Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » MENGGUNGAT MAFIA TANAH DI SULAWESI TENGGARA

MENGGUNGAT MAFIA TANAH DI SULAWESI TENGGARA

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
  • visibility 1.009
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com — Praktik mafia tanah di Sulawesi Tenggara semakin menggerus kepastian hukum dan memukul langsung kehidupan masyarakat. Sengketa lahan muncul berulang dengan pola serupa, mulai dari terbitnya sertifikat ganda hingga klaim kepemilikan mendadak yang memicu konflik berkepanjangan.

Masalah ini menjadi mendesak karena hampir seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara kini menghadapi persoalan yang sama. Di tengah percepatan pembangunan dan ekspansi industri, konflik agraria justru meluas. Tanah yang seharusnya menopang kesejahteraan berubah menjadi sumber ketegangan sosial dan ketidakpastian ekonomi.

Berbagai pihak menilai lemahnya tata kelola pertanahan sebagai pemicu utama. Ketidaksinkronan data, pengawasan administrasi yang longgar, serta sistem arsip yang masih parsial membuka peluang manipulasi dokumen kepemilikan. Oknum tertentu memanfaatkan celah ini untuk menguasai lahan, bahkan kerap berlindung di balik klaim tanah adat yang sulit diverifikasi.

Pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum memegang peran kunci dalam mengatasi persoalan tersebut. Mereka perlu mempercepat digitalisasi data pertanahan, mengaudit sertifikat bermasalah secara menyeluruh, serta menindak tegas pihak yang terlibat tanpa kompromi.

Di sisi lain, masyarakat sipil terus menyuarakan keresahan. Banyak petani kehilangan lahan garapan, warga adat tersingkir dari wilayah leluhur, dan sebagian warga harus menghadapi proses hukum panjang yang menguras waktu serta biaya. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak dasar atas tanah.

Jika praktik mafia tanah terus berlangsung, stabilitas sosial dan kepercayaan publik akan semakin tergerus. Ketidakpastian hukum lahan juga berpotensi menghambat investasi dan mengganggu pembangunan jangka panjang di Sulawesi Tenggara.

Penguatan satuan tugas anti-mafia tanah menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu memastikan satuan tugas tersebut merespons laporan warga secara cepat dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas akan menentukan apakah tanah kembali menjadi sumber kehidupan masyarakat atau justru terus memicu konflik yang berlarut-larut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kilau Emas Sekotong di Ujung Hukum

    Kilau Emas Sekotong di Ujung Hukum

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 669
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menyedot perhatian publik. Kerusakan lingkungan tampak nyata di perbukitan wilayah tersebut. Lubang bekas galian, jalur kendaraan berat, serta endapan cairan kimia di sekitar aliran air menjadi bukti langsung dampak aktivitas tambang tanpa izin. Praktik pertambangan ilegal masih marak […]

  • Mangrove PT DMS menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi di depan Mabes Polri

    Laporkan PT (DMS) Ke Mabes Polri, Desak Pemanggilan dan Pemeriksaan Pimpinan atas Dugaan Perusakan Hutan Mangrove serta Temuan Tepi Galian yang Menambah Kekhawatiran Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 427
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan Riset Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Kamis (4/6/2026). Massa mendesak penyidik segera memanggil pimpinan PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (PT DMS). Mereka menduga perusahaan merusak hutan mangrove untuk pembangunan jetty di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Ketua […]

  • bupati muna viral diprotes pemuda terkait keuangan daerah

    Bupati Muna Viral, Pemuda Desak KPK Audit Keuangan Daerah

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 326
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Bupati Muna viral setelah menyampaikan pernyataan terkait kondisi kas daerah yang disebut “tidak ada uang”. Pernyataan Bupati Muna viral itu memicu perhatian publik karena menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran daerah. Sejak itu, video pernyataan tersebut menyebar di media sosial. Akibatnya, sejumlah pemuda di Kabupaten Muna menggelar aksi dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi […]

  • aksi JMHI terkait tambang emas ilegal Bolmut di Mabes Polri

    JMHI Bongkar Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal di Bolmut: Copot dan Periksa Kapolsek Pinogaluman-Kapolres Bolmut

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 336
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (8/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri segera memanggil dan memeriksa Kapolsek Pinogaluman serta Kapolres Bolaang Mongondow Utara terkait dugaan maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal. Selain itu, JMHI mendesak […]

  • TP PKK Jakarta Pusat menyerahkan akta kematian kepada keluarga korban tabrakan kereta api Bekasi

    TP PKK Jakarta Pusat Gerak Cepat Urus Akta Kematian Korban Tabrakan KA

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jakarta Pusat langsung mengurus akta kematian korban tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4). Korban bernama Nuryati binti Tarmidi. Ketua TP PKK Jakarta Pusat, Witri Yenny Arifin, menegaskan timnya segera memproses dokumen agar keluarga bisa langsung memakainya. “Saya langsung memproses […]

  • warga Palestina sambut Ramadhan dengan persiapan ibadah di komunitas lokal

    Warga Palestina Bersiap Sambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 495
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com –  Warga Palestina mulai mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Di berbagai wilayah, suasana religius dan kebersamaan tampak semakin kuat meski masyarakat masih menghadapi kondisi kehidupan yang penuh keterbatasan. Di sejumlah daerah, warga memantau langit untuk mengamati kemunculan hilal sebagai penanda masuknya bulan Ramadhan. Aktivitas ini menjadi tradisi penting yang […]

expand_less