Komando Desak Kejagung Periksa Bupati Muna Barat Terkait Kasus PT AMI
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Senin, 9 Nov 2026
- visibility 54
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Dalam aksinya, massa mendesak Kejagung memanggil dan memeriksa Bupati Muna Barat berinisial L.DW terkait dugaan keterlibatan dalam perkara pertambangan nikel yang menyeret nama Arif Kurniawan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Komando, Riski, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Kejagung tidak hanya mendalami pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan perusahaan terkait.
Menurut Riski, desakan tersebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Arga Morini Indah (AMI) di wilayah Kabaena, serta informasi mengenai riwayat jabatan L.DW yang disebut pernah menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut sebelum menjadi Bupati Muna Barat.
Komando menilai riwayat jabatan tersebut perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
“Kami meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil dan memeriksa Bupati Muna Barat terkait dugaan keterlibatannya dalam perkara Arif Kurniawan. Riwayat jabatan yang bersangkutan di PT AMI perlu didalami agar persoalan ini menjadi terang,” tegas Riski.
Ia juga menyinggung dugaan penggeledahan PT AMI oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam rangkaian penanganan perkara yang berkaitan dengan tersangka Arif Kurniawan.
Bagi Komando, penelusuran terhadap hubungan pihak-pihak yang pernah menduduki posisi strategis di perusahaan terkait merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Atas dasar itu, Komando meminta Kejagung melakukan pendalaman secara objektif, transparan, dan profesional, termasuk menelusuri hubungan korporasi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang relevan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Bupati Muna Barat berinisial L.DW terkait tudingan yang disampaikan massa aksi tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan.
- Penulis: Redaksi 1
Saat ini belum ada komentar