Breaking News
light_mode
Beranda » Teknologi » Tiongkok Resmi Tetapkan Aturan Baru Soal Chip

Tiongkok Resmi Tetapkan Aturan Baru Soal Chip

  • account_circle Afs
  • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
  • visibility 715
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Peralatan semikonduktor lokal China kini menjadi syarat utama pembangunan dan ekspansi pabrik chip. Pemerintah China mewajibkan produsen menggunakan sedikitnya 50 persen peralatan buatan dalam negeri melalui proses perizinan manufaktur. Otoritas menjalankan kebijakan ini tanpa pengumuman resmi.

Langkah tersebut memperkuat strategi Beijing untuk menekan ketergantungan impor dan mempercepat kemandirian teknologi nasional di sektor semikonduktor.

Pemerintah Jadikan Peralatan Lokal sebagai Syarat Izin

CHINA – Beijing mendorong penggunaan peralatan semikonduktor lokal China dengan cara langsung. Pemerintah memanfaatkan izin pembangunan dan ekspansi pabrik chip sebagai alat kontrol utama.

Laporan Reuters menyebut regulator meminta perusahaan membuktikan alokasi belanja ke pemasok domestik. Regulator menunda atau menolak izin ketika perusahaan gagal memenuhi ambang batas 50 persen.

Pejabat menerapkan kebijakan ini secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menegakkan aturan tersebut meski tidak mencantumkannya dalam regulasi tertulis.

China Pasang Target Penuh untuk Peralatan Lokal

Pejabat pemerintah menyebut kewajiban 50 persen hanya tahap awal. China menargetkan penggunaan penuh peralatan semikonduktor lokal China dalam proses wafer fabrication.

Pemerintah menilai industri peralatan chip sebagai sektor strategis. Beijing ingin mengurangi risiko rantai pasok global dan memperkuat posisi teknologi nasional di tengah tekanan geopolitik.

Tautan internal:
Baca juga: Strategi China Membangun Kemandirian Teknologi Nasional

Regulator Beri Kelonggaran untuk Teknologi Canggih

Regulator tetap memberi ruang bagi pabrik chip berteknologi tinggi. Industri lokal belum mampu menyediakan seluruh peralatan penting untuk segmen ini. Mesin litografi masih menjadi kendala utama.

Namun, pemerintah menerapkan aturan lebih ketat pada lini produksi teknologi matang. Regulator mendorong produsen di segmen ini beralih hampir sepenuhnya ke peralatan semikonduktor lokal China.

Produsen Lokal Masih Tertinggal di Mesin Litografi

Data Reuters menunjukkan perusahaan chip milik negara memesan 421 unit mesin litografi dan komponen lokal sepanjang tahun ini. Total nilai pesanan mencapai sekitar 850 juta yuan atau setara US$121,3 juta.

Angka tersebut mencakup suku cadang dan komponen pendukung. Nilai pesanan itu juga jauh lebih kecil dibanding harga mesin global.

Mesin KrF dan ArF kering buatan ASML saja bernilai puluhan juta dolar AS per unit. Mesin DUV immersion untuk teknologi lebih maju bahkan memiliki harga lebih tinggi.

Tautan ke luar:
ASML masih mendominasi pasar mesin litografi global yang belum bisa disaingi produsen China.

Substitusi Impor Berjalan, Tantangan Tetap Besar

Industri China saat ini masih memproduksi mesin litografi berbiaya lebih rendah untuk teknologi lama. Produsen lokal juga masih menghadapi keterbatasan volume dan presisi.

Meski begitu, pemerintah terus memperkuat dorongan penggunaan peralatan semikonduktor lokal China. Beijing menjadikan sektor ini sebagai pilar kemandirian teknologi nasional.

Dalam jangka pendek, China masih membutuhkan peralatan impor untuk teknologi mutakhir. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi mengubah peta industri semikonduktor global. (DH

Afs

Penulis

Update & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perketat seleksi beasiswa LPDP dibahas Komisi X DPR RI di Gedung DPR

    Perketat Seleksi Beasiswa LPDP, Komisi X DPR RI Ingatkan

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 474
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Perketat seleksi beasiswa LPDP menjadi perhatian serius DPR setelah muncul polemik yang melibatkan mantan penerima beasiswa. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, secara terbuka meminta pemerintah memperkuat mekanisme seleksi agar penerima beasiswa memiliki integritas, nasionalisme, dan komitmen pengabdian yang jelas. Permintaan tersebut muncul setelah pernyataan mantan penerima LPDP berinisial DS menuai […]

  • Derita Banjir Memakan Korban: Alarm Kegagalan Kolektif Menjaga Lingkungan

    Derita Banjir Memakan Korban: Alarm Kegagalan Kolektif Menjaga Lingkungan

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 465
    • 0Komentar

    Jakarta, DuaSatuNews.com – Derita banjir memakan korban kembali terjadi setiap musim hujan. Peristiwa ini terus berulang dan hingga kini belum menemukan penyelesaian nyata. Padahal, di balik data dan statistik, terdapat manusia yang kehilangan keluarga, masa depan, serta harapan. Oleh karena itu, banjir tidak sekadar merendam wilayah, tetapi juga menghancurkan mimpi banyak orang. Warga di Wilayah […]

  • Mahasiswa KPIT mendesak pemerintah menghapus syarat desil KIP Kuliah 2026 agar mahasiswa kurang mampu mendapat bantuan pendidikan.

    Mahasiswa Koalisi Pemuda Indonesia Timur Desak Pemerintah Hapus Syarat Desil KIP Kuliah 2026

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 457
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Indonesia Timur (KPIT) menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Senin 10 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghapus penggunaan kategori desil sebagai salah satu persyaratan dalam penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026. […]

  • BGN Pecat 261 Pegawai Non-ASN diumumkan Kepala BGN Sudaryono di Jakarta

    BGN Pecat Pegawai, 261 Non-ASN Diberhentikan

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 342
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – BGN Pecat Pegawai menjadi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat disiplin dan tata kelola organisasi. Kepala BGN, Sudaryono, mengumumkan pemecatan 261 pegawai non-ASN di Jakarta, Senin (27/7/2026). Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal agar seluruh pegawai bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Sudaryono menjelaskan […]

  • Riva Siahaan divonis penjara saat sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Tok! Riva Siahaan Dijatuhi Hukuman 9 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Migas

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 538
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Riva Siahaan selama 9 tahun penjara. Riva merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Perkara ini menyangkut korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Selain pidana badan, majelis hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar kepada Riva. Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan […]

  • ilustrasi makan bergizi gratis untuk anak sekolah

    Makan Bergizi Gratis Disorot, Prabowo Tegaskan Tetap Jalan

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 596
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik dari kalangan terdidik. Prabowo menilai sebagian kritik tidak lagi bersifat objektif dan justru meremehkan kebijakan pemerintah yang menyasar kelompok rentan. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari […]

expand_less