HIPMI: Kenaikan Harga Pertamax Perlu Dipahami demi Menjaga Stabilitas Fiskal
- account_circle Reski
- calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
- visibility 298
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto:Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menyatakan kenaikan harga Pertamax perlu dipahami sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mendorong efisiensi ekonomi dan kepastian usaha.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai penyesuaian harga Pertamax sebagai langkah pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap dunia usaha dan masyarakat.
Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, mengatakan stabilitas fiskal memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Stabilitas tersebut turut menjaga nilai tukar rupiah, iklim investasi, dan kepercayaan pasar.
“Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia,” kata Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut Anggawira, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar. Pemerintah harus menjaga stabilitas APBN sekaligus menyediakan ruang fiskal untuk mendukung program pembangunan nasional.
HIPMI Minta Kebijakan yang Terukur
HIPMI meminta pemerintah menerapkan penyesuaian harga energi secara terukur dan transparan. Pemerintah juga perlu memperhatikan daya beli masyarakat serta kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi.
Anggawira menilai kepastian arah kebijakan sangat penting. Kepastian tersebut membantu pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik.
Sejumlah Sektor Diperkirakan Terdampak
HIPMI memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan meningkatkan biaya operasional di beberapa sektor. Dampak itu terutama dirasakan sektor yang bergantung pada mobilitas tinggi.
Sektor logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, serta UMKM termasuk yang berpotensi terdampak langsung.
Dorong Langkah Mitigasi
HIPMI mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi untuk menjaga daya saing dunia usaha. Organisasi tersebut mengusulkan peningkatan efisiensi rantai logistik nasional.
HIPMI juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan transportasi. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif kepada sektor produktif yang terdampak signifikan, terutama industri padat karya dan UMKM.
Anggawira menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga perlu memperluas akses pembiayaan yang kompetitif.
Langkah tersebut dapat memberi ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian. Pelaku usaha juga dapat menjalankan transformasi menuju operasional yang lebih efisien.
Efisiensi Energi Jadi Solusi Jangka Panjang
HIPMI mendukung percepatan penggunaan teknologi hemat energi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan kendaraan berbasis gas maupun listrik pada sektor tertentu.
“Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah, melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga,” ujar Anggawira.
HIPMI berharap pemerintah mengiringi setiap penyesuaian harga energi dengan langkah konkret. Langkah tersebut harus mampu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan fiskal negara. Di sisi lain, dunia usaha tetap dapat tumbuh dan mendukung perekonomian nasional.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar