Koalisi Sultra Desak Mabes Polri Usut Dugaan Pelanggaran di Lalonggasumeeto
- account_circle Redaksi 1
- calendar_month 14 jam yang lalu
- visibility 51
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid II di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (20/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk desakan lanjutan kepada Kapolri agar segera mengambil langkah tegas terhadap sejumlah dugaan persoalan penegakan hukum di Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran bahan bakar minyak (BBM) ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Lalonggasumeeto.
Koordinator Lapangan (Korlap), Abdi Aditya, mengatakan aksi Jilid II merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam mengawal persoalan tersebut agar tidak berhenti sebatas laporan dan tuntutan di ruang publik.
“Kami meminta Kapolri segera mengambil langkah dengan memerintahkan pemeriksaan serta evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto berinisial IPDA A,” tegas Abdi.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian, pembiaran, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Selain meminta perhatian Kapolri, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara juga mendesak Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Massa turut meminta aparat mengungkap dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pada kesempatan yang sama, Korlap II, Akbar Rasyid, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto beserta jajaran personelnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan keterlibatan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian.
“Jika benar terjadi pelanggaran hukum, harus ada tindakan tegas. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Akbar.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan aparat kepolisian.
Dalam aksi Jilid II tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama:
- Mendesak Kapolri segera memerintahkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Kapolsek Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, atas dugaan pembiaran aktivitas penimbunan dan peredaran BBM ilegal serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkotika.
- Mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan praktik penimbunan serta distribusi BBM ilegal, sekaligus mengungkap jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Lalonggasumeeto hingga ke aktor utama.
- Mendesak Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek berinisial IPDA A beserta jajaran personel Polsek Lalonggasumeeto guna mengungkap dugaan kelalaian, pembiaran, atau keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas ilegal tersebut.
- Mendesak Kapolri melalui Bareskrim dan Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran serta membuka hasil penanganan perkara secara transparan kepada publik.
Koalisi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan melemahkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk memastikan Polri menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab.
Massa menilai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Karena itu, setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta Mabes Polri menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti persoalan ini. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan hukum,” tutup Akbar.
Melalui aksi desakan Jilid II tersebut, Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan serta memastikan adanya tindak lanjut konkret dari Mabes Polri.
- Penulis: Redaksi 1
- Editor: Rama
- Sumber: Laporan Redaksi

Saat ini belum ada komentar