Sulawesi Tenggara dalam Kacamata Mahasiswa
- account_circle Rahman
- calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
- visibility 427
- comment 0 komentar
- print Cetak
ADRIAN MOITA, Mahasiswa sultra yang sedang kuliah di jakarta.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Adrian Moita, Mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta
JAKARTA, (duasatunews.com) – Sebagai mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang kini menempuh pendidikan di Jakarta, saya memandang daerah kelahiran dari jarak yang ironis. Di ibu kota, saya menyaksikan geliat pembangunan, diskursus kebijakan, dan narasi pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika menoleh ke kampung halaman, saya justru melihat luka, hutan tergerus, sungai tercemar, dan masyarakat menanggung dampak aktivitas pertambangan yang kian masif. Karena itu, jarak geografis tidak membuat persoalan ini terasa jauh.
Kekayaan Alam yang Berubah Menjadi Paradoks
Sulawesi Tenggara dikenal kaya sumber daya alam. Nikel, emas, dan mineral lain menopang ekonomi nasional. Akan tetapi, kekayaan itu berubah menjadi paradoks. Di banyak wilayah, aktivitas pertambangan berjalan tanpa kendali memadai. Akibatnya, perusahaan membuka hutan, mengeruk tanah, dan mengganggu ekosistem. Seiring waktu, yang tersisa bukan kesejahteraan merata, melainkan konflik ruang hidup dan ketidakpastian masa depan.
Ketika Masyarakat Menjadi Pihak Paling Rentan
Sebagai mahasiswa, saya melihat persoalan ini tidak semata isu lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial. Masyarakat di sekitar tambang menanggung risiko paling besar. Selain itu, kualitas air bersih menurun, lahan pertanian rusak, dan mata pencaharian tradisional terancam. Saat banjir atau longsor datang, warga lokal merasakan dampaknya lebih dulu. Ironisnya, hiruk-pikuk investasi sering menenggelamkan suara mereka.
Di Mana Peran Pemerintah Daerah?
Pada titik ini, pertanyaan mendasar pun muncul: di mana peran pemerintah daerah? Seharusnya, pemerintah berdiri di garis depan sebagai penjaga kepentingan publik. Izin usaha pertambangan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjalankan pengawasan ketat, menegakkan hukum secara tegas, dan berpihak pada masyarakat serta lingkungan. Namun, lemahnya kontrol, minimnya transparansi, dan absennya sanksi tegas masih sering terjadi.
Pembangunan Tanpa Etika adalah Jalan Buntu
Saya tidak menafikan pentingnya pembangunan dan investasi. Memang, daerah membutuhkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Meski demikian, pembangunan tanpa etika lingkungan dan keadilan sosial hanya melahirkan pertumbuhan semu. Dalam jangka pendek, keuntungan mungkin muncul. Sebaliknya, biaya sosial dan ekologis akan membebani generasi mendatang. Karena itu, pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Ruang Partisipasi Publik yang Menyempit
Dari Jakarta, saya melihat ruang partisipasi publik di daerah sering menyempit. Akibatnya, aspirasi masyarakat lokal jarang menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Padahal, merekalah pemilik sah ruang hidup yang terdampak langsung. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka dialog dan melibatkan masyarakat adat, petani, serta nelayan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa langkah ini, kebijakan akan terus berjarak dari realitas lapangan.
Tanggung Jawab Moral Mahasiswa
Perlu ditegaskan, opini ini bukan seruan untuk menolak pertambangan secara membabi buta. Sebaliknya, tulisan ini mengajak semua pihak menata ulang arah pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberanian politik dengan mengevaluasi izin bermasalah, menegakkan aturan lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali ke rakyat.
Sebagai mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Meskipun jarak geografis memisahkan, ikatan emosional dan tanggung jawab sosial tetap kuat. Jika hari ini kita memilih diam, maka esok kita hanya mewariskan tanah rusak dan konflik berkepanjangan. Pada akhirnya, Sulawesi Tenggara tidak kekurangan potensi; daerah ini membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada masa depan, bukan sekadar pada keuntungan sesaat.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
