Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Mahasiswa Boikot Kantor Penghubung di Jakarta, Tagih Janji Manis Gubernur Sultra Soal Asrama Dan Bantuan Anak Yatim.

Mahasiswa Boikot Kantor Penghubung di Jakarta, Tagih Janji Manis Gubernur Sultra Soal Asrama Dan Bantuan Anak Yatim.

  • account_circle Afs
  • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
  • visibility 795
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 3 Oktober 2025 — Puluhan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Pemuda 21 Sultra dan sejumlah organisasi kepemudaan menggelar aksi boikot di depan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Jumat (26/9).

Para mahasiswa menggelar aksi tersebut sebagai bentuk protes atas belum terealisasinya janji bantuan asrama mahasiswa dan bantuan bagi mahasiswa yatim. Mereka menilai pemerintah provinsi belum menunjukkan kejelasan terkait komitmen tersebut.

Massa aksi menyampaikan tuntutan agar Gubernur Sultra segera merealisasikan bantuan asrama mahasiswa di Jakarta serta bantuan sosial bagi mahasiswa yatim. Hingga kini, janji tersebut belum terwujud meskipun mahasiswa telah berulang kali menyuarakan aspirasi.

Salah satu peserta aksi, Arin Fahrul Sanjaya, yang juga kader Pemuda 21 Sultra Jakarta, menilai pemerintah daerah kurang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa di perantauan. Ia menyebut kondisi asrama mahasiswa Sultra di Jakarta semakin memprihatinkan.

“Mahasiswa membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Banyak asrama mahasiswa di Jakarta sudah habis masa kontrak dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah provinsi,” kata Arin.

Aksi boikot berlangsung tertib tanpa pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi juga melakukan penyegelan simbolis pada gerbang Kantor Penghubung Pemprov Sultra sebagai bentuk protes.

Para mahasiswa menyatakan akan melanjutkan aksi lanjutan jika pemerintah provinsi tidak memberikan tanggapan resmi. Mereka mendesak pemerintah membuka audiensi terbuka dan menjelaskan progres realisasi bantuan yang dijanjikan.

Afs

Penulis

Update & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • modernisasi Polri tanpa reformasi struktural

    REFORMASI KOSMETIK

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Saydul La Opua
    • visibility 598
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | Reformasi kosmetik polri menjadi isu penting dalam pembahasan modernisasi kepolisian di Indonesia. Reformasi kosmetik polri ini merujuk pada perubahan yang menonjolkan citra, teknologi, dan slogan institusi, namun belum menyentuh persoalan mendasar seperti budaya kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas internal kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, publik terus mendengar jargon modernisasi kepolisian. Kampanye seperti Polri […]

  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan laporan pada Rakornas Pusat Daerah 2026 di Bogor

    Rakornas Pusat Daerah 2026 Perkuat Sinergi Nasional

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 427
    • 0Komentar

    Bogor, duasatunews.com — Rakornas Pusat Daerah 2026 menjadi forum koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan program prioritas pembangunan. Kegiatan ini menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian, lembaga, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran Presiden yang memberikan arahan langsung kepada peserta. […]

  • ilustrasi stop rokok ilegal dan penindakan peredaran rokok tanpa cukai

    Rokok Ilegal Jadi Sorotan, Gus Lilur Dorong Jalur Legal untuk UMKM Tembakau

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} – Persoalan rokok ilegal kembali menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola industri tembakau nasional. Praktisi kewirausahaan Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta pemerintah membuka ruang transformasi bagi pelaku usaha agar masuk ke sistem legal. Gus Lilur menilai penindakan saja tidak cukup untuk menekan peredaran produk tanpa cukai. Pemerintah perlu menghadirkan […]

  • rekor penonton Persipura Jayapura 20.270 orang di Stadion Lukas Enembe

    Peca Rekor Penonton Persipura Jayapura di Liga 2 2025–2026

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 420
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Rekor penonton Persipura Jayapura kembali tercipta di Liga 2 Championship musim 2025–2026. Pada laga tersebut, Persipura menjamu Barito Putera di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu. Sebanyak 20.270 penonton memadati stadion dan menyaksikan pertandingan secara langsung. Selain mencetak rekor, Persipura juga menunjukkan kekuatan dukungan publik Papua. Karena itu, Manajer Persipura Jayapura, […]

  • Aksi Mahasiswa Sultra di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

    Aksi Mahasiswa Sultra Desak Kejagung Usut Dugaan Gubernur Sultra Dan Tambang

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 387
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Aksi Mahasiswa Sultra berlangsung di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (2/2/2026). Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bersatu mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan tuntutan penegakan hukum atas dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sejak awal aksi, mahasiswa menyampaikan tuntutan secara terbuka dan tertib. Mereka meminta aparat […]

  • Gedung KPK Jakarta dalam kasus OTT Bupati Pekalongan KPK

    KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Soroti Dugaan Pengondisian Proyek Outsourcing

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 344
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia menyebut praktik itu terjadi […]

expand_less