Dugaan Korupsi DD dan ADD 2019–2023, KOMIM Desak Kejari Konawe Tetapkan Kades Pasir Putih sebagai Tersangka
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month 27 menit yang lalu
- visibility 22
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Konawe Kepulauan – Ketua Konsorsium Mahasiswa Indonesia Menggugat (KOMIM), Reski Anandar, menyoroti langkah penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe terhadap Kantor atau pihak terkait Kepala Desa Pasir Putih dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 hingga 2023.
Menurut Reski Anandar, langkah penggeledahan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa. Namun demikian, proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada penggeledahan dan pengumpulan dokumen semata.
“Aparat penegak hukum harus berani menindaklanjuti setiap temuan yang memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi”, ujar nandar.
Komim, juga mendesak Kejaksaan Negeri Konawe agar serius dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi Dana Desa dan ADD di Desa Pasir Putih Tahun Anggaran 2019–2023. Jika berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.
“kami meminta kepada kejari konawe agar segera tetap kan Kepala Desa Pasir Putih sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Reski Anandar
Ia menilai, pengelolaan Dana Desa dan ADD merupakan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dana desa harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu. KOMIM juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kami tidak ingin penanganan perkara ini terkesan jalan di tempat. Kejari Konawe harus mengusut secara menyeluruh, memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan, menelusuri aliran penggunaan anggaran, serta memastikan tidak ada pihak yang dilindungi apabila terbukti terlibat,” tutupnya
Konsorsium Mahasiswa Indonesia Menggugat (KOMIM) menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan proses hukum serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran selama periode 2019–2023.
- Penulis: Redaksi 1
- Sumber: Tim redaksi

Saat ini belum ada komentar