Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • visibility 552
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN pemerintah daerah.

Skema WFH ASN Pemda Setiap Jumat

Pemerintah menetapkan ASN daerah bekerja dari rumah satu hari dalam satu minggu. Dalam hal ini, ASN menjalankan skema tersebut setiap hari Jumat.

“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat,” ujar Tito.

Selain itu, kebijakan ini memberi ruang fleksibilitas kerja. Namun demikian, pemerintah tetap menuntut ASN menjaga kinerja secara optimal.

Kebijakan Kerja Fleksibel Dorong Digitalisasi

Pemerintah mendorong percepatan digitalisasi layanan daerah melalui kebijakan ini. Untuk itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus utama.

Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan sistem digital mampu menjaga produktivitas ASN. Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan praktik kerja berbasis teknologi secara lebih terstruktur.

Di samping itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan publik di daerah.

Layanan Publik Tetap Berjalan di Kantor

Pemerintah mewajibkan unit layanan publik tetap bekerja dari kantor. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh layanan secara optimal.

Sejumlah sektor tetap menjalankan WFO, seperti layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, perizinan, kebersihan, dan ketertiban umum.

Sementara itu, pimpinan daerah dapat mengatur unit pendukung untuk menjalankan WFH ASN pemda secara selektif. Dengan begitu, mereka tetap dapat memastikan target kerja tercapai.

Pengawasan Kebijakan WFH ASN Pemda

Pemerintah daerah menyusun mekanisme pengawasan agar kebijakan berjalan efektif. Selain itu, kepala daerah menghitung potensi efisiensi anggaran dari sistem kerja ini.

Selanjutnya, pemerintah mengarahkan penggunaan anggaran tersebut untuk program prioritas daerah. Dengan langkah ini, pelayanan publik dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026. Kemudian, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya setiap dua bulan.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.439
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Tech trends 2023 menunjukkan bagaimana teknologi semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan gadget, kecerdasan buatan, dan sistem pintar kini mengubah cara manusia bekerja, beristirahat, dan berinteraksi di era digital. Sementara itu, perkembangan gadget terus bergerak cepat di berbagai sektor. Misalnya, kecerdasan buatan dan sistem pintar mulai memengaruhi cara manusia bekerja dan berinteraksi. […]

  • Leit Star PDIP Dianugerahkan Megawati kepada Enam Kader

    Leit Star PDIP Dianugerahkan Megawati kepada Enam Kader

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 605
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Leit Star PDIP menjadi simbol penghargaan bagi kader yang menunjukkan dedikasi panjang dan kontribusi nyata. Melalui penganugerahan ini, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberikan apresiasi kepada enam tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berperan sebagai Kader Pelopor. Pada momen pembukaan, Megawati menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung saat membuka Rakernas I PDIP di […]

  • AS kirim pasukan ke Nigeria di tengah konflik, aparat keamanan memeriksa lokasi ledakan di Masjid Jumaat Al-Adum Maiduguri

    AS Kirim Pasukan ke Nigeria untuk Perkuat Perang Melawan Kelompok Bersenjata

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 528
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – AS kirim pasukan ke Nigeria dengan mengerahkan sekitar 100 personel militer untuk membantu melatih tentara setempat menghadapi ancaman kelompok bersenjata. Militer Nigeria mengumumkan kedatangan pasukan Amerika Serikat tersebut pada Senin (16/2/2026) waktu setempat. Pemerintah Nigeria sebelumnya mengajukan permintaan resmi kepada Washington. Menindaklanjuti permintaan itu, Amerika Serikat mengirim pelatih militer, memberikan dukungan teknis, serta […]

  • DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

    DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 549
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Hakim Konstitusi DPR RI bertambah setelah DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. DPR RI mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta. Rapat paripurna berlangsung pada Selasa dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia memimpin jalannya […]

  • kerja sama industri RI AS mendorong komitmen dagang dan investasi

    RI–AS Kunci Komitmen Dagang dan Investasi US$ 38,4 Miliar Lewat Forum Bisnis 2026

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 446
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati komitmen perdagangan dan investasi senilai US$ 38,4 miliar dalam Forum Bisnis Indonesia–Amerika Serikat 2026 di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C. Kesepakatan ini memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Forum tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Dalam agenda yang sama, Indonesia dan AS […]

  • Kasus ekspor nikel PT CNI di Sultra menyebabkan kerugian negara Rp401 miliar. Kejagung mengamankan uang pengganti.

    Kejagung Amankan Rp401 Miliar Kerugian Negara dari Kasus Ekspor Nikel PT CNI

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 212
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com)  — Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI pada periode 2017–2020. Dalam perkara tersebut, Kejagung menyebut dugaan korupsi ekspor nikel PT CNI menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp401 miliar berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan […]

expand_less