Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » HP Pimpinan KPK Disorot, MAKI Minta Dibuka Terkait Yaqut

HP Pimpinan KPK Disorot, MAKI Minta Dibuka Terkait Yaqut

  • account_circle Reski
  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • visibility 329
  • comment 4 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(dmuasatunews.com)//HP pimpinan KPK jadi sorotan setelah Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ponsel para pimpinan. Ia menyampaikan usulan tersebut saat menjalani klarifikasi terkait polemik penahanan Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut Boyamin, pembukaan data komunikasi pimpinan penting untuk memastikan tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dinilai penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.

HP pimpinan KPK untuk Telusuri Komunikasi

Lebih lanjut, Boyamin meminta Dewas KPK menelusuri komunikasi pada periode 16 hingga 22 Maret. Ia ingin mengetahui siapa saja yang berkomunikasi dengan pimpinan serta isi percakapannya.

Dengan membuka HP pimpinan KPK, publik bisa melihat proses di balik keputusan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong Dewas KPK bertindak terbuka.

Usulan Sanksi bagi Pimpinan

Selain menyoroti pemeriksaan perangkat komunikasi pimpinan, Boyamin juga mengusulkan sanksi bagi pimpinan KPK. Ia menilai keputusan pengalihan penahanan memicu polemik di masyarakat.

Karena itu, ia meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji. Namun, ia tidak menyasar pejabat lain karena mereka hanya menjalankan perintah.

Sorotan Perlakuan Istimewa

Di sisi lain, Boyamin menilai proses pengalihan penahanan berlangsung cepat. Ia menduga ada perlakuan istimewa dalam kasus tersebut.

Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi semua pihak tanpa pengecualian.

Kritik Strategi Penyidikan

Selain itu, Boyamin mengkritik alasan KPK yang menyebut langkah tersebut sebagai strategi penyidikan. Ia menilai strategi harus memiliki perencanaan dan evaluasi yang jelas.

Namun, ia tidak menemukan unsur tersebut dalam kasus ini.

Kronologi Singkat

KPK menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah pada 19 Maret setelah menerima permohonan keluarga. Namun, keputusan itu memicu kritik publik.

Akhirnya, KPK mengembalikan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rutan pada 24 Maret.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (4)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Delcy Rodriguez Resmi Dilantik Jadi Presiden Venezuela Usai Maduro Diculik AS

    Delcy Rodriguez Resmi Dilantik Jadi Presiden Venezuela Usai Maduro Diculik AS

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 442
    • 0Komentar

    Jakarta, DuaSatuNews.com — Delcy Rodriguez resmi menjabat sebagai Presiden Venezuela setelah pasukan Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolás Maduro dalam operasi militer pada akhir pekan lalu. Akibatnya, situasi politik Venezuela langsung memanas dan memicu perhatian luas dari komunitas internasional. Selain itu, perkembangan ini kembali menyorot krisis politik Amerika Latin yang terus memengaruhi stabilitas kawasan. Pelantikan Presiden […]

  • apresiasi Pemuda 21 terhadap perusahaan

    Pemuda 21 Apresiasi PT AKP : Dukungan Nyata bagi Mahasiswa Perantauan”

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Ahmat
    • visibility 650
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — apresiasi Pemuda 21 kepada PT Adhi Kartiko Pratama menegaskan kepedulian perusahaan terhadap mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang menempuh pendidikan di Jakarta. Dukungan tersebut memperlihatkan peran aktif dunia usaha dalam memperkuat tanggung jawab sosial dan pembangunan sumber daya manusia daerah. Organisasi kepemudaan Pemuda 21 menilai PT Adhi Kartiko Pratama menjalankan peran sosial secara […]

  • Zulhas cawapres Prabowo diusulkan PAN jelang Pilpres 2029

    Zulhas cawapres Prabowo diusulkan PAN untuk Pilpres 2029

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Zulhas cawapres Prabowo menguat sebagai wacana politik menjelang Pemilu Presiden 2029. Wacana ini muncul ketika Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang mengajukan kader internal sebagai calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.   Jakarta, duasatunews.com – Partai Amanat Nasional mengusulkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai pendamping Prabowo Subianto […]

  • Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir Pantura dari banjir rob dan kenaikan muka air laut

    Giant Sea Wall Dimatangkan, AHY Fokus Lindungi Pesisir Pantura

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Pemerintah terus mematangkan desain Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Proyek ini menjadi bagian dari strategi perlindungan wilayah pesisir, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan proyek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik. Giant Sea Wall juga […]

  • stok beras Kolaka di gudang Bulog tetap aman dan mencukupi

    DPR Pastikan Stok Beras Kolaka Aman, Distribusi Dipercepat Jaga Stabilitas Harga

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com)— Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meninjau langsung gudang Perum Bulog di Kolaka untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman. Ia menegaskan stok beras cukup dan harga tetap stabil. Ia juga mengimbau masyarakat tidak membeli beras secara berlebihan agar pasokan tetap terjaga. Bahtra menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan […]

  • indikasi suap pemilu oleh KPK dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia

    Indikasi Suap Pemilu Terungkap, KPK Soroti Celah Rekrutmen dan Integritas Sistem

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} —Indikasi suap pemilu menjadi isu utama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan serius dalam kajian terbaru. Indikasi suap pemilu ini memperlihatkan adanya upaya memengaruhi hasil pemilu secara tidak sah, sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyuapan yang menyasar penyelenggara pemilu. Direktorat Monitoring KPK mengungkap temuan ini saat […]

expand_less