Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Jokowi Siap Hadir Sidang Ijazah, Bawa Dokumen SD hingga S1

Jokowi Siap Hadir Sidang Ijazah, Bawa Dokumen SD hingga S1

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Jokowi Hadir Sidang Ijazah menjadi sorotan setelah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memastikan kesiapannya menghadiri persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazahnya. Sidang tersebut menghadirkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyampaikan kepastian tersebut usai menghadiri sidang perdana Dokter Tifa pada Kamis (2/7/2026). Menurutnya, Jokowi siap datang langsung apabila majelis hakim memerlukan keterangannya dalam proses pembuktian.

“Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi dan beliau menyatakan siap untuk hadir,” ujar Yakup kepada wartawan.

Jokowi Hadir Sidang Ijazah untuk Tunjukkan Dokumen Asli

Yakup menjelaskan, Jokowi tidak hanya akan menghadiri persidangan, tetapi juga membawa ijazah asli yang menjadi objek perkara. Dokumen tersebut meliputi ijazah SMA dan ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Yakup, langkah itu menunjukkan penghormatan Jokowi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai pengadilan merupakan forum resmi untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut.

“Merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid,” kata Yakup.

Jokowi Juga Membawa Ijazah SD hingga SMP

Selain ijazah SMA dan S1, Jokowi berencana membawa ijazah SD dan SMP. Langkah itu bertujuan mengakhiri polemik yang selama ini berkembang mengenai riwayat pendidikannya.

Yakup mengatakan penyidik sebelumnya telah menyita ijazah SMA dan ijazah UGM sebagai barang bukti. Jaksa penuntut umum juga akan menghadirkan dokumen tersebut dalam persidangan.

“Pak Jokowi akan memperlihatkan semuanya. Beliau juga berencana membawa ijazah SD dan SMP agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan,” ujarnya.

Tahap Pembuktian Diperkirakan Digelar Tiga hingga Empat Pekan Lagi

Saat ini, persidangan masih memasuki agenda pembacaan dakwaan. Setelah itu, majelis hakim akan memeriksa eksepsi dari pihak terdakwa sebelum menjatuhkan putusan sela.

Yakup memperkirakan tahap pembuktian berlangsung sekitar tiga hingga empat minggu mendatang. Pada tahap itulah Jokowi berpeluang hadir secara langsung untuk memberikan keterangan sekaligus menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya.

Kehadiran Jokowi di persidangan diharapkan memberikan kejelasan mengenai polemik ijazah yang selama ini menjadi perbincangan publik sekaligus menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat DPRD dalam sistem pilkada melalui DPRD

    Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 486
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang […]

  • Spam judi online medsos, ilustrasi komentar promosi judi online di media sosial

    Sahroni Desak Polri Kejar Dalang Spam Judi Online yang Marak di Media Sosial

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Spam judi online medsos menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia mendesak Polri segera membongkar jaringan yang menyebarkan promosi judi online melalui berbagai platform media sosial. Menurutnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mampu melacak pelaku dan mengungkap operator yang mengendalikan penyebaran spam tersebut. Sahroni meminta Dittipidsiber […]

  • Peresmian hunian sementara sebagai solusi awal rumah permanen Aceh Tamiang

    Aceh Tamiang Butuh Kepastian Pembangunan Rumah untuk Korban Bencana

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 654
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menilai jumlah pembangunan kembali (rebuilding) rumah permanen bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi masih belum mencukupi. Pemerintah pusat baru memastikan pembangunan 2.446 unit rumah, sementara kebutuhan riil diperkirakan jauh lebih besar. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyatakan pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan rumah permanen mencapai sekitar 20.000 unit. Perkiraan itu […]

  • Puan Maharani menekankan etika dalam mengkritik saat konferensi pers di DPR RI

    Kritik Disorot, Puan Maharani Tekankan Etika dan Saling Hormat dalam Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 308
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya etika dalam mengkritik di tengah meningkatnya laporan hukum terhadap pengamat dan akademisi. Ia menilai masyarakat tetap perlu menjaga kesantunan saat menyampaikan pendapat di ruang publik agar tidak memicu polemik berkepanjangan. Puan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dijaga. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan […]

  • akses keadilan hukum bagi masyarakat kecil di Indonesia

    Hukum yang Seharusnya Melindungi Rakyat, Kini Menjadi Labirin Mahal dan Rumit

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Muh. Siswandi,. S.H
    • visibility 503
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Akses keadilan hukum masih menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum yang seharusnya melindungi warga justru sering membebani rakyat kecil melalui biaya tinggi, prosedur berlapis, dan proses panjang yang sulit mereka jangkau. Kondisi ini membuat banyak warga mengurungkan niat membawa persoalan ke ranah hukum. Ketimpangan Penegakan Hukum Kian Terlihat Isu ini […]

  • KMH Sultra-Jakarta Desak Mabes Polri dan Kejagung Usut Anggota DPRD Konawe

    KMH Sultra-Jakarta Desak Mabes Polri dan Kejagung Usut Anggota DPRD Konawe

    • calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
    • account_circle Redaksi 1
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Senin, 9/11/2026. Dalam aksi tersebut, KMH mendesak Kapolri menginstruksikan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) agar segera menuntaskan penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Teguh Rahmat alias […]

expand_less