Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » OTT PT ST Nickel Harus Diusut Menyeluruh: Ketum Pemuda 21 Soroti Dugaan Relasi Tidak Sehat antara Perusahaan dan Oknum

OTT PT ST Nickel Harus Diusut Menyeluruh: Ketum Pemuda 21 Soroti Dugaan Relasi Tidak Sehat antara Perusahaan dan Oknum

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
  • visibility 385
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

(Duasatunews.com), Jakarta || 26 Maret 2026 – Ketua Umum Pemuda 21, Muhammad Julfan Saputra, meminta aparat mengusut kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan terhadap PT ST Nickel di Konawe secara menyeluruh.

Selain itu, ia menegaskan aparat harus bekerja objektif, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara ini.

Fokus pada Semua Kemungkinan

Pertama, Julfan meminta penyidik tidak langsung menyimpulkan kasus sebagai pemerasan. Sebaliknya, ia menilai aparat perlu menelusuri kemungkinan lain, termasuk praktik suap.

“Telusuri semua kemungkinan secara terbuka. Dengan demikian, penanganan kasus menjadi lebih adil,” ujarnya.

Soroti Relasi di Sektor Tambang

Selanjutnya, Julfan menilai hubungan antara perusahaan, oknum LSM, dan pihak lain sering berada di area rawan. Oleh karena itu, kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik tidak sehat.

Ia pun menegaskan aparat harus memeriksa semua pihak yang diduga terlibat aliran dana.

“Hukum harus adil. Jangan hanya menyasar satu pihak,” tegasnya.

Dorong Transparansi Proses Hukum

Di sisi lain, Julfan menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses hukum. Sebab, publik berhak mengetahui fakta yang sebenarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sektor tambang sering memicu konflik. Karena itu, aparat perlu menjaga kepercayaan publik.

“Buka kasus ini secara terang. Dengan begitu, spekulasi dapat ditekan,” katanya.

Momentum Perbaikan Tata Kelola

Kemudian, Julfan melihat kasus ini sebagai peluang untuk membenahi tata kelola pertambangan. Ia mendorong peningkatan integritas dan akuntabilitas di sektor tersebut.

Dengan kata lain, perbaikan sistem menjadi hal yang lebih penting daripada sekadar menyelesaikan satu kasus.

Sikap Pemuda 21

Sebagai bentuk komitmen, Pemuda 21 menyampaikan beberapa sikap:

  • Pertama, mendesak aparat mengusut kasus secara menyeluruh.
  • Kedua, mendorong pengungkapan dugaan suap dari semua pihak.
  • Selain itu, menolak relasi transaksional di sektor tambang.
  • Terakhir, mengajak masyarakat tetap kritis dan objektif.

Komitmen Pengawalan Kasus

Akhirnya, Julfan memastikan Pemuda 21 akan terus mengawal kasus ini. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa.

“Kasus ini menyangkut masa depan tata kelola tambang. Oleh sebab itu, kebenaran harus tetap terjaga,” tutupnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Siapkan Diskon Listrik bagi Warga Terdampak Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar

    Pemerintah Siapkan Diskon Listrik bagi Warga Terdampak Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 730
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat langsung menekan kondisi ekonomi warga. Selain kehilangan tempat tinggal dan akses layanan publik, banyak keluarga harus tetap menanggung biaya listrik di tengah pemulihan yang belum stabil. Masalah ini menjadi mendesak karena pemulihan jaringan listrik belum sepenuhnya selesai. Warga masih membutuhkan listrik untuk […]

  • Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Program BSPS dan percepatan renovasi rumah tidak layak huni

    Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi […]

  • pembakaran lahan Konawe Selatan oleh PT Marketindo Selaras

    Pembakaran dan Penggusuran Lahan Masyarakat : Diamnya Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian Adalah Bentuk Pembiaran Kejahatan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 624
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara–Jakarta (Famhi Sultra–Jakarta) mengecam keras tindakan pembakaran rumah dan penggusuran lahan milik masyarakat di Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Tindakan ini tidak hanya merampas hak hidup masyarakat, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap warganya. Oleh karena itu, Famhi Sultra–Jakarta menilai peristiwa […]

  • Hardiyanto Kenneth soroti darurat parkir Jakarta dan parkir liar di ibu kota

    Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 360
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai persoalan parkir di ibu kota sudah memasuki kondisi darurat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih tertib dan transparan. Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang masih muncul di berbagai kawasan Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Unit Pengelola Perparkiran […]

  • Ilustrasi aksi May Day 2026 di Monas Jakarta dengan massa buruh membawa spanduk tuntutan dan mengikuti dialog terbuka

    Aksi May Day 2026 Dipindah ke Monas, Buruh Pilih Dialog Langsung dengan Presiden

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengalihkan lokasi aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 ke Monumen Nasional. Sebelumnya, massa merencanakan aksi di depan Gedung DPR RI. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengambil keputusan ini setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Presiden membuka ruang dialog bagi buruh. KSPI membawa 11 tuntutan dalam […]

  • Anggota DPR RI Minta Aparat Usut Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kendari

    Anggota DPR RI Minta Aparat Usut Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kendari

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 593
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Raziv, mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, serta lembaga pengawas lingkungan untuk mengusut dugaan alih fungsi hutan mangrove seluas tiga hektare di Kendari. Raziv menyebut dugaan alih fungsi tersebut berkaitan dengan pembangunan rumah Andi Sumangerukka. Karena itu, ia meminta aparat turun langsung ke lapangan guna […]

expand_less