REFORMASI KOSMETIK
- account_circle Saydul La Opua
- calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
- visibility 670
- comment 0 komentar
- print Cetak
Modernisasi kepolisian kerap dipersepsikan sebagai reformasi kosmetik polri di mata publik.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, dusatunews.com | Reformasi kosmetik polri menjadi isu penting dalam pembahasan modernisasi kepolisian di Indonesia. Reformasi kosmetik polri ini merujuk pada perubahan yang menonjolkan citra, teknologi, dan slogan institusi, namun belum menyentuh persoalan mendasar seperti budaya kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas internal kepolisian.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik terus mendengar jargon modernisasi kepolisian. Kampanye seperti Polri Presisi, Polri Humanis, dan Polri Berintegritas tampil dominan dalam komunikasi resmi. Institusi kepolisian juga gencar meluncurkan aplikasi layanan, teknologi pemantauan, serta pembaruan gaya komunikasi publik. Semua ini memberi kesan bahwa Polri telah memasuki era baru yang modern dan transparan.
Namun, di balik tampilan tersebut, muncul kegelisahan publik. Banyak pihak mempertanyakan apakah modernisasi itu benar-benar menyentuh persoalan mendasar, atau sekadar mempercantik citra institusi.
Reformasi Kosmetik yang Tak Menyentuh Akar Masalah
Modernisasi yang hanya menonjolkan tampilan layak disebut sebagai reformasi kosmetik. Perubahan ini terlihat menarik dari luar, tetapi tidak menyentuh sumber persoalan yang menurunkan kepercayaan publik. Teknologi memang mempercepat layanan dan memudahkan akses masyarakat. Namun, Polri belum membarenginya dengan perubahan budaya dan tata kelola internal.
Struktur kekuasaan yang kaku, relasi patronase, serta lemahnya penindakan pelanggaran masih terus bertahan. Selama kondisi ini berlangsung, pembaruan teknologi hanya menjadi hiasan.
Digitalisasi yang Berujung Pencitraan
Seharusnya, digitalisasi layanan menjadi alat untuk membangun transparansi. Kenyataannya, banyak inovasi teknologi justru berhenti pada pencitraan. Institusi menghabiskan anggaran besar untuk aplikasi, tetapi tidak membenahi alur birokrasi yang rawan penyimpangan.
Praktik lama pun tetap berjalan di balik sistem digital. Perbedaannya hanya pada cara yang lebih rapi dan sulit terdeteksi. Kondisi ini ibarat mengecat tembok retak tanpa memperbaiki pondasi bangunan.
Budaya Internal yang Tak Tersentuh
Masalah paling serius terletak pada budaya organisasi. Pola senioritas masih mengalahkan profesionalisme. Relasi patron-klien masih memengaruhi promosi jabatan. Selain itu, budaya menutup pelanggaran internal terus dipertahankan demi menjaga nama institusi.
Selama Polri enggan membongkar budaya ini, teknologi secanggih apa pun tidak akan membawa perubahan berarti. Modernisasi hanya akan menjadi topeng, bukan solusi.
Jarak antara Teknologi dan Perilaku Aparat
Di ruang publik, masyarakat menyaksikan polisi menggunakan body cam, drone, dan aplikasi pelaporan. Namun, pada saat yang sama, publik juga melihat kasus penyiksaan, pungutan liar, kriminalisasi warga kecil, dan penegakan hukum yang tebang pilih.
Fakta ini menunjukkan adanya jarak besar antara kemajuan teknologi dan perubahan perilaku aparat. Reformasi lebih mengejar persepsi publik daripada transformasi nyata.
Bahaya Ilusi Reformasi
Reformasi kosmetik menciptakan ilusi kemajuan. Publik merasa institusi telah berbenah, padahal persoalan utama belum tersentuh. Ilusi ini justru melemahkan dorongan reformasi struktural karena Polri terlihat seolah sudah berubah.
Akibatnya, reformasi berubah menjadi pertunjukan penuh slogan dan visual. Di balik panggung, pola lama tetap berjalan tanpa koreksi berarti.
Reformasi Sejati Menuntut Keberanian
Jika Polri benar-benar ingin berubah, reformasi tidak boleh berhenti pada slogan dan aplikasi. Institusi harus menggunakan teknologi untuk memperkuat akuntabilitas. Polri juga perlu membuka diri terhadap pengawasan eksternal dan menjatuhkan sanksi tegas secara transparan.
Tanpa memutus rantai patronase dan membangun budaya integritas, modernisasi hanya akan menjadi kilau hiasan.
Polri mungkin tampak modern di hadapan publik. Namun, institusi akan tetap rapuh jika fondasi moral dan struktur kekuasaan tidak dibenahi. Reformasi sejati bukan soal citra, melainkan soal karakter, budaya, dan keberanian berubah.
Ketika reformasi berhenti pada pencitraan, yang tumbuh bukan kepercayaan publik, melainkan ilusi kemajuan.
- Penulis: Saydul La Opua
- Editor: Eni samayati
- Sumber: https://www.duasatunew.com
