Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » PAD DKI Jakarta Tembus Rp51,22 Triliun, APBD 2025 Catat SiLPA Rp5,82 Triliun

PAD DKI Jakarta Tembus Rp51,22 Triliun, APBD 2025 Catat SiLPA Rp5,82 Triliun

  • account_circle Reski
  • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp51,22 triliun. Nilai tersebut mencapai 94,50 persen dari target Rp54,20 triliun. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp43,98 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan capaian tersebut dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin. Agenda rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Daerah Lampaui 94 Persen Target

Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp84,45 triliun pada 2025. Hingga akhir tahun anggaran, pemerintah berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target.

Selain PAD, pemerintah daerah memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp28,74 triliun. Angka itu mencapai 95,52 persen dari target Rp30,08 triliun.

Sementara itu, lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp73,4 miliar. Nilai tersebut setara 42,52 persen dari target Rp172,6 miliar.

PAD DKI Jakarta berasal dari pajak daerah sebesar Rp43,98 triliun, retribusi daerah Rp1,53 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp746,8 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp4,97 triliun.

Belanja Daerah Fokus pada Program Prioritas

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp85,98 triliun pada 2025. Hingga akhir tahun, pemerintah merealisasikan belanja sebesar Rp76,10 triliun atau 88,51 persen.

Pada kelompok belanja operasi, pemerintah mengeluarkan Rp62,57 triliun. Angka itu mencapai 92,83 persen dari pagu Rp67,40 triliun.

Di sisi lain, pemerintah menggelontorkan Rp13,15 triliun untuk belanja modal. Realisasi tersebut mencapai 86,22 persen dari anggaran Rp15,25 triliun.

Selain mendukung operasional pemerintahan, anggaran daerah juga menopang berbagai program prioritas. Program peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota menyerap Rp18,02 triliun atau 88,39 persen dari alokasi anggaran.

Program akselerasi pertumbuhan ekonomi mencatat realisasi Rp1,03 triliun atau 89,33 persen. Selanjutnya, program peningkatan kesejahteraan masyarakat mencapai Rp17,06 triliun atau 96,17 persen.

Tak hanya itu, program tata kelola pemerintahan yang adaptif mencatat realisasi Rp2,98 triliun. Dengan demikian, tingkat penyerapannya mencapai 91,13 persen dari anggaran.

SiLPA Tahun 2025 Capai Rp5,82 Triliun

Pada aspek pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta membukukan penerimaan sebesar Rp7,33 triliun. Sebagian besar penerimaan itu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp4,43 triliun.

Sebaliknya, pemerintah mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,44 triliun. Dana tersebut antara lain mendukung penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo dan PT MRT Jakarta.

Berdasarkan seluruh transaksi tersebut, DKI Jakarta mencatat SiLPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp5,82 triliun. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap menjaga kondisi fiskal hingga akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, Pramono berharap DPRD DKI Jakarta segera membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Setelah pembahasan selesai, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dapat menetapkan regulasi tersebut menjadi peraturan daerah.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dadan Hindayana tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis yang diusut Kejaksaan Agung.

    Dadan Hindayana Tersangka, Kejagung Yakin Punya Bukti

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi syarat hukum. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengakui proses penanganan perkara tersebut berlangsung cepat. Meski demikian, tim penyidik mempelajari dugaan penyimpangan dalam program […]

  • pelintasan kereta sebidang di Indonesia dengan palang pintu

    Pelintasan Kereta Sebidang Disorot AHY Usai Kecelakaan Bekasi

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti banyaknya pelintasan kereta sebidang yang bersinggungan langsung dengan jalan raya. Ia mendorong percepatan pembangunan flyover di sejumlah titik rawan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan. AHY menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL […]

  • perampasan tanah adat papua akibat ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan adat

    Papua Bukan Tanah Kosong: Sawit, Deforestasi, dan Perlawanan Masyarakat Adat

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 344
    • 0Komentar

    Papua bukan tanah kosong. Papua adalah rumah. Dan rumah tidak untuk dijual. Jakarta, duasatunews.com | Papua bukan ruang hampa yang menunggu untuk dieksploitasi. Gelombang ekspansi perkebunan kelapa sawit kembali mengancam hutan-hutan Papua, bahkan ketika krisis iklim global semakin memburuk. Negara kerap menyatakan komitmen menurunkan emisi karbon, tetapi pada saat yang sama tetap memberi ruang bagi […]

  • Prabowo mundur IPSI diumumkan di Munas IPSI Jakarta

    Prabowo Mundur IPSI Setelah 34 Tahun Menjabat Ketua Umum

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) –  Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) setelah 34 tahun mengabdi. Keputusan Prabowo mundur IPSI disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu. Ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Presiden menyita waktu […]

  • koruptor alirkan uang ke selingkuhan sebagai modus TPPU yang diungkap KPK

    Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan Jadi Modus TPPU

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 191
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//koruptor alirkan uang ke selingkuhan menjadi salah satu modus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktik pencucian uang. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyebut pelaku kerap menyamarkan hasil korupsi melalui berbagai jalur. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Minggu (19/4/2026). Ia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi hampir selalu […]

  • Aksi protes terkait Sanksi G7 terhadap Iran di Teheran

    Sanksi G7 terhadap Iran Picu Ketegangan

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 406
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Sanksi G7 terhadap Iran kembali memicu ketegangan diplomatik antara Teheran dan kelompok negara industri maju tersebut. Pemerintah Iran mengecam keras pernyataan terbaru Group of Seven (G7) yang membuka peluang pemberlakuan pembatasan tambahan. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan kecaman melalui pernyataan resmi di Telegram. Dalam keterangan tersebut, Teheran menilai sikap G7 sebagai campur […]

expand_less