Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Pemerasan THR Bupati Cilacap: KPK Sita Rp610 Juta dalam OTT

Pemerasan THR Bupati Cilacap: KPK Sita Rp610 Juta dalam OTT

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
  • visibility 381
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemerasan THR Bupati Cilacap menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Maret 2026, penyidik menemukan uang tunai sebesar Rp610 juta. Uang tersebut diduga berasal dari setoran perangkat daerah untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim penyidik juga menemukan sejumlah barang bukti lain.

“Tim mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai Rp610 juta,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam.

Kronologi Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap

Kasus pemerasan THR Bupati Cilacap bermula dari laporan masyarakat. Laporan itu menyebut adanya permintaan uang kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Setelah menerima laporan tersebut, KPK segera melakukan penyelidikan. Dalam proses itu, penyidik menemukan bahwa Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, memerintahkan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, untuk mengoordinasikan pengumpulan dana.

Selanjutnya, Sekda berkoordinasi dengan tiga pejabat daerah. Mereka adalah Sumbowo, Ferry Adhi Dharma, serta Budi Santoso.

Mereka kemudian membahas kebutuhan dana tersebut. Selain itu, mereka juga menentukan strategi pengumpulan dana dari perangkat daerah.

Pengumpulan Dana dalam Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap

Dalam pembahasan tersebut, para pejabat menetapkan kebutuhan dana sebesar Rp515 juta untuk pihak eksternal. Karena itu, mereka meminta kontribusi dari berbagai perangkat daerah.

Target pengumpulan dana mencapai Rp750 juta.

Kabupaten Cilacap memiliki 25 perangkat daerah, dua rumah sakit umum daerah, serta 20 puskesmas. Oleh sebab itu, para pejabat meminta setiap perangkat daerah memberikan setoran.

Pada awalnya, mereka menetapkan setoran antara Rp75 juta hingga Rp100 juta. Namun dalam praktiknya, jumlah setoran berbeda-beda.

Sebagian perangkat daerah hanya mampu menyetor sekitar Rp3 juta. Sementara itu, perangkat daerah lain mampu menyetor hingga Rp100 juta.

Menurut KPK, perbedaan jumlah setoran terjadi karena keterbatasan anggaran. Karena itu, para pejabat kemudian menyesuaikan nominal setoran.

Selain itu, Sekda meminta seluruh dana terkumpul sebelum 13 Maret 2026. Batas waktu tersebut bertepatan dengan masa menjelang libur Lebaran.

Jika ada perangkat daerah yang belum menyetor, para pejabat akan menagihnya sesuai wilayah kerja masing-masing.

OTT KPK dalam Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap

Pada akhirnya, operasi tangkap tangan KPK mengungkap praktik pemerasan THR Bupati Cilacap tersebut. Dalam periode 9 hingga 13 Maret, sebanyak 23 perangkat daerah telah memberikan setoran.

Total dana yang terkumpul mencapai Rp610 juta.

Jumlah itu sudah melampaui kebutuhan dana eksternal sebesar Rp515 juta. Namun demikian, jumlah tersebut belum mencapai target Rp750 juta.

Saat operasi berlangsung, penyidik menemukan uang tersebut di rumah pribadi Asisten II Cilacap, Ferry Adhi Dharma. Selain itu, penyidik juga menemukan sebagian uang di ruang kerjanya.

KPK Tetapkan Dua Tersangka

Dalam perkara pemerasan THR Bupati Cilacap, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono.

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, KPK juga mengamankan tiga pejabat daerah lainnya. Mereka adalah Ferry Adhi Dharma, Sumbowo, dan Budi Santoso.

Selanjutnya, penyidik membawa ketiganya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Di sana, penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami perkara tersebut.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

    BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 1.023
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Banjir Bandang Sitaro melanda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, pada Senin dini hari (5/1/2026) akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai, menewaskan sedikitnya 16 orang, menyebabkan tiga warga hilang, dan memaksa ratusan lainnya mengungsi. Status tanggap darurat berlaku 5–18 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Sitaro Nomor 1 Tahun 2026. […]

  • Aduan Masyarakat Kompolnas Dibuka Kapolri untuk Perbaikan Polri

    Kapolri : Aduan Masyarakat Kompolnas Jadi Bahan Perbaikan Polri

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 305
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Aduan masyarakat Kompolnas menjadi fokus utama dalam upaya pembenahan institusi kepolisian. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh laporan dan saran dari publik sebagai dasar evaluasi. Ia menyampaikan hal tersebut usai meresmikan kantor baru Komisi Kepolisian Nasional di Graha Sentana, Jakarta Selatan. Menurutnya, setiap pelanggaran harus menjadi bahan perbaikan berkelanjutan. […]

  • ilustrasi gedung KPK terkait putusan MK pimpinan KPK di Jakarta

    Putusan MK soal Pimpinan KPK Dinilai Tepat, Perkuat Independensi Lembaga

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 326
    • 0Komentar

    putusan MK pimpinan KPK mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini menilai keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah tepat untuk memperkuat kepastian hukum dan menjaga independensi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa aturan baru mewajibkan calon pimpinan untuk nonaktif dari jabatan atau profesinya sebelum menjabat. Ia menilai kebijakan ini mampu mencegah konflik kepentingan sejak […]

  • Prabowo GE alat medis saat Business Summit di Washington DC

    Prabowo GE Alat Medis Dorong Investasi di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 565
    • 0Komentar

    WASHINGTON DC, (duasatunews.com) — Prabowo GE alat medis mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto mengajak General Electric meningkatkan investasi dan produksi peralatan medis di Indonesia. Selain itu, Presiden menilai sektor kesehatan nasional membutuhkan dukungan industri berteknologi tinggi agar layanan terus meningkat. Selanjutnya, Prabowo menyampaikan ajakan tersebut saat menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC, Amerika […]

  • Judika rilis album baru Lagi Sayang-Sayangnya 2026

    Judika Rilis Album Terbaru “Lagi Sayang-Sayangnya”, Terinspirasi Semangat Coach Shin Tae-yong

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 826
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Judika rilis album Lagi Sayang-Sayangnya di tengah ketatnya persaingan industri musik Indonesia. Album ini menyoroti persoalan publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama upaya menjaga hubungan ketika tekanan sosial dan ekonomi terus meningkat. Saat ini, banyak pendengar mencari musik yang tidak hanya menghibur, tetapi juga relevan dengan realitas sehari-hari. Oleh karena itu, Judika […]

  • Seskab Teddy dan Menaker cek program Magang Nasional

    Seskab Teddy dan Menaker cek program Magang Nasional

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 541
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Program Magang Nasional menjadi fokus kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat meninjau langsung pelaksanaannya di PT Paragon, Jakarta. Kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja muda agar siap bersaing di dunia kerja. Saat melakukan peninjauan, Sekretaris Kabinet dan Menteri Ketenagakerjaan berdialog dengan peserta magang serta […]

expand_less