FMI Desak KPK-Kejagung Telusuri Dugaan Penyimpangan Anggaran dan Aset Konawe
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- visibility 41
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (DUASATUNEWS.COM) — Forum Mahasiswa Indonesia (FMI) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di dua titik, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung RI, Jum’13 November 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal dugaan persoalan penyimpangan anggaran serta pengelolaan aset daerah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Dalam aksi tersebut, FMI membawa sejumlah tuntutan yang meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret terhadap dugaan penyimpangan anggaran dana media dan belanja jasa iklan/reklame film dalam APBD Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp2.149.000.000. FMI mendesak KPK RI untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan profesional guna memastikan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, FMI mendesak KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe beserta pihak-pihak terkait yang diduga memiliki keterlibatan dalam proses perencanaan, pencairan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut. Penelusuran aliran dana juga dinilai penting agar tidak ada pihak yang luput dari proses pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan dugaan persoalan hilangnya aset kendaraan dinas DPRD Kabupaten Konawe. Dalam tuntutannya, FMI mempertanyakan keberadaan kendaraan dinas yang disebut sebelumnya berjumlah 19 unit, tetapi kini dikabarkan hanya tersisa 4 unit. FMI meminta Kejaksaan Agung RI menelusuri keberadaan aset tersebut dan mengusut kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penggelapan aset daerah apabila ditemukan bukti yang cukup.
Hakri selaku penanggung jawab sekaligus koordinator lapangan FMI menegaskan bahwa aksi Jilid II ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk terus mengawal persoalan anggaran dan aset daerah Kabupaten Konawe hingga mendapatkan kejelasan hukum.
“Ini bukan sekadar aksi turun ke jalan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami datang ke KPK RI dan Kejaksaan Agung RI untuk mendesak agar dugaan penyimpangan anggaran dan persoalan aset daerah di Kabupaten Konawe tidak dibiarkan berlarut-larut. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan setiap aset daerah harus jelas keberadaan serta penggunaannya,” tegas Hakri.
Lebih lanjut, Hakri menyampaikan bahwa pihaknya meminta KPK RI dan Kejaksaan Agung RI tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi menindaklanjuti setiap laporan dan tuntutan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Apabila terdapat indikasi penyimpangan, kami mendesak agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran maupun aset daerah. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kami ingin ada transparansi, keberanian, dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengungkap persoalan ini,” lanjutnya.
FMI menegaskan bahwa aksi Jilid II ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa dalam mendorong pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pihaknya juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sampai terdapat tindak lanjut yang jelas dari lembaga penegak hukum.
FMI menegaskan bahwa transparansi merupakan hak masyarakat, sedangkan penegakan hukum dan keadilan merupakan tuntutan yang harus diperjuangkan bersama.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak-pihak terkait atas tuntutan yang disampaikan FMI dalam aksi tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: Tim redaksi
Saat ini belum ada komentar