Wagub Aceh Sampaikan Apresiasi atas Pengembalian TKD Rp 1,7 Triliun
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
- visibility 469
- comment 0 komentar
- print Cetak
Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh yang dihadiri DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com — Pengembalian TKD Aceh 2026 sebesar Rp1,7 triliun menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk memperkuat pemulihan pascabencana di Aceh. Kebijakan ini memastikan anggaran transfer ke daerah tetap tersedia penuh pada tahun anggaran 2026 guna mendukung keberlanjutan program daerah.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keputusan tersebut. Ia menilai pengembalian TKD Aceh 2026 menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana Aceh yang masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak
(https://duasatunews.com/pemulihan-pascabencana-aceh).
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan nyata,” ujar Fadhlullah, Sabtu (10/1/2026).
Menurut Fadhlullah, anggaran transfer ke daerah berperan penting dalam rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan layanan sosial
(https://duasatunews.com/anggaran-transfer-ke-daerah). Pemerintah Aceh memanfaatkan anggaran tersebut untuk memastikan program pemulihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Fadhlullah menyampaikan pernyataan itu usai rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama pemerintah pusat di Banda Aceh. Informasi kelembagaan DPR RI juga dapat diakses melalui situs resmi https://www.dpr.go.id.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh secara langsung meminta pengembalian penuh TKD guna mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pemerintah daerah menilai kepastian fiskal sangat menentukan efektivitas kebijakan pemulihan.
Fadhlullah juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang aktif memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah pusat. Ia memastikan pemerintah tetap mengalokasikan TKD Aceh secara penuh pada 2026, sebagaimana tercantum dalam kebijakan fiskal nasional di https://www.kemenkeu.go.id.
Selain pengembalian TKD Aceh 2026, Pemerintah Aceh juga mendorong percepatan pencairan bantuan bencana di Aceh, termasuk bantuan uang harian dan perbaikan rumah warga
(https://duasatunews.com/bantuan-bencana-aceh). Pemerintah memastikan seluruh data penerima telah diverifikasi agar bantuan tepat sasaran.
Saat ini belum ada komentar