JAKARTA, (Duasatunews.com) – Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026).
Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB. Level ini masih masuk kategori investment grade atau layak investasi.
Fitch menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berpotensi menekan kepercayaan investor dan mempersempit ruang kebijakan fiskal pemerintah.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Jadi Sorotan
Fitch menyoroti target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
Pemerintah ingin mencapai target tersebut melalui peningkatan belanja sosial dan berbagai stimulus ekonomi.
Fitch menilai langkah tersebut dapat mendorong pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan yang terlalu longgar berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi makro.
Fitch juga menyoroti rencana pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah memasukkan rencana tersebut ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Aturan yang berlaku saat ini membatasi defisit anggaran di angka 3 persen dari PDB.
Jika pemerintah menaikkan batas tersebut, kredibilitas kebijakan fiskal dapat melemah. Pemerintah juga akan menghadapi tantangan lebih besar saat membiayai defisit yang lebih tinggi.
Program Belanja Sosial Jadi Perhatian
Fitch menilai peningkatan belanja sosial dapat memberi tekanan tambahan pada kondisi fiskal negara.
Pemerintah menjalankan program makanan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
Program tersebut memiliki nilai sekitar 1,3 persen dari PDB untuk periode 2025 hingga 2029.
Fitch memperkirakan percepatan belanja pemerintah pada awal 2026 dapat memperlebar defisit anggaran.
Fitch memperkirakan rasio pendapatan negara berada di sekitar 13,3 persen dari PDB pada 2026 hingga 2027. Angka ini masih tergolong rendah.
Keputusan pemerintah membatalkan sebagian rencana kenaikan tarif PPN turut menekan proyeksi penerimaan negara.
Fitch juga mencatat kebijakan pemerintah yang mengalihkan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Lembaga ini mengelola investasi pemerintah, namun arah investasinya masih menimbulkan ketidakpastian.
Faktor Politik Turut Mempengaruhi Penilaian
Fitch juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik dalam penilaian terbaru.
Demonstrasi besar yang muncul pada Agustus hingga September 2025 menunjukkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Fitch menilai dinamika tersebut dapat menimbulkan tantangan politik bagi pemerintah dan koalisi yang berkuasa.
Bank Dunia juga menempatkan indikator tata kelola Indonesia di persentil ke-44, masih berada di bawah median negara dengan rating BBB.
Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia dapat melebar hingga sekitar 0,8 persen dari PDB pada 2026.
Pelemahan ekspor bersih mendorong pelebaran defisit tersebut. Kondisi ini dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pinjaman.
Fitch juga menyoroti mandat tambahan Bank Indonesia yang mencakup dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Mandat ini dapat menyulitkan bank sentral saat menjaga inflasi dan stabilitas keuangan jika terjadi arus modal keluar.
Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat
Meski mengubah outlook menjadi negatif, Fitch tetap melihat sejumlah kekuatan pada fundamental ekonomi Indonesia.
Fitch memperkirakan rasio utang pemerintah berada di sekitar 41 persen dari PDB pada 2026. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan median negara dengan rating BBB.
Fitch juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen pada 2026 hingga 2027.
Permintaan domestik, belanja pemerintah, dan investasi diperkirakan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan. Aktivitas hilirisasi industri juga membantu menjaga momentum ekonomi.
Namun Fitch menilai pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 tanpa reformasi struktural yang lebih besar.
Saat ini belum ada komentar