Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » HP Pimpinan KPK Disorot, MAKI Minta Dibuka Terkait Yaqut

HP Pimpinan KPK Disorot, MAKI Minta Dibuka Terkait Yaqut

  • account_circle Reski
  • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
  • visibility 546
  • comment 4 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(dmuasatunews.com)//HP pimpinan KPK jadi sorotan setelah Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ponsel para pimpinan. Ia menyampaikan usulan tersebut saat menjalani klarifikasi terkait polemik penahanan Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut Boyamin, pembukaan data komunikasi pimpinan penting untuk memastikan tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dinilai penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.

HP pimpinan KPK untuk Telusuri Komunikasi

Lebih lanjut, Boyamin meminta Dewas KPK menelusuri komunikasi pada periode 16 hingga 22 Maret. Ia ingin mengetahui siapa saja yang berkomunikasi dengan pimpinan serta isi percakapannya.

Dengan membuka HP pimpinan KPK, publik bisa melihat proses di balik keputusan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong Dewas KPK bertindak terbuka.

Usulan Sanksi bagi Pimpinan

Selain menyoroti pemeriksaan perangkat komunikasi pimpinan, Boyamin juga mengusulkan sanksi bagi pimpinan KPK. Ia menilai keputusan pengalihan penahanan memicu polemik di masyarakat.

Karena itu, ia meminta Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji. Namun, ia tidak menyasar pejabat lain karena mereka hanya menjalankan perintah.

Sorotan Perlakuan Istimewa

Di sisi lain, Boyamin menilai proses pengalihan penahanan berlangsung cepat. Ia menduga ada perlakuan istimewa dalam kasus tersebut.

Menurutnya, hukum harus berlaku sama bagi semua pihak tanpa pengecualian.

Kritik Strategi Penyidikan

Selain itu, Boyamin mengkritik alasan KPK yang menyebut langkah tersebut sebagai strategi penyidikan. Ia menilai strategi harus memiliki perencanaan dan evaluasi yang jelas.

Namun, ia tidak menemukan unsur tersebut dalam kasus ini.

Kronologi Singkat

KPK menetapkan Yaqut sebagai tahanan rumah pada 19 Maret setelah menerima permohonan keluarga. Namun, keputusan itu memicu kritik publik.

Akhirnya, KPK mengembalikan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rutan pada 24 Maret.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (4)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Orang Keracunan Massal di Kendari, Polisi Segera Lakukan Penyelidikan

    Puluhan Orang Keracunan Massal di Kendari, Polisi Segera Lakukan Penyelidikan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 548
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Keracunan massal Kendari menimpa puluhan warga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari sumber yang sama. Polisi dan tim kesehatan langsung bergerak untuk menangani kejadian tersebut. Petugas medis mengevakuasi korban ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Tim kesehatan memberikan penanganan sejak laporan pertama masuk. Mayoritas korban menunjukkan […]

  • pemakaman militer Try Sutrisno di TMP Kalibata

    Pemakaman Militer Try Sutrisno Dipimpin Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 406
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemakaman militer Try Sutrisno dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin siang. Upacara militer tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas dedikasi almarhum kepada bangsa dan negara sepanjang hayatnya. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dan menerima laporan dari Komandan Upacara Kolonel Inf. Benny Angga. Setelah […]

  • prioritas tenaga kerja lokal PT Ganda Alam Makmur dituntut warga Desa Bumi Etam Kutai Timur

    Warga Desa Bumi Etam Desak PT Ganda Alam Makmur Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Usupriyadi
    • visibility 633
    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR, duasatunews.com – 21 Januari 2026 Tenaga kerja lokal menjadi tuntutan utama masyarakat Desa Bumi Etam kepada PT Ganda Alam Makmur. Warga menilai perusahaan belum melibatkan penduduk sekitar secara optimal dalam aktivitas pertambangan di Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Puluhan warga Desa Bumi Etam bersama kelompok Masyarakat Kukaur Bersatu mendatangi area perusahaan untuk menyampaikan […]

  • Indonesia Resmi Terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB

    Indonesia Resmi Terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 613
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Presiden Dewan HAM PBB kini dijabat Indonesia untuk pertama kalinya sejak pembentukan lembaga tersebut. Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1/2026), menetapkan Indonesia sebagai pemimpin forum HAM global dan membuka babak baru diplomasi multilateral Indonesia. Dalam sidang itu, Indonesia menunjuk Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta […]

  • lingkungan belajar aman melalui penguatan pendidikan karakter

    Komisi X DPR Tekankan Pembinaan Karakter untuk Ciptakan Lingkungan Pendidikan Aman

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 558
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya penguatan pendidikan karakter untuk mencegah maraknya kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menyatakan bahwa dunia pendidikan tidak boleh hanya mengejar prestasi akademik. Sekolah harus menanamkan nilai moral, etika, empati, dan sikap saling menghormati sejak dini. Menurutnya, nilai-nilai tersebut membentuk kepribadian peserta didik […]

  • Pilkada lewat DPRD dibahas di parlemen Indonesia

    Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, PDIP Menolak

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 813
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Wacana Pilkada lewat DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan luas. Sejumlah partai politik di parlemen secara terbuka mendukung perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut. Partai-partai pendukung menilai pemilihan melalui DPRD dapat menekan biaya politik yang selama ini dinilai terlalu tinggi. Selain itu, mereka juga melihat mekanisme ini mampu mengurangi konflik horizontal di tingkat […]

expand_less