Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Eks Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka, JAM Indonesia Desak Penahanan

Eks Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka, JAM Indonesia Desak Penahanan

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 307
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) —  Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat, 14 Agustus 2026. Mereka mendesak Polri segera menahan mantan Bupati Konawe Utara, Ruksamin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian dan perusakan alat berat milik seorang pengusaha berinisial JL di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Dalam aksi tersebut, JAM Indonesia meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap penanganan perkara yang ditangani Polda Sulawesi Tenggara.

Massa menilai status tersangka yang telah disandang Ruksamin semestinya diikuti dengan proses hukum yang transparan, objektif, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang maupun jabatan politik.

Ruksamin ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, masing-masing berinisial WS dan A. Penetapan ketiganya dilakukan Polda Sulawesi Tenggara pada 29 Juli 2026 setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Iis Kristian, sebelumnya membenarkan penetapan ketiga orang tersebut sebagai tersangka. Menurut dia, status tersangka ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 29 Juli 2026 dengan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang telah diperoleh dalam proses penyidikan.

Perkara tersebut bermula dari laporan dugaan pencurian dan perusakan sebuah mesin crusher atau alat pemecah batu milik pengusaha berinisial JL. Alat tersebut berada di Desa Tadoloiyo, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara.

Namun, setelah hampir dua pekan sejak penetapan tersangka, JAM Indonesia menyoroti belum adanya penahanan terhadap Ruksamin. Kondisi tersebut menjadi salah satu poin utama yang disampaikan massa dalam aksi di depan Mabes Polri.

Ketua JAM Indonesia, Adrian Alfath, mengatakan pihaknya meminta Mabes Polri turun tangan untuk memastikan proses hukum terhadap seluruh tersangka berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Polda Sultra kami nilai belum melakukan penahanan terhadap tersangka. Kami meminta Mabes Polri turun mengatensi perkara ini dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional,” kata Adrian kepada wartawan di sela-sela aksi, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurut Adrian, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh posisi atau latar belakang politik seseorang. Ia menyinggung posisi Ruksamin yang merupakan salah satu petinggi Partai Bulan Bintang (PBB) dan menjabat sebagai sekretaris jenderal.

“Jangan sampai publik berasumsi bahwa penegakan hukum kalah dengan jabatan politik. Polri harus menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun,” ujarnya.

Adrian menegaskan, pihaknya tidak ingin proses hukum terhadap Ruksamin diperlakukan berbeda dibandingkan tersangka lain dalam perkara pidana. JAM Indonesia meminta penyidik menjelaskan secara terbuka alasan belum dilakukannya penahanan terhadap para tersangka apabila memang terdapat pertimbangan hukum tertentu.

“Polri adalah institusi penegak hukum yang harus bekerja secara independen dan tidak boleh terintervensi oleh kepentingan politik. Karena itu, kami meminta Kapolri memastikan perkara ini berjalan transparan dan independen,” kata Adrian.

JAM Indonesia juga meminta Mabes Polri melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan di tingkat Polda Sulawesi Tenggara. Mereka menilai pengawasan dari institusi di tingkat pusat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, terutama ketika perkara tersebut melibatkan figur yang memiliki latar belakang politik.

Selain mendesak penahanan, massa aksi meminta agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut.

Adrian mengatakan JAM Indonesia tidak akan berhenti mengawasi kasus tersebut sampai ada kepastian mengenai langkah hukum terhadap para tersangka.

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Kami ingin memastikan tidak ada perlakuan khusus dan seluruh proses hukum berjalan secara transparan, profesional, serta independen,” ujarnya.

JAM Indonesia berharap Mabes Polri segera merespons tuntutan tersebut dan memastikan penanganan perkara dugaan pencurian serta perusakan alat berat itu berjalan sesuai prosedur hukum.

Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari Polda Sulawesi Tenggara dan pihak lainnya mengenai alasan belum dilakukannya penahanan terhadap Ruksamin maupun dua tersangka lainnya.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ayah berjuang menghidupi keluarga di tengah keterbatasan ekonomi

    Perjuangan Seorang Ayah: Bertahan Hidup di Tengah Ketimpangan Sosial-Ekonomi

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 523
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com | Banyak orang menyederhanakan perjuangan seorang ayah dalam menghidupi anak-anaknya dengan keterbatasan ekonomi sebagai kisah ketabahan personal. Masyarakat memotret ayah sebagai figur pekerja keras yang pantang menyerah dan rela mengorbankan tenaga serta waktu demi keluarga. Namun narasi ini, meski terdengar mulia, sering menutup persoalan yang jauh lebih besar: ketimpangan sosial dan ekonomi melanggengkan […]

  • Kim Jong Un Komisi Urusan Negara dalam sidang parlemen Korea Utara

    Kim Jong Un Korea Utara Kembali Pimpin Komisi Urusan Negara

    • calendar_month Selasa, 24 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 501
    • 0Komentar

    Tokyo, (duasatunews.com) – Kim Jong Un Korea kembali menjadi sorotan setelah parlemen Korea Utara memilihnya sebagai Ketua Komisi Urusan Negara dalam sidang pertama yang digelar pada Minggu. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) melaporkan Wakil Majelis Rakyat Tertinggi Ri Il Hwan mengajukan kembali nama Kim dalam sidang tersebut. Ia menilai kekuatan negara tidak hanya bergantung pada […]

  • Prabowo Targetkan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 2029

    Prabowo Targetkan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 2029

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 693
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk hapus kemiskinan ekstrem di Indonesia sebelum akhir masa jabatannya pada 2029. Komitmen tersebut ia sampaikan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/1/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah memprioritaskan masyarakat pada desil 1 dan 2. Kelompok ini, menurutnya, membutuhkan […]

  • “Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh terkait dana Otsus oleh Baleg DPR RI”

    Baleg DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Dana Otsus dalam Revisi UUPA Aceh

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 263
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukkan RUU Pemerintahan Aceh ke dalam agenda pembahasan. DPR fokus membahas masa depan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dan sistem pengawasannya. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pemerintah membuka peluang memperpanjang status Otsus Aceh. Pemerintah juga mempertimbangkan kelanjutan dana Otsus yang akan berakhir tahun depan. Doli […]

  • Puluhan ribu nahdliyin menghadiri Mujahadah Kubro NU 1 Abad di Stadion Gajayana Malang

    PWNU Jatim: Mujahadah Kubro Perkuat Persatuan dan Jaga Keutuhan NKRI

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 573
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Di tengah menguatnya polarisasi sosial dan politik identitas, ruang kebersamaan publik terus menyempit. Dalam kondisi tersebut, organisasi keagamaan mengambil peran strategis untuk menjaga persatuan. Karena itu, Mujahadah Kubro NU yang digelar di Jawa Timur hadir sebagai ruang konsolidasi sosial dari tingkat akar rumput. Tantangan Kebangsaan dan Pentingnya Peran Organisasi Keagamaan Isu persatuan […]

  • Trump: PBB Tidak Berguna, Dewan Perdamaian Gaza Dinilai Bisa Gantikan Perannya

    Trump: PBB Tidak Berguna, Dewan Perdamaian Gaza Dinilai Bisa Gantikan Perannya

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 660
    • 0Komentar

    Jakarta|duasatunews.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu polemik global. Ia menyatakan secara terbuka bahwa Trump nilai PBB tidak berguna dan membuka peluang pengalihan peran organisasi dunia tersebut kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk mengawasi Jalur Gaza pascaperang. Trump Tegaskan Kritik terhadap PBB Trump menyampaikan pernyataan itu langsung kepada wartawan pada Selasa (20/1). […]

expand_less