Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

  • account_circle Brian putra
  • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
  • visibility 544
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26).

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas Sultra (KES) dan PT Makmur Lestari Primatama (MLP). Mereka menduga kedua perusahaan tersebut menghadapi persoalan serius dalam aspek perizinan dan tata kelola produksi.

IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran RKAB

Melalui orasinya, IPMKU Jakarta mendesak Kejaksaan Agung RI memeriksa jajaran direksi kedua perusahaan secara menyeluruh. Massa aksi menilai aktivitas pertambangan dan distribusi ore tidak berjalan selaras dengan ketentuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menurut mereka, ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara serta melemahkan pengawasan sektor pertambangan.

Kedekatan Jetty Dinilai Berpotensi Picu Distribusi Ore Tak Transparan

Selain itu, IPMKU Jakarta menyoroti keberadaan fasilitas jetty PT MLP yang berdekatan dengan wilayah kerja PT KES. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi membuka celah praktik distribusi ore yang tidak transparan.

Atas dasar itu, IPMKU Jakarta juga mendesak Kementerian ESDM agar tidak menerbitkan maupun memperpanjang RKAB sebelum aparat menyelesaikan seluruh dugaan pelanggaran secara hukum dan administratif.

Mahasiswa Tegaskan Peran Kontrol Sosial

Ketua Umum IPMKU Jakarta, Pandi Bastian, menegaskan bahwa aksi ini mencerminkan komitmen mahasiswa dalam menjaga tata kelola pertambangan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

“Kami tidak ingin pengelolaan kekayaan daerah berjalan secara ugal-ugalan. Negara harus hadir dan memastikan setiap aktivitas tambang mematuhi hukum,” tegas Pandi.

Sementara itu, Koordinator Lapangan IPMKU Jakarta, Egit Setiawan, menilai Aksi Jilid IV sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara.

IPMKU Nilai Aktivitas Tambang Berisiko Rusak Lingkungan

Dalam pernyataannya, IPMKU Jakarta menekankan bahwa aktivitas pertambangan nikel berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jika pengawasan tidak berjalan optimal. Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembukaan lahan dan proses produksi.

“Kami tidak sekadar menyuarakan kritik, tetapi ingin memastikan hukum tidak tunduk pada kepentingan pemodal,” ujar Egit.

Perusahaan Berikan Klarifikasi Terkait Jetty dan RKAB

Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan bagian legal PT Makmur Lestari Primatama, Antonius, menyampaikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa meskipun jetty PT MLP berdekatan dengan area PT KES, masing-masing memiliki fungsi administratif yang berbeda.

“PT MLP memiliki RKAB aktif dan menjalankan produksi sesuai izin. Sementara PT KES berstatus non-produksi dan tidak melakukan penambangan,” jelas Antonius.

Ia juga menyatakan bahwa perusahaan akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa melalui koordinasi internal.

Program PPM Masih Dalam Proses Penyelesaian

Terkait program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), Antonius menyebut perusahaan masih menyelesaikan kewajiban yang tersisa.

“Untuk tahun ini, masih terdapat kewajiban sekitar Rp100 juta yang sedang kami proses penyelesaiannya. Masyarakat dapat menilai langsung implementasinya di lapangan,” ungkapnya.

IPMKU TegaskanTetap Kawal Isu Tambang

Meski menerima klarifikasi, IPMKU Jakarta menegaskan tetap mengawal persoalan ini hingga aparat penegak hukum mengambil langkah konkret.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dari PT Kembar Emas Sultra, PT Makmur Lestari Primatama, serta instansi terkait guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan akurat.

Brian putra

Penulis

Update, Akurat dan Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPLB Prajurit TNI SEA Games 2025, Panglima Beri Penghargaan

    KPLB Prajurit TNI SEA Games 2025, Panglima Beri Penghargaan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 660
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – KPLB Prajurit TNI diberikan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Agus Subiyanto kepada prajurit yang berprestasi sebagai atlet pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Penghargaan tersebut meliputi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) serta kesempatan mengikuti pendidikan perwira dan bintara sebagai bentuk apresiasi negara. Sebanyak 39 personel TNI tergabung dalam kontingen Indonesia pada […]

  • PPh 21 ditanggung pemerintah sebagai insentif pajak bagi pekerja tahun 2026

    PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Berlaku Penuh Sepanjang 2026

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 681
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah menerapkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan tertentu sepanjang 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang masih berlangsung. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut melalui Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Dengan […]

  • GPM Jabodetabek Desak Kejagung & Kajati Sulbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Makelar Jual Beli Titik yang Melibatkan Beberapa Oknum Ketua Yayasan

    GPM Jabodetabek Desak Kejagung & Kajati Sulbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Makelar Jual Beli Titik yang Melibatkan Beberapa Oknum Ketua Yayasan

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – 16 Juni 2026 Gerakan Pemantau Masyarakat (GPM) wilayah Sulawesi Barat secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kajati Sulbar) untuk mengusut secara mendalam, transparan, dan tuntas kasus dugaan praktik makelar jual beli titik SPPG ( Satuan pelayanan pemenuhan Gizi) yang diduga melibatkan sejumlah oknum ketua yayasan di wilayah sulawesi barat. Koordinator GPM […]

  • Prabowo ke Rusia bahas energi dengan Vladimir Putin

    Prabowo ke Rusia Bahas Energi dengan Vladimir Putin

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Agenda Prabowo ke Rusia bahas energi menjadi fokus utama kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Rusia pada Minggu (12/4/2026). Selain itu, Prabowo juga akan bertemu Presiden Vladimir Putin untuk membahas kerja sama strategis. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan jadwal tersebut di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Menurutnya, keberangkatan berlangsung […]

  • Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Kapolri pada Hari Bhayangkara ke-80

    Prabowo Terima Medali Kehormatan di Hari Bhayangkara ke-80

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Presiden Prabowo Dianugerahi Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan tersebut pada upacara Hari Bhayangkara ke-80. Upacara berlangsung di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Kapolri memberikan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Presiden Prabowo Subianto dalam […]

  • politik sepekan polemik LCC MPR Kalbar

    Politik Sepekan: Polemik LCC MPR hingga Prabowo Sebut Negara Terima Rp49 Triliun

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 257
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Sejumlah peristiwa politik mewarnai pekan ini. Mulai dari polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat hingga pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tambahan penerimaan negara sebesar Rp49 triliun pada bulan depan. Setjen MPR Nonaktifkan Juri dan MC LCC Kalbar Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara (MC) […]

expand_less