Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Krisis Kemanusiaan Kuba, Trump Buka Peluang Kesepakatan dengan Havana

Krisis Kemanusiaan Kuba, Trump Buka Peluang Kesepakatan dengan Havana

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
  • visibility 532
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, dusatunews.com – Krisis kemanusiaan Kuba kembali menarik perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keyakinannya bahwa Washington dan Havana dapat mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kondisi di negara tersebut. Trump menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan pada Minggu.

Trump menilai situasi di Kuba tidak harus berkembang menjadi krisis berkepanjangan apabila kedua pihak membuka ruang dialog. Ia menyebut pemerintah Kuba berpeluang mengajukan pendekatan diplomatik kepada Amerika Serikat guna membangun kesepakatan bersama.

Krisis Kemanusiaan Kuba Jadi Fokus Dialog AS dan Havana

Trump menegaskan bahwa komunikasi tetap menjadi opsi utama dalam hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Ia menyampaikan bahwa peluang kesepakatan akan bergantung pada komitmen politik kedua negara untuk mencari solusi konkret atas persoalan yang dihadapi Kuba.

Selain membahas isu diplomatik, Trump juga menyampaikan keinginannya untuk memberi kesempatan kepada warga Amerika Serikat keturunan Kuba agar dapat mengunjungi keluarga mereka di tanah kelahiran. Ia mengatakan banyak diaspora Kuba di Amerika Serikat ingin kembali menjalin hubungan keluarga yang terpisah dalam waktu lama.

Perhatian AS terhadap Diaspora Kuba

Trump menyoroti perlakuan pemerintah Kuba terhadap warga keturunan Kuba yang tinggal di Amerika Serikat. Ia menegaskan pemerintahannya ingin memastikan kelompok tersebut memperoleh perlakuan yang lebih baik. Karena itu, Washington akan mempertimbangkan aspirasi komunitas diaspora Kuba dalam kebijakan selanjutnya.

Kebijakan Tarif dan Tekanan Ekonomi

Pada Kamis (29/1), Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberi kewenangan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif impor terhadap barang-barang dari negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba. Pemerintah AS memasukkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi tekanan ekonomi terhadap Havana.

Trump juga menetapkan status keadaan darurat nasional dengan alasan adanya potensi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat yang ia kaitkan dengan situasi di Kuba. Gedung Putih menyatakan langkah ini bertujuan melindungi kepentingan nasional sekaligus mendorong perubahan kebijakan pemerintah Kuba.

Kondisi Krisis di Kuba

Sementara itu, Kuba menghadapi krisis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pemadaman listrik berlangsung lebih dari 12 jam di sejumlah wilayah. Warga juga mengalami kelangkaan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar yang menghambat aktivitas harian.

Pemerintah Kuba menyalahkan kondisi tersebut pada sanksi ekonomi Amerika Serikat yang telah berlaku selama lebih dari enam dekade. Kebijakan sanksi itu terus menuai kritik dari berbagai negara dan organisasi internasional yang menilai pembatasan ekonomi memperparah situasi kemanusiaan.

Dengan kondisi tersebut, krisis kemanusiaan Kuba tetap menjadi isu utama dalam dinamika hubungan Amerika Serikat dan Kuba, terutama terkait arah dialog dan kebijakan kedua negara ke depan.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat Komisi III DPR RI bahas RUU Hukum Acara Perdata

    RUU Hukum Acara Perdata Disepakati Jadi Inisiatif DPR

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 593
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pemerintah dan Komisi III DPR RI memfokuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dalam rapat kerja yang berlangsung di Jakarta, Rabu. Dalam rapat tersebut, kedua pihak sepakat mengajukan RUU itu sebagai inisiatif DPR. Masyarakat dapat memantau jalannya rapat secara terbuka melalui kanal resmi DPR RI. Kesepakatan ini menandai perubahan arah legislasi. […]

  • Situasi Mabes Polri terkait penahanan Bhayangkari Vanessa

    GASKAN Meliput Peristiwa Bhayangkari Vanessa Ditahan di Mabes Polri

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 520
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – GASKAN meliput langsung penahanan Bhayangkari Vanessa di Markas Besar Polri pada Kamis, 12 Februari 2026. Penyidik Mabes Polri menetapkan Vanessa sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik kemudian membawa Vanessa ke ruang tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Langkah tersebut langsung memicu perhatian publik karena Mabes Polri menangani perkara yang diduga […]

  • Bea Cukai Kendari didesak GMH Sultra-Jakarta untuk dievaluasi terkait peredaran rokok ilegal.

    GMH Sultra-Jakarta Desak Copot Kepala Bea Cukai Kendari, Soroti Maraknya Rokok dan Alkohol Ilegal

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Gerakan Mahasiswa Hukum (GMH) Sulawesi Tenggara-Jakarta mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai RI mengevaluasi kinerja Bea dan Cukai Kendari. Organisasi tersebut menilai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan minuman beralkohol ilegal di Sulawesi Tenggara belum berjalan maksimal. Ketua GMH Sultra-Jakarta, Abdi Aditya, mengatakan peredaran barang kena cukai ilegal di sejumlah daerah tidak […]

  • DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 666
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus konsultan pajak OTT KPK kembali menyorot integritas layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan dukungan terhadap pencabutan izin praktik konsultan pajak yang terlibat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di KPP Madya Jakarta Utara. DJP menilai langkah tegas tersebut penting untuk menjaga profesionalisme konsultan pajak dan melindungi […]

  • PPh 21 ditanggung pemerintah sebagai insentif pajak bagi pekerja tahun 2026

    PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Berlaku Penuh Sepanjang 2026

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 670
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah menerapkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan tertentu sepanjang 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang masih berlangsung. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut melalui Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Dengan […]

  • KPK periksa Rini Soemarno dalam kasus korupsi jual beli gas PGN IAE

    KPK Periksa Rini Soemarno di Kasus Korupsi Gas PGN

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 430
    • 0Komentar

    ” KPK periksa Rini Soemarno sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energy (IAE). Pemeriksaan ini menandai pendalaman peran pengambil kebijakan di sektor BUMN dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga jutaan dolar Amerika Serikat.“ Jakarta, duasatunews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi terus […]

expand_less