Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kilau Emas Sekotong di Ujung Hukum

Kilau Emas Sekotong di Ujung Hukum

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
  • visibility 395
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menyedot perhatian publik. Kerusakan lingkungan tampak nyata di perbukitan wilayah tersebut. Lubang bekas galian, jalur kendaraan berat, serta endapan cairan kimia di sekitar aliran air menjadi bukti langsung dampak aktivitas tambang tanpa izin.

Praktik pertambangan ilegal masih marak berlangsung di Sekotong. Selain merusak lingkungan, kegiatan ini juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Sorotan publik meningkat setelah aparat penegak hukum menetapkan seorang warga negara asing (WNA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tambang emas ilegal. Hingga kini, aparat terus memburu tersangka tersebut sekaligus mendalami keterlibatan pihak lain.

Aparat menegaskan bahwa penanganan kasus tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Petugas juga menelusuri jaringan, sumber pendanaan, serta kemungkinan adanya pihak yang melindungi aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Kasus ini kembali menyingkap lemahnya pengawasan di wilayah pertambangan rakyat serta tingginya potensi pelanggaran hukum. Selama bertahun-tahun, Sekotong dikenal sebagai lokasi tambang emas ilegal yang kerap memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Pemerintah daerah diharapkan memperketat pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar aktivitas serupa tidak terulang. Selain penindakan hukum, pemerintah juga perlu segera menjalankan pemulihan lingkungan guna menekan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat setempat.

Kasus tambang emas ilegal di Sekotong mengingatkan semua pihak bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mematuhi aturan. Tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten, kilau emas justru meninggalkan persoalan hukum serta kerusakan lingkungan yang serius.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yusril Bongkar Modus Pemerasan Silmy Karim dalam keterangan pers terkait kasus pengurusan izin tinggal WNA.

    Pemerasan Silmy Karim, Yusril Ungkap Modusnya

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap dugaan modus pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Yusril menjelaskan, kasus itu terjadi pada periode 2023 hingga 2024 saat Silmy masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Yang […]

  • HP21N desak Dirjen Minerba tolak RKAB PT BHR dalam aksi mahasiswa Sultra di Jakarta

    HP21N Desak Dirjen Minerba Tak Setujui RKAB PT BHR

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • account_circle Santi
    • visibility 876
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Ratusan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Jakarta, Rabu (17/1/2024). Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka menyoroti praktik tambang ilegal di Sultra. Karena itu, mereka meminta Dirjen Minerba menolak pengajuan Rencana Kerja dan […]

  • tambang ilegal Sulawesi Tenggara dengan alat berat

    Kasus Tambang Ilegal Sultra Disorot, Bareskrim Polri Didesak Usut Aktor Utama dan Hindari Tebang Pilih

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Penanganan kasus tambang ilegal di Sulawesi Tenggara kembali menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai aparat penegak hukum belum konsisten dan terkesan tebang pilih. Nusantara Forest Watch Soroti Penanganan Kasus Nusantara Forest Watch menilai aparat belum menindak semua pihak yang diduga terlibat. Mereka menyoroti pengusaha tambang berinisial AM yang masuk dalam jajaran direksi PT […]

  • Aksi protes terkait Sanksi G7 terhadap Iran di Teheran

    Sanksi G7 terhadap Iran Picu Ketegangan

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 353
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Sanksi G7 terhadap Iran kembali memicu ketegangan diplomatik antara Teheran dan kelompok negara industri maju tersebut. Pemerintah Iran mengecam keras pernyataan terbaru Group of Seven (G7) yang membuka peluang pemberlakuan pembatasan tambahan. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan kecaman melalui pernyataan resmi di Telegram. Dalam keterangan tersebut, Teheran menilai sikap G7 sebagai campur […]

  • Gebyar Ramadan Cut Meutia Jakarta Pusat

    LAPORAN KHUSUS: GEBYAR 1 RAMADAN 1448 H DI MASJID CUT MEUTIA

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 350
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Gebyar Ramadan Cut Meutia menandai meningkatnya aktivitas ibadah dan ruang publik di Jakarta Pusat sejak malam pertama puasa. Ribuan jamaah memadati kawasan Menteng untuk berbuka bersama, memunculkan dampak sosial, ekonomi, dan pengelolaan ruang kota. Situasi tersebut berdampak langsung pada mobilitas warga dan pengelolaan ruang sekitar. Ramadan kerap menguji kesiapan pengurus masjid dan pemerintah […]

  • Prabowo bersama jajaran menteri menghadiri sidang paripurna DPR terkait pemberantasan pungli dan korupsi birokrasi

    Prabowo Perintahkan Menteri Bersihkan Pungli dan Korupsi di Semua Lini Birokrasi

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 81
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas pungli dan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, Presiden meminta seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga segera membersihkan institusi masing-masing dari praktik pelanggaran hukum. Langkah Prabowo berantas pungli dan korupsi menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan publik serta menjaga […]

expand_less