Kim Jong Un Korea Utara Kembali Pimpin Komisi Urusan Negara
- account_circle adrian moita
- calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
- visibility 327
- comment 0 komentar
- print Cetak
Arsip foto - Kim Jong Un menghadiri sidang Majelis Rakyat Tertinggi di Pyongyang.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Tokyo, (duasatunews.com) – Kim Jong Un Korea kembali menjadi sorotan setelah parlemen Korea Utara memilihnya sebagai Ketua Komisi Urusan Negara dalam sidang pertama yang digelar pada Minggu.
Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan Wakil Majelis Rakyat Tertinggi Ri Il Hwan mengajukan kembali nama Kim dalam sidang tersebut. Ia menilai kekuatan negara tidak hanya bergantung pada persenjataan, tetapi juga pada keyakinan dan keberanian politik pemimpin.
Kim Jong Un sebelumnya kembali memimpin Partai Buruh Korea sebagai sekretaris jenderal dalam kongres Februari. Kongres tersebut menjadi yang pertama dalam lima tahun terakhir.
Keputusan ini memperkuat posisi Kim dalam pemerintahan dan partai. Sejumlah pengamat menilai langkah ini menunjukkan konsolidasi kekuasaan yang semakin kuat di Korea Utara.
Kim Jong Un Korea Perkuat Struktur Pemerintahan
Sidang parlemen juga menetapkan sejumlah pejabat penting. Jo Yong Won kini menjabat sebagai ketua parlemen dan menggantikan Choe Ryong Hae.
Ri Son Gwon menjabat sebagai wakil ketua parlemen. Penunjukan ini mencerminkan penyesuaian struktur politik di tingkat elite Korea Utara.
Kebijakan Korea dan Perubahan Kabinet
Parlemen mempertahankan Pak Thae Song sebagai perdana menteri dan Choe Son Hui sebagai menteri luar negeri.
Kim Tok Hun kini menjabat sebagai wakil perdana menteri pertama. Sementara itu, Kim Yo Jong tidak lagi menjabat dalam Komisi Urusan Negara.
Perubahan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyusun strategi baru untuk memperkuat stabilitas politik dan pemerintahan nasional.
Ekonomi Korea Jadi Fokus Pemerintah
Parlemen juga membahas revisi konstitusi, anggaran negara 2026, serta rencana pembangunan ekonomi lima tahun.
Pemerintah menargetkan kebijakan ini untuk memperkuat stabilitas nasional dan pembangunan jangka panjang. Selain itu, langkah ini juga bertujuan menjaga ketahanan ekonomi di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Sejumlah pengamat menilai agenda tersebut akan menentukan arah kebijakan Korea Utara dalam beberapa tahun ke depan, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika internasional.
Dengan keputusan tersebut, posisi Kim Jong Un Korea semakin kuat dalam menentukan arah kebijakan negara ke depan.
Sumber: Kyodo – ANTARA
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
