Rapunya Politik Kebijakan Pendidikan
- account_circle Darman
- calendar_month Senin, 5 Jan 2026
- visibility 138
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, DuaSatuNews.com Pendidikan bukan sekadar sektor pelayanan publik, melainkan instrumen strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Namun, realitas kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Pendidikan kerap terombang-ambing oleh dinamika politik kekuasaan, kehilangan arah jangka panjang, dan terjebak dalam kebijakan yang reaktif. Inilah potret rapuhnya politik kebijakan pendidikan yang terus berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Kebijakan yang Tidak Pernah Tuntas
Salah satu indikator utama kerapuhan kebijakan pendidikan adalah inkonsistensi regulasi. Pergantian menteri hampir selalu diikuti perubahan kurikulum, nomenklatur program, dan skema evaluasi. Alih-alih memperbaiki mutu, kebijakan semacam ini menciptakan kegamangan struktural. Sekolah dan guru dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang belum sempat dievaluasi secara komprehensif. Pendidikan berubah menjadi proyek kebijakan jangka pendek, bukan agenda pembangunan berkelanjutan.
Pendidikan dalam Cengkeraman Kepentingan Politik
Lebih jauh, pendidikan sering dijadikan komoditas politik. Kebijakan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencitraan, bukan kebutuhan peserta didik. Program-program diluncurkan secara masif menjelang momentum politik, namun minim keberlanjutan dan pengawasan. Akibatnya, pendidikan kehilangan roh idealismenya dan tereduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Politik kebijakan pendidikan yang demikian mencerminkan absennya keberanian negara untuk melepaskan sektor pendidikan dari intervensi kepentingan elite. Padahal, pendidikan menuntut stabilitas, konsistensi, dan keberpihakan yang jelas pada kualitas sumber daya manusia.
Guru dan Sekolah sebagai Korban Sistem
Dalam pusaran kebijakan yang rapuh, guru dan sekolah menjadi pihak paling terdampak. Guru dituntut profesional, adaptif, dan inovatif, namun di saat yang sama dibebani administrasi berlebihan dan ketidakpastian kebijakan.
Kesejahteraan guru, terutama di daerah terpencil, masih jauh dari layak. Negara kerap menuntut kualitas tanpa menyediakan prasyarat yang adil.
Sekolah pun menghadapi realitas ketimpangan. Di kota besar, teknologi dan fasilitas berkembang pesat, sementara di daerah tertinggal, akses pendidikan dasar pun masih menjadi persoalan. Kebijakan yang seragam dan sentralistik gagal menjawab keragaman kondisi sosial dan geografis Indonesia.
Anggaran Besar, Dampak Minim
Ironisnya, alokasi anggaran pendidikan yang besar belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Masalahnya bukan semata pada besaran dana, melainkan pada orientasi kebijakan dan tata kelola. Tanpa visi jangka panjang dan pengawasan yang kuat, anggaran pendidikan berisiko menjadi rutinitas administratif, bukan instrumen transformasi
Menata Ulang Politik
Pendidikan Rapuhnya politik kebijakan pendidikan harus menjadi alarm serius bagi negara. Pendidikan tidak boleh terus menjadi arena eksperimen kebijakan dan ajang kepentingan politik sesaat. Diperlukan keberanian politik untuk membangun kebijakan pendidikan yang konsisten, berbasis kebutuhan riil, dan berorientasi jangka panjang.
Negara harus menempatkan pendidikan di atas kepentingan elektoral, menjamin kesejahteraan guru, serta memastikan keadilan akses bagi seluruh anak bangsa. Tanpa pembenahan mendasar pada politik kebijakan pendidikan, Indonesia berisiko kehilangan satu generasi—dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.
Oleh: Rahman
