Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Tegaskan Negara Masih Mampu Tangani Banjir Sumatra, Tak Tetapkan Bencana Nasional

Prabowo Tegaskan Negara Masih Mampu Tangani Banjir Sumatra, Tak Tetapkan Bencana Nasional

  • account_circle Arin fahrul Sanjaya
  • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
  • visibility 601
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Banjir Sumatra tak jadi bencana nasional menjadi keputusan pemerintah pusat setelah menilai kapasitas negara dalam menangani dampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan negara masih memiliki sumber daya yang memadai.

Prabowo menyatakan pemerintah pusat tetap mampu menangani bencana tersebut tanpa harus menaikkan status kebencanaan. Menurutnya, negara masih memiliki kekuatan fiskal, logistik, serta personel untuk merespons dampak banjir secara cepat dan terukur.

“Negara kami masih mampu menghadapi kondisi ini, sehingga tidak perlu menetapkannya sebagai bencana nasional,” ujar Prabowo, Sabtu (3/1).

Presiden menjelaskan, banjir bandang hanya berdampak signifikan di tiga dari total 38 provinsi di Indonesia. Pemerintah menjadikan sebaran wilayah terdampak sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

“Masih ada yang mempertanyakan mengapa banjir Sumatra tak jadi bencana nasional. Namun, kejadian ini hanya terjadi di tiga provinsi. Dengan kondisi tersebut, negara menilai masih mampu menangani,” jelasnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap memandang serius dampak banjir. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, merendam lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas dan keselamatan warga di wilayah terdampak.

Untuk memastikan penanganan berjalan optimal, pemerintah mengerahkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara ke lapangan. Kabinet Merah Putih turun langsung guna mengawal proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat.

Selain itu, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan pascabencana. Anggaran tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, bantuan sosial bagi warga terdampak, serta pemulihan sektor pertanian yang rusak akibat banjir.

“Kami menangani persoalan ini dengan sangat serius. Saya akan habis-habisan membantu masyarakat,” tegas Prabowo.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan agar bantuan tersalurkan tepat sasaran dan risiko bencana susulan dapat diminimalkan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tersangka OTT KPK Kuansing saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK

    KPK Tetapkan Tiga Tersangka OTT Kuansing, Direktur PT MIC Ikut Terjerat Kasus Dugaan Suap Jabatan

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – OTT Kuansing KPK 2026 menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. OTT Kuansing KPK 2026 merupakan hasil operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kuansing dan Jakarta pada 30 Juni 2026. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik […]

  • seminar nasional hilirisasi sultra lp2d di kendari

    Eni Samayati : Hilirisasi Pertambangan Menjadi Motor Penggerak Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 2.590
    • 1Komentar

    Seminar Nasional Hilirisasi Sultra Dorong Keadilan Energi Jakarta, duasatunews.com |Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) menggelar seminar nasional bertema hilirisasi dan energi baru terbarukan (EBT) di Kota Kendari, Selasa (20/5/2025). LP2D bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan PUSPIN-EBT dalam kegiatan ini. Seminar tersebut mendapat dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), […]

  • pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61 persen

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61 Persen : Purbaya Lega

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan akselerasi yang kuat di awal tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan lega setelah capaian tersebut melampaui target pemerintah. “Sekarang jelas, kita sudah keluar dari tekanan pertumbuhan 5 persen,” kata Purbaya. Ia mengaku sempat tegang sebelum data […]

  • KKN UIN Alauddin Posko 7 Paparkan Empat Program Kerja di Tolo Utara

    KKN UIN Alauddin Posko 7 Paparkan Empat Program Kerja di Tolo Utara

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) —  Mahasiswa KKN Reguler UIN Alauddin Makassar Posko 7 Kelurahan Tolo Utara menggelar Seminar Program Kerja di Kantor Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Jumat (21/8/2026). Seminar tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan program pengabdian mahasiswa selama 45 hari di Kelurahan Tolo Utara. Kegiatan dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, kepala lingkungan, tokoh […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 447
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • Ilustrasi pemindahan proyek aspal Karawang dari Buton yang memicu polemik, menampilkan peta Indonesia, aktivitas tambang, pabrik aspal, dan aksi penolakan masyarakat

    Pemindahan Proyek Aspal Karawang Picu Polemik Daerah

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 347
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Pemerintah mengarahkan pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton ke Karawang, Jawa Barat. Kebijakan ini memicu perdebatan karena banyak pihak menilai langkah tersebut menyimpang dari semangat hilirisasi berbasis daerah. Keputusan Proyek Picu Sorotan Pemerintah memasukkan proyek Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahap kedua tahun 2026. Pemerintah memilih Karawang sebagai […]

expand_less