Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » OTT PT ST Nickel Harus Diusut Menyeluruh: Ketum Pemuda 21 Soroti Dugaan Relasi Tidak Sehat antara Perusahaan dan Oknum

OTT PT ST Nickel Harus Diusut Menyeluruh: Ketum Pemuda 21 Soroti Dugaan Relasi Tidak Sehat antara Perusahaan dan Oknum

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
  • visibility 182
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

(Duasatunews.com), Jakarta || 26 Maret 2026 – Ketua Umum Pemuda 21, Muhammad Julfan Saputra, meminta aparat mengusut kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan terhadap PT ST Nickel di Konawe secara menyeluruh.

Selain itu, ia menegaskan aparat harus bekerja objektif, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara ini.

Fokus pada Semua Kemungkinan

Pertama, Julfan meminta penyidik tidak langsung menyimpulkan kasus sebagai pemerasan. Sebaliknya, ia menilai aparat perlu menelusuri kemungkinan lain, termasuk praktik suap.

“Telusuri semua kemungkinan secara terbuka. Dengan demikian, penanganan kasus menjadi lebih adil,” ujarnya.

Soroti Relasi di Sektor Tambang

Selanjutnya, Julfan menilai hubungan antara perusahaan, oknum LSM, dan pihak lain sering berada di area rawan. Oleh karena itu, kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik tidak sehat.

Ia pun menegaskan aparat harus memeriksa semua pihak yang diduga terlibat aliran dana.

“Hukum harus adil. Jangan hanya menyasar satu pihak,” tegasnya.

Dorong Transparansi Proses Hukum

Di sisi lain, Julfan menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum. Sebab, publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sektor tambang sering memicu konflik. Karena itu, aparat perlu menjaga kepercayaan publik.

“Buka kasus ini secara terang. Dengan begitu, spekulasi dapat ditekan,” katanya.

Momentum Perbaikan Tata Kelola

Kemudian, Julfan melihat kasus ini sebagai peluang untuk membenahi tata kelola pertambangan. Ia mendorong peningkatan integritas dan akuntabilitas di sektor tersebut.

Dengan kata lain, perbaikan sistem menjadi hal yang lebih penting daripada sekadar menyelesaikan satu kasus.

Sikap Pemuda 21

Sebagai bentuk komitmen, Pemuda 21 menyampaikan beberapa sikap:

  • Pertama, mendesak aparat mengusut kasus secara menyeluruh.
  • Kedua, mendorong pengungkapan dugaan suap dari semua pihak.
  • Selain itu, menolak relasi transaksional di sektor tambang.
  • Terakhir, mengajak masyarakat tetap kritis dan objektif.

Komitmen Pengawalan Kasus

Akhirnya, Julfan memastikan Pemuda 21 akan terus mengawal kasus ini. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa.

“Kasus ini menyangkut masa depan tata kelola tambang. Oleh sebab itu, kebenaran harus tetap terjaga,” tutupnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • evakuasi warga Iran akibat konflik militer

    Evakuasi Warga Iran Tembus 1 Juta Orang

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Evakuasi warga Iran kini melampaui satu juta orang seiring meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Ancaman operasi darat mendorong warga meninggalkan wilayah yang berpotensi terdampak konflik. Kantor berita Mehr melaporkan perkembangan ini pada Kamis (26/3). Laporan itu menunjukkan warga bergerak untuk menghindari risiko konfrontasi militer. Evakuasi Warga Iran Dipicu Ancaman Operasi Militer Harian […]

  • Prabowo ke IKN, Tekankan Percepatan Pembangunan

    Prabowo ke IKN, Tekankan Percepatan Pembangunan

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Prabowo ke IKN menjadi kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam agenda tersebut, Presiden menerima paparan langsung dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono serta menyampaikan sejumlah arahan terkait pembangunan fasilitas utama di ibu kota baru. Prabowo ke IKN Terima Paparan […]

  • Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia

    Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 283
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pemerintah menjadikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai kebijakan strategis nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pemerataan pembangunan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah juga memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara secara bertahap dan terencana agar selaras dengan arah pembangunan jangka panjang nasional. Selain berfungsi sebagai […]

  • Uji materi Pasal 218 KUHP di Mahkamah Konstitusi

    Uji Materi Pasal 218 KUHP Masuk Mahkamah Konstitusi

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 399
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Sejumlah mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka mengajukan uji materi Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Melalui permohonan ini, para mahasiswa menggunakan hak konstitusional mereka. Selain itu, mereka menuntut kepastian hukum […]

  • Mubes Pemuda 21 Sultra 2025 di Gedung KNPI Jakarta Timur

    Pemuda 21 Sultra Siap Gelar Mubes 27 Desember 2025 di Gedung KNPI Jakarta Timur

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 608
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Mubes Pemuda 21 Sultra akan berlangsung pada 27 Desember 2025 di Gedung KNPI, Jakarta Timur. Agenda ini menjadi forum tertinggi organisasi untuk memilih kepemimpinan baru sekaligus menyusun arah gerak pemuda Sulawesi Tenggara ke depan. Organisasi Pemuda 21 Sulawesi Tenggara menjadikan Mubes sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi internal. Melalui forum ini, organisasi […]

  • PPh 21 ditanggung pemerintah sebagai insentif pajak bagi pekerja tahun 2026

    PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Berlaku Penuh Sepanjang 2026

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 386
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah menerapkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan tertentu sepanjang 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang masih berlangsung. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut melalui Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Dengan […]

expand_less