Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Bukan Hanya Nikel, Ini Lingkaran Kekayaan Pulau Sulawesi

Bukan Hanya Nikel, Ini Lingkaran Kekayaan Pulau Sulawesi

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
  • visibility 728
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Ketergantungan ekonomi pada satu komoditas tambang berisiko menimbulkan kerentanan fiskal dan tekanan lingkungan. Situasi ini relevan di Sulawesi, wilayah yang selama ini identik dengan nikel, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang jauh lebih beragam dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung industri baterai dan kendaraan listrik. Kebijakan ini memang meningkatkan nilai tambah. Namun, fokus berlebihan pada sektor tambang memicu kekhawatiran soal ketimpangan pembangunan dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Padahal, Sulawesi menyimpan potensi besar di luar nikel. Sejumlah wilayah memiliki cadangan emas, gas alam, dan minyak bumi. Di Sulawesi Tenggara, Pulau Buton menyimpan aspal alam yang dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah kerap menempatkan Aspal Buton sebagai alternatif strategis untuk kebutuhan infrastruktur nasional.

Di sektor non-tambang, pertanian dan perkebunan menopang ekonomi masyarakat desa. Petani mengandalkan komoditas seperti beras, kelapa, kopi, dan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama. Kopi Sulawesi bahkan telah menembus pasar ekspor dan membentuk identitas ekonomi daerah.

Sulawesi juga berperan penting dalam sektor perikanan nasional. Garis pantai yang panjang dan perairan produktif mendorong produksi ikan dalam skala besar. Nelayan tradisional memasok kebutuhan domestik dan ekspor. Meski begitu, mereka masih menghadapi persoalan akses, keberlanjutan sumber daya, dan persaingan dengan industri besar.

Sejumlah pengamat menilai persoalan utama tidak terletak pada ketersediaan sumber daya. Tata kelola yang lemah dan kebijakan yang tidak seimbang justru membatasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Ke depan, pemerintah daerah dan pusat perlu memperkuat diversifikasi ekonomi. Pendekatan ini dapat menjaga lingkungan, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Dengan pengelolaan yang adil dan terencana, kekayaan alam Sulawesi berpeluang memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • tech trends wearable cerdas pemantau kesehatan

    2027 TAHUN DIMANA AI MULAI MENGGANTIKAN MANUSIA

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Irwansyah
    • visibility 737
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Tahun 2027 berpotensi menjadi titik balik besar dalam sejarah perkembangan teknologi manusia. Bukan karena kemunculan gawai baru atau aplikasi viral, melainkan karena kecerdasan buatan (AI) mulai memasuki wilayah pekerjaan yang selama ini dianggap eksklusif milik manusia. Perubahan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dunia kerja telah lama bergerak menuju otomatisasi sejak revolusi industri. Namun, […]

  • pembakaran lahan Konawe Selatan oleh PT Marketindo Selaras

    Pembakaran dan Penggusuran Lahan Masyarakat : Diamnya Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian Adalah Bentuk Pembiaran Kejahatan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 668
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara–Jakarta (Famhi Sultra–Jakarta) mengecam keras tindakan pembakaran rumah dan penggusuran lahan milik masyarakat di Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Tindakan ini tidak hanya merampas hak hidup masyarakat, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap warganya. Oleh karena itu, Famhi Sultra–Jakarta menilai peristiwa […]

  • Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Program BSPS dan percepatan renovasi rumah tidak layak huni

    Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi […]

  • Ilustrasi krisis energi global akibat konflik Timur Tengah dengan tanker minyak di Selat Hormuz, lonjakan harga energi, dan aktivitas kilang minyak.

    Krisis Energi Global Terparah Dipicu Konflik Timur Tengah

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 278
    • 0Komentar

    jakarta,(duasatunews.com) — Dunia menghadapi krisis energi paling serius dalam sejarah modern akibat konflik di Timur Tengah. Komisaris Energi dan Perumahan Uni Eropa, Dan Jorgensen, menyampaikan peringatan itu pada Selasa (5/5). Dalam konferensi pers di Brussels, Belgia, Jorgensen menilai krisis ini menguji ketahanan ekonomi global, stabilitas sosial, serta kerja sama antarnegara. Selain itu, ia menegaskan tekanan tidak […]

  • Pemulihan Pascabencana Sumatera Dipercepat

    Pemulihan Pascabencana Sumatera Dipercepat

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 630
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan pascabencana Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito menyampaikan permintaan itu saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat. Dalam rapat tersebut, Tito menekankan pentingnya kerja […]

  • IRWANUDDIN H.I KULLA BERI KULIAH UMUM DIKAMPUS PEP BANDUNG

    IRWANUDDIN H.I KULLA BERI KULIAH UMUM DIKAMPUS PEP BANDUNG

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.719
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Energi nuklir di Indonesia kembali menjadi topik penting dalam agenda transisi energi nasional. Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung mengangkat isu tersebut melalui kuliah umum bertema “Proses dan Tantangan Penerapan Energi Nuklir di Indonesia” pada Selasa (22/4/2025). PEP Bandung menghadirkan Irwanuddin H.I. Kulla sebagai narasumber utama. Ia menjabat Tenaga Ahli Menteri Energi […]

expand_less