Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Sulawesi Tenggara dalam Kacamata Mahasiswa

Sulawesi Tenggara dalam Kacamata Mahasiswa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
  • visibility 178
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Adrian Moita, Mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta

JAKARTA, (duasatunews.com) – Sebagai mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang kini menempuh pendidikan di Jakarta, saya memandang daerah kelahiran dari jarak yang ironis. Di ibu kota, saya menyaksikan geliat pembangunan, diskursus kebijakan, dan narasi pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika menoleh ke kampung halaman, saya justru melihat luka, hutan tergerus, sungai tercemar, dan masyarakat menanggung dampak aktivitas pertambangan yang kian masif. Karena itu, jarak geografis tidak membuat persoalan ini terasa jauh.

Kekayaan Alam yang Berubah Menjadi Paradoks

Sulawesi Tenggara dikenal kaya sumber daya alam. Nikel, emas, dan mineral lain menopang ekonomi nasional. Akan tetapi, kekayaan itu berubah menjadi paradoks. Di banyak wilayah, aktivitas pertambangan berjalan tanpa kendali memadai. Akibatnya, perusahaan membuka hutan, mengeruk tanah, dan mengganggu ekosistem. Seiring waktu, yang tersisa bukan kesejahteraan merata, melainkan konflik ruang hidup dan ketidakpastian masa depan.

Ketika Masyarakat Menjadi Pihak Paling Rentan

Sebagai mahasiswa, saya melihat persoalan ini tidak semata isu lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial. Masyarakat di sekitar tambang menanggung risiko paling besar. Selain itu, kualitas air bersih menurun, lahan pertanian rusak, dan mata pencaharian tradisional terancam. Saat banjir atau longsor datang, warga lokal merasakan dampaknya lebih dulu. Ironisnya, hiruk-pikuk investasi sering menenggelamkan suara mereka.

Di Mana Peran Pemerintah Daerah?

Pada titik ini, pertanyaan mendasar pun muncul: di mana peran pemerintah daerah? Seharusnya, pemerintah berdiri di garis depan sebagai penjaga kepentingan publik. Izin usaha pertambangan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjalankan pengawasan ketat, menegakkan hukum secara tegas, dan berpihak pada masyarakat serta lingkungan. Namun, lemahnya kontrol, minimnya transparansi, dan absennya sanksi tegas masih sering terjadi.

Pembangunan Tanpa Etika adalah Jalan Buntu

Saya tidak menafikan pentingnya pembangunan dan investasi. Memang, daerah membutuhkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Meski demikian, pembangunan tanpa etika lingkungan dan keadilan sosial hanya melahirkan pertumbuhan semu. Dalam jangka pendek, keuntungan mungkin muncul. Sebaliknya, biaya sosial dan ekologis akan membebani generasi mendatang. Karena itu, pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ruang Partisipasi Publik yang Menyempit

Dari Jakarta, saya melihat ruang partisipasi publik di daerah sering menyempit. Akibatnya, aspirasi masyarakat lokal jarang menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Padahal, merekalah pemilik sah ruang hidup yang terdampak langsung. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka dialog dan melibatkan masyarakat adat, petani, serta nelayan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa langkah ini, kebijakan akan terus berjarak dari realitas lapangan.

Tanggung Jawab Moral Mahasiswa

Perlu ditegaskan, opini ini bukan seruan untuk menolak pertambangan secara membabi buta. Sebaliknya, tulisan ini mengajak semua pihak menata ulang arah pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberanian politik dengan mengevaluasi izin bermasalah, menegakkan aturan lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali ke rakyat.

Sebagai mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Meskipun jarak geografis memisahkan, ikatan emosional dan tanggung jawab sosial tetap kuat. Jika hari ini kita memilih diam, maka esok kita hanya mewariskan tanah rusak dan konflik berkepanjangan. Pada akhirnya, Sulawesi Tenggara tidak kekurangan potensi; daerah ini membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada masa depan, bukan sekadar pada keuntungan sesaat.

Rekomendasi Untuk Anda

  • pejabat nyaris telanjang China di tengah pengawasan antikorupsi pemerintah Beijing

    China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 44
    • 0Komentar

    BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan. Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga […]

  • KaloSara hukum adat Tolaki dalam tradisi masyarakat Tolaki

    KaloSara: Simbol Keagungan Hukum Adat Suku Tolaki

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 354
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Di tengah derasnya arus modernisasi dan kuatnya dominasi hukum negara, masyarakat adat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara tetap memegang teguh satu nilai luhur yang menyangga kehidupan sosial mereka: KaloSara. Masyarakat Tolaki menjadikan KaloSara bukan sekadar simbol adat, melainkan fondasi hukum yang mengatur relasi manusia dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta. Makna Filosofis […]

  • OTT KPK Banjarmasin terkait dugaan korupsi restitusi pajak

    OTT KPK Banjarmasin Terkait Dugaan Korupsi Restitusi Pajak

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — OTT KPK Banjarmasin kembali menegaskan langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi sektor perpajakan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena dugaan korupsi restitusi pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi segera membenarkan operasi tersebut. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan konfirmasi […]

  • pengisian baterai kendaraan listrik di Indonesia di stasiun pengisian umum

    Tantangan Komunikasi Publik di Tengah Tren Positif Kendaraan Listrik

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 209
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan penjualan. Namun, seiring meningkatnya minat masyarakat, muncul persoalan yang berdampak langsung pada publik. Komunikasi industri dan kebijakan belum sepenuhnya menggambarkan realitas penggunaan kendaraan listrik di lapangan. Kendaraan Listrik Masuk Fase Konsumen Arus Utama Saat ini, kendaraan listrik tidak lagi menyasar segmen terbatas. Pemerintah mendorong adopsi […]

  • Dirut BEI Mundur, Purbaya Ungkap Kesalahan yang Picu Koreksi IHSG

    Dirut BEI Mundur, Purbaya Ungkap Kesalahan yang Picu Koreksi IHSG

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Purbaya dukung Dirut BEI mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar saham. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan Iman Rachman meninggalkan jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi sinyal positif bagi pasar modal nasional. Purbaya menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia menilai langkah […]

  • Ilustrasi Arnol Ibnu Rasyid memimpin organisasi pemuda

    Arnol Ibnu Rasyid Terpilih Nakhodai Himpunan Pemuda 21 Nusantara

    • calendar_month Sabtu, 18 Feb 2023
    • account_circle ptmbi
    • visibility 700
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Arnol Ibnu Rasyid terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pemuda 21 Nusantara dalam Musyawarah Besar (Mubes) di Cisarua, Bogor. Kegiatan tersebut berlangsung pada 14–16 Februari 2023. Peserta Mubes memilih Arnol melalui voting tertutup. Ia meraih 84 suara. Rivalnya, Irjal Ridwan, memperoleh 34 suara dari total 118 peserta. Himpunan Pemuda 21 Nusantara memusatkan perhatian pada […]

expand_less