Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Bupati Rejang Lebong KPK Tahan Fikri Thobari Kasus Suap

Bupati Rejang Lebong KPK Tahan Fikri Thobari Kasus Suap

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
  • visibility 403
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat orang lain dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Masa penahanan berlangsung selama 20 hari hingga 30 Maret 2026.

Kasus yang melibatkan Bupati Rejang Lebong ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Selain bupati, penyidik juga menahan Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong Harry Eko Purnomo. Tiga tersangka lain berasal dari pihak swasta. Mereka yaitu Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan langkah tersebut di Jakarta.

“KPK menahan para tersangka selama 20 hari pertama hingga 30 Maret 2026. Para tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep.

OTT Ungkap Kasus Bupati Rejang Lebong

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Maret 2026.

Saat operasi berlangsung, tim KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong bersama Wakil Bupati Hendri dan sejumlah pihak lain.

Selanjutnya, tim membawa beberapa pihak tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Dugaan Suap Proyek Pemerintah Daerah

Penyidik KPK kemudian memeriksa sejumlah pihak. Tim juga mengumpulkan berbagai bukti terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah.

Setelah proses pemeriksaan, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, penyidik menduga Muhammad Fikri Thobari dan Harry Eko Purnomo menerima suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Sementara itu, tiga tersangka dari pihak swasta diduga memberikan suap untuk memperoleh proyek pemerintah daerah.

Proyek tersebut berkaitan dengan tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Saat ini, para tersangka menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan praktik suap proyek tersebut.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • CORAK PT GKP saat aksi mahasiswa di Jakarta

    Kritik PT. GKP Berujung Pada Tindakan Refresif, (Corak-Konkep): Jangan Bungkam Suara Mahasiswa!!

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 386
    • 0Komentar

    Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Corong Aspirasi Rakyat (CORAK) Konawe Kepulauan (Konkep) mengecam dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum petugas keamanan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terhadap mahasiswa. Insiden itu terjadi saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT GKP di Tower Panin Bank, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Mahasiswa yang tergabung dalam […]

  • Prabowo Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar Aturan

    Prabowo Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar Aturan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 718
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah dengan mencabut izin perusahaan yang melanggar aturan. Presiden menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses pencabutan izin usaha, meskipun perusahaan tersebut berpotensi melibatkan pihak yang memiliki kedekatan pribadi maupun politik dengannya, termasuk kader Partai Gerindra. Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada […]

  • wilayah sengketa coc laut china selatan spratly

    CoC Laut China Selatan Masuki Tahap Krusial

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 403
    • 0Komentar

    Beijing, (duasatunews.com) – Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan negosiasi pedoman tata perilaku atau CoC Laut China Selatan telah memasuki tahap krusial. Menurutnya, seluruh pihak berharap dapat mencapai kesepakatan mengenai aturan bersama di kawasan tersebut dalam waktu dekat. “Dengan terus melaksanakan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC), perundingan kini berada pada fase penting. Karena itu, […]

  • Sudah Saatnya Menghadirkan Pendidikan Berorientasi Masa Depan

    Sudah Saatnya Menghadirkan Pendidikan Berorientasi Masa Depan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 598
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kualitas manusia Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Masalah ini tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi menyangkut karakter sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu mentalitas menjadi krusial saat Indonesia memasuki fase bonus demografi dan menghadapi persaingan global. Tanpa perubahan sikap dan pola pikir, peluang tersebut justru dapat memicu persoalan sosial baru. Pembangunan […]

  • Menjaga Kelestarian Hutan Demi Mencegah Bencana Alam

    Menjaga Kelestarian Hutan Demi Mencegah Bencana Alam

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Nur Wayda
    • visibility 738
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Kelestarian hutan cegah bencana menjadi isu utama di tengah meningkatnya banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Indonesia. Kerusakan hutan terbukti memperbesar risiko bencana alam dan mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di daerah rawan seperti Sumatera dan Aceh. Kelestarian Hutan Cegah Bencana Alam di Musim Hujan Belakangan ini, banjir kembali melanda sejumlah wilayah […]

  • Ilustrasi penggeledahan Kementerian PU oleh penyidik Kejati DKI Jakarta

    Penggeledahan di Kementerian PU, 16 Barang Disita Kejati DKI Didominasi Dokumen

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 462
    • 4Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) ||  Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyita 16 item saat melakukan penggeledahan Kementerian PU pada Kamis (9/4/2026). Tim penyidik mengumpulkan dokumen dan buku catatan dari sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan tim penyidik fokus mengambil catatan administrasi. Ia menegaskan penyidik tidak menemukan barang lain dalam jumlah signifikan selain dokumen […]

expand_less