Siaga 1 TNI: DPR Minta Penjelasan Panglima TNI
- account_circle adrian moita
- calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
- visibility 321
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (duasatunews.com) — Status Siaga 1 TNI menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisi I DPR akan meminta penjelasan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait kebijakan tersebut.
Puan menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, DPR perlu mengetahui secara jelas alasan TNI menetapkan status kesiapsiagaan tersebut.
Ia menegaskan aparat militer memang harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. Namun, menurutnya, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk telegram resmi perlu dijelaskan secara terbuka kepada DPR.
“Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak,” kata Puan.
DPR Soroti Kebijakan Siaga 1 TNI
Puan menegaskan Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan langsung kepada TNI mengenai penerapan Siaga 1 TNI.
Menurut Puan, DPR perlu memahami latar belakang kebijakan tersebut. Selain itu, penjelasan dari TNI juga penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Telegram Panglima TNI Beredar
Sebelumnya, informasi mengenai telegram Panglima TNI dengan nomor TR/283/2026 beredar di masyarakat. Telegram tersebut memuat instruksi peningkatan kesiapsiagaan bagi seluruh jajaran TNI.
Instruksi tersebut bertujuan mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Situasi geopolitik yang berkembang di kawasan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan global.
Pengamanan Objek Vital dalam Siaga 1 TNI
Dalam telegram tersebut, Panglima TNI juga memerintahkan peningkatan patroli keamanan di berbagai objek vital strategis.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta, terminal bus, serta fasilitas penting lainnya seperti kantor PLN dan pusat kegiatan ekonomi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan untuk memastikan keamanan fasilitas publik tetap terjaga.
TNI Tegaskan Kesiapsiagaan
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas utama TNI.
Menurut dia, TNI terus menjaga kemampuan operasional agar selalu siap menghadapi perkembangan situasi strategis di tingkat internasional, regional, maupun nasional.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional serta siap mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” kata Aulia.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
