Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

Polisi usut dugaan penipuan pengurusan izin dapur MBG

  • account_circle Reski
  • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatuews.com) – Kasus penipuan izin dapur MBG di Pamekasan, Jawa Timur, kini diselidiki aparat kepolisian. Warga melaporkan kerugian puluhan juta rupiah setelah pelaku menjanjikan pengurusan izin operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Polres Pamekasan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti dan memeriksa keterangan korban.

Kronologi Kasus

Awalnya, terduga pelaku menawarkan jasa pengurusan izin dapur. Ia mengaku mampu mempercepat proses administrasi.

Kemudian, dua korban, Abd Ghaffar dan Moh Sakir, datang ke Mapolres pada 7 April 2026. Mereka melapor bersama penasihat hukum.

Setelah itu, korban menyerahkan uang sesuai permintaan pelaku. Namun, hingga kini izin yang dijanjikan tidak pernah terbit.

Kerugian Korban

Ghaffar mengaku kehilangan Rp60 juta. Sementara itu, Sakir mengalami kerugian Rp30 juta.

Korban mengirim uang melalui transfer bank. Selain itu, mereka juga menyerahkan sebagian uang secara langsung. Akan tetapi, pelaku tidak memenuhi janjinya.

Akibatnya, korban gagal menjalankan rencana operasional dapur.

Janji Investor Tidak Terbukti

Di sisi lain, pelaku juga menawarkan bantuan investor. Ia mengklaim dapat menyediakan modal usaha.

Namun demikian, klaim tersebut tidak terbukti. Hingga kini, korban tidak menerima bantuan apa pun.

Sementara itu, polisi mencatat komunikasi antara korban dan pelaku telah berlangsung sejak 2024. Oleh sebab itu, penyidik terus menelusuri alur transaksi kasus ini.

Korban Diduga Lebih Banyak

Lebih lanjut, penasihat hukum korban menyebut jumlah korban kemungkinan lebih dari sepuluh orang. Meski begitu, baru dua orang yang melapor secara resmi.

Karena itu, polisi membuka kesempatan bagi korban lain untuk melapor agar kasus ini dapat dikembangkan lebih luas.

Imbauan dan Informasi Tambahan

Polisi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran jasa ilegal. Pastikan proses perizinan dilakukan melalui jalur resmi.

Untuk memahami program pemerintah, baca juga artikel terkait:
 /program-makan-bergizi-gratis
 /panduan-izin-usaha-oss

Sebagai referensi tambahan, masyarakat dapat mengakses situs resmi:
https://www.polri.go.id
https://www.setneg.go.id

  • Penulis: Reski
  • Editor: nur waida

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelantikan Kepala Dinas PMD Konawe Selatan oleh Bupati

    Dr. Anni Naim Taridala, SE Resmi Menjabat Sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat & Desa

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 459
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pelantikan PMD Konawe Selatan menarik perhatian publik di tengah persoalan tata kelola desa dan tuntutan transparansi anggaran. Pemerintah daerah melakukan rotasi jabatan ini saat banyak desa masih berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas perencanaan pembangunan. Peningkatan alokasi dana desa mendorong kebutuhan pengelolaan yang lebih akuntabel. Namun, sejumlah desa masih menghadapi kendala perencanaan […]

  • Tambang nikel Konawe Selatan dan perubahan lanskap lingkungan

    Tambang nikel Konawe Selatan Disorot

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 463
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Tambang nikel Konawe Selatan kembali menarik perhatian warga dan pemerhati lingkungan. Aktivitas pertambangan di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, berpotensi memengaruhi kondisi ekologis di sekitar wilayah operasi. Pemegang izin, PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas sekitar 1.932 hektare hingga 2029. Namun, warga menilai metode […]

  • hamas desak iran hentikan serangan ke negara teluk

    Hamas Desak Iran Hentikan Serangan ke Negara Teluk

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Hamas desak Iran agar tidak menargetkan negara-negara Teluk di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kelompok Palestina tersebut meminta Teheran menahan diri dan menghindari serangan terhadap negara tetangga. Pada Sabtu (14/3/2026), Hamas menyampaikan seruan tersebut melalui pernyataan resmi. Organisasi itu mengajak Iran menjaga stabilitas kawasan agar konflik tidak meluas. “Hamas menegaskan hak […]

  • Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Demokrasi

    Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 324
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Suara rakyat dalam demokrasi sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan politik. Karena itu, banyak pihak menempatkan kehendak mayoritas sebagai ukuran sah atau tidaknya sebuah kebijakan. Namun, ketika aktor politik memaknai prinsip tersebut secara sempit, demokrasi justru berisiko mengabaikan keadilan dan kepentingan publik yang lebih luas. Mayoritas Tidak Selalu Mencerminkan Kebenaran Demokrasi tidak […]

  • Standar Internasional Pertambangan Dinilai Penting Cegah Bencana Lingkungan

    Standar Internasional Pertambangan Dinilai Penting Cegah Bencana Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 348
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Standar internasional pertambangan memegang peran penting dalam mencegah dampak lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola sektor tambang di Indonesia. Dorongan penerapan standar tersebut semakin menguat setelah banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Melalui kriteria yang lebih tinggi, standar internasional mampu menekan risiko kerusakan lingkungan. Selain itu, standar ini […]

  • banjir Sumatra tak jadi bencana nasional di Aceh

    Prabowo Tegaskan Negara Masih Mampu Tangani Banjir Sumatra, Tak Tetapkan Bencana Nasional

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Arin fahrul Sanjaya
    • visibility 378
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Banjir Sumatra tak jadi bencana nasional menjadi keputusan pemerintah pusat setelah menilai kapasitas negara dalam menangani dampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan negara masih memiliki sumber daya yang memadai. Prabowo menyatakan pemerintah pusat tetap mampu menangani bencana tersebut tanpa harus menaikkan status kebencanaan. […]

expand_less