sempat mencapai 140 dolar AS per barel. Kondisi tersebut memicu inflasi tinggi dan menekan nilai tukar rupiah.

Menurut Airlangga, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif stabil. Pemerintah juga melihat fundamental ekonomi nasional lebih kuat dibanding masa krisis sebelumnya.

Presiden Fokus Perkuat Perbankan

Dalam pertemuan itu, Presiden meminta pemerintah memperkuat sektor keuangan nasional. Ia juga meminta jajaran terkait menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

Pemerintah akan mengkaji penguatan modal bank nasional. Langkah itu penting karena jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak.

“Presiden meminta kami memonitor regulasi untuk memperkuat situasi finansial,” ujar Airlangga.

Burhanuddin Dorong Koordinasi Ekonomi

Burhanuddin Abdullah mengatakan diskusi tersebut membahas pengalaman masa lalu yang masih relevan dengan kondisi sekarang.

Ia mencontohkan kenaikan harga bahan bakar minyak pada 2005 akibat faktor eksternal global. Menurut dia, kondisi tersebut memberi dampak yang mirip dengan situasi ekonomi saat ini.

Selain itu, Burhanuddin menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • orban penipuan izin dapur MBG melapor ke Mapolres Pamekasan

    Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatuews.com) – Kasus penipuan izin dapur MBG di Pamekasan, Jawa Timur, kini diselidiki aparat kepolisian. Warga melaporkan kerugian puluhan juta rupiah setelah pelaku menjanjikan pengurusan izin operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polres Pamekasan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa keterangan korban. Kronologi Kasus Awalnya, terduga pelaku menawarkan jasa […]

  • kawasan hutan terdampak tambang ilegal PT SBP

    Adrian Moita Desak Pemerintah Hentikan PT SBP: Jangan Biarkan Hukum Tak Berdaya di Hadapan Modal

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 947
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ketua Umum Koalisi Mahasiswa untuk Perubahan, Adrian Moita, menyoroti dugaan penambangan ilegal oleh PT Sumber Bumi Putra di Kabupaten Konawe Utara. Sorotan ini muncul setelah publik menemukan indikasi aktivitas tambang di luar wilayah izin resmi. Luasan Izin Tambang PT SBP PT SBP mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 218 hektare. Pemerintah menerbitkan […]

  • KPK dalami dugaan penukaran valuta asing Ridwan Kamil
    KPK

    Penukaran Valuta Asing: KPK Dalami Dugaan Terkait Ridwan Kamil

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 233
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews..com – Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendalami dugaan penukaran valuta asing bernilai miliaran rupiah yang diduga berkaitan dengan Ridwan Kamil. Pendalaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di Bank BJB. Penukaran Valuta Asing Jadi Fokus Pendalaman KPK Sebelumnya, penyidik KPK menelusuri komunikasi Ridwan Kamil saat melakukan perjalanan ke luar negeri […]

  • Rotan Indonesia Jadi Penghubung Budaya Prancis–Indonesia

    Rotan Indonesia Jadi Penghubung Budaya Prancis–Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle adrian
    • visibility 346
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Rotan Indonesia menjadi penghubung budaya antara Prancis dan Indonesia melalui desain dan produk ekonomi kreatif. Direktur Institut Français Indonesia (IFI) Jules Irrmann mengatakan masyarakat Prancis sangat akrab dengan produk rotan. Ia menjelaskan bahwa kursi bistro berbahan rotan menghiasi banyak teras kafe di Prancis. Furnitur tersebut membentuk salah satu citra visual Prancis yang […]

  • pengusaha tambang berkuasa dan konflik kepentinga

    PENGUSAHA TAMBANG MEMIMPIN DAERAH TAMBANG

    • calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.046
    • 0Komentar

    Oleh: Eni Samayati JAKARTA, duasatunews.com – Demokrasi lahir untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu tertulis tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun hingga kini, keadilan dan kemakmuran masih terasa jauh dari realitas hidup rakyat. Setiap lima tahun sekali, pesta demokrasi kembali digelar. Pada saat yang sama, para kontestan mengorbankan waktu, tenaga, dan dana […]

  • KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – KUHP baru 2026 menjadi tonggak penting pembangunan hukum nasional Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan aturan ini menandai lompatan besar reformasi sistem hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat sistem hukum nasional.👉 https://duasatunews.com/tag/reformasi-hukum-nasional Dalam apel bersama di Jakarta, Senin (12/1), […]

expand_less