Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » DPRD Jabar Desak PT Jasa Sarana Hentikan Bisnis Merugi, Fokus Selamatkan Aset Daerah

DPRD Jabar Desak PT Jasa Sarana Hentikan Bisnis Merugi, Fokus Selamatkan Aset Daerah

  • account_circle Reski
  • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
  • visibility 236
  • comment 3 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak PT Jasa Sarana segera menghentikan seluruh lini usaha yang terus merugi. DPRD menilai langkah tersebut penting untuk memulihkan kondisi keuangan perusahaan sekaligus menjaga aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, mengatakan manajemen harus segera mengevaluasi seluruh unit usaha. Ia meminta perusahaan hanya menjalankan bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan.

“Usaha yang tidak memberi keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dihentikan. PT Jasa Sarana perlu mengembangkan sektor yang masih produktif agar kondisi keuangan kembali sehat,” kata Jajang di Bandung, Sabtu.

Aset PT Jasa Sarana Turun Signifikan

Komisi III DPRD Jawa Barat menemukan penurunan aset setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

Sebelumnya, PT Jasa Sarana memiliki aset lebih dari Rp1 triliun. Kini, perusahaan hanya memiliki aset sekitar Rp500 miliar.

Perusahaan juga masih menanggung utang sekitar Rp170 miliar hingga Rp180 miliar. Setelah menghitung kewajiban tersebut, nilai aset bersih perusahaan hanya sekitar Rp400 miliar.

Defisit Operasional Terus Berlanjut

Jajang menjelaskan pendapatan perusahaan belum mampu menutup seluruh biaya operasional.

Karena itu, PT Jasa Sarana mencatat defisit sekitar Rp3 miliar setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan perlu segera memperbaiki strategi bisnis dan efisiensi operasional.

DPRD Minta Manajemen Optimalkan Aset

Komisi III meminta manajemen memanfaatkan seluruh aset secara maksimal.

Manajemen bisa menjual aset yang tidak produktif atau idle asset. Selanjutnya, perusahaan dapat mengalihkan hasil penjualan itu untuk memperkuat modal pada lini usaha yang memiliki prospek keuntungan.

Jajang menilai langkah tersebut mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperbaiki kinerja perusahaan.

Tata Kelola Harus Lebih Profesional

DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan. Manajemen harus mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keuntungan.

Jajang berharap PT Jasa Sarana kembali menjadi BUMD yang sehat. Perusahaan juga harus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perbaikan manajemen menjadi kunci utama. Dengan pengelolaan usaha yang lebih fokus serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Jajang.

Restrukturisasi perusahaan menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (3)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wisuda Pemuda 21 bersama LP2D di Jakarta

    Pemuda 21 Rayakan Ramah Tamah Wisuda Kader, Siap Cetak Pemimpin Masa Depan dan Berdaya Saing Global

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 885
    • 0Komentar

    Jakarta, Duasatunews.com — Wisuda Pemuda 21 kembali memperkuat komitmen pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pada 2025, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) bersama Pemuda 21 meluluskan 59 kader Strata Satu (S1) di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Melalui kegiatan Ramah Tamah Wisudawan dan Wisudawati, LP2D dan Pemuda 21 mengangkat tema “Menghasilkan Lulusan yang Kritis dan Inovatif, […]

  • pemeriksaan Dito Ariotedjo oleh KPK

    Pemeriksaan Dito Ariotedjo oleh KPK Fokus Kunjungan Arab Saudi

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 645
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pemeriksaan Dito Ariotedjo oleh KPK menarik perhatian publik. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 di Kementerian Agama.(Baca juga laporan nasional lainnya di kanal Nasional: https://duasatunews.com/category/nasional) Pemeriksaan Dito Ariotedjo oleh KPK Bahas Kunjungan Arab Saudi […]

  • Kerja sama digital Indonesia India dalam pertemuan di New Delhi

    Kerja Sama Digital Indonesia India Diperkuat di AI Impact Summit

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 336
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Kerja sama digital Indonesia India memasuki fase baru setelah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria bertemu Sekretaris Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India S. Krishnan di New Delhi. Pertemuan berlangsung di sela AI Impact Summit. Dalam forum ini, Nezar menegaskan perlunya kolaborasi strategis untuk menghadapi percepatan teknologi. Ia menilai sinergi […]

  • Rapat Komisi III DPR RI bahas RUU Hukum Acara Perdata

    RUU Hukum Acara Perdata Disepakati Jadi Inisiatif DPR

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 593
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah dan Komisi III DPR RI memfokuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta, Rabu. Dalam rapat tersebut, kedua pihak sepakat mengajukan RUU itu sebagai inisiatif DPR. Masyarakat dapat memantau jalannya rapat secara terbuka melalui kanal resmi DPR RI. Kesepakatan ini menandai perubahan arah legislasi. […]

  • Dugaan harta tidak dilaporkan LHKPN oleh anggota DPRD DKI Jakarta

    DUGAAN TIPIKOR MENYERET NAMA ANGGOTA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA INISIAL DP

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 883
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Saat ini, publik menaruh perhatian serius pada dugaan harta tidak dilaporkan LHKPN oleh seorang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebab, masyarakat menemukan perbedaan data kekayaan antara dokumen hukum dan laporan resmi. Pada dasarnya, pejabat publik memikul tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, anggota legislatif harus menjaga integritas sebagai wakil rakyat. […]

  • Perlindungan tenaga kesehatan usai wafatnya dr Icha didorong DPR RI

    Legislator Desak Penguatan Perlindungan Nakes Pascawafatnya dr Icha

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan setelah wafatnya dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, peristiwa itu harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perlindungan tenaga medis, baik dari aspek hukum maupun psikologis. Edy menyampaikan duka cita atas meninggalnya dr […]

expand_less