Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto

Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto

  • account_circle Redaksi 1
  • calendar_month 14 jam yang lalu
  • visibility 51
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Lalonggasumeeto.

Koordinator Lapangan (Korlap), Abdi Aditya, mengatakan aksi Jilid II merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas laporan dan tuntutan di ruang publik.

“Kami meminta Kapolri segera mengambil langkah dengan memerintahkan pemeriksaan serta evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto berinisial IPDA A,” tegas Abdi.

Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian, pembiaran, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selain meminta perhatian Kapolri, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara juga mendesak Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Massa turut meminta aparat mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama apabila ditemukan bukti yang cukup.

Pada kesempatan yang sama, Korlap II, Akbar Rasyid, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto beserta jajaran personelnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian.

“Jika benar terjadi pelanggaran hukum, harus ada tindakan tegas. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Akbar.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan aparat kepolisian.

Dalam aksi Jilid II tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama:

  1. Mendesak Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, atas dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran BBM ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika.
  2. Mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan praktik penimbunan serta distribusi BBM ilegal, sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama.
  3. Mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek berinisial IPDA A beserta jajaran personel Polsek Lalonggasumeeto guna mengungkap dugaan kelalaian, pembiaran, atau keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas ilegal tersebut.
  4. Mendesak Kapolri melalui Bareskrim dan Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran serta membuka hasil penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk memastikan Polri menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.

Massa menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta Mabes Polri menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum,” tutup Akbar.

Melalui aksi desakan Jilid II tersebut, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan serta memastikan adanya tindak lanjut konkret dari Mabes Polri.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dynamics 365 Guides digunakan untuk panduan kerja teknisi industri berbasis mixed reality 2.10 Play Button

    The Future of Mixed Reality: Blending the Virtual and the Real

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Lili Cheng
    • visibility 2.441
    • 1Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Microsoft memperkenalkan Copilot Dynamics 365 Guides sebagai solusi berbasis kecerdasan buatan dan mixed reality untuk mendukung pekerja industri di lapangan. Teknologi ini membantu teknisi memahami peralatan kompleks secara langsung tanpa harus menghentikan alur kerja atau membuka manual panjang. Berbeda dengan pendekatan konvensional, sistem ini menyajikan panduan kerja secara kontekstual. Dengan demikian, pekerja […]

  • BBM bercampur solar di SPBU Langara Kabupaten Konawe Kepulauan

    Mendesak Mabes Polri melalui Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penjualan BBM bercampur solar di SPBU Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 447
    • 0Komentar

    Kendari, (duasatunews.com) — Muh Fadil sebgai ketua Lembaga, Forum Kajian pemuda mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (FKPMI SULTRA) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas adanya dugaan penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga bercampur solar di SPBU Langara, Kabupaten Konawe Kepulauan (KONKEP). Dugaan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena menyangkut perlindungan hak konsumen, keselamatan […]

  • orban penipuan izin dapur MBG melapor ke Mapolres Pamekasan

    Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 399
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatuews.com) – Kasus penipuan izin dapur MBG di Pamekasan, Jawa Timur, kini diselidiki aparat kepolisian. Warga melaporkan kerugian puluhan juta rupiah setelah pelaku menjanjikan pengurusan izin operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polres Pamekasan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa keterangan korban. Kronologi Kasus Awalnya, terduga pelaku menawarkan jasa […]

  • JAM Indonesia Ruksamin desak Polri segera menahan tersangka

    Eks Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka, JAM Indonesia Desak Penahanan

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 317
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) —  Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat, 14 Agustus 2026. Mereka mendesak Polri segera menahan mantan Bupati Konawe Utara, Ruksamin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian dan perusakan alat berat milik seorang […]

  • “DKI Jakarta pelajari ekonomi kreatif berbasis event di Cannes”

    DKI Belajar dari Cannes, Jakarta Siapkan Ekonomi Kreatif Berbasis Event Internasional

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 304
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempelajari strategi Kota Cannes dalam membangun ekonomi kreatif berbasis event internasional. Langkah itu muncul setelah Cannes sukses menjadikan pariwisata dan industri kreatif sebagai penopang utama ekonomi kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai Jakarta perlu memperkuat industri event untuk meningkatkan daya saing sebagai kota global. “Cannes bisa hidup […]

  • krisis kemanusiaan Kuba pernyataan Donald Trump

    Krisis Kemanusiaan Kuba, Trump Buka Peluang Kesepakatan dengan Havana

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 630
    • 0Komentar

    JAKARTA, dusatunews.com – Krisis kemanusiaan Kuba kembali menarik perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keyakinannya bahwa Washington dan Havana dapat mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kondisi di negara tersebut. Trump menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan pada Minggu. Trump menilai situasi di Kuba tidak harus berkembang menjadi krisis berkepanjangan apabila kedua pihak membuka ruang […]

expand_less