Breaking News
light_mode
Beranda » Budaya » Curhat Masalah Rumah Tangga di Live Facebook, Seorang Pria Singgung Ormas Tolaki

Curhat Masalah Rumah Tangga di Live Facebook, Seorang Pria Singgung Ormas Tolaki

  • account_circle Darman
  • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
  • visibility 856
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Sebuah siaran langsung di media sosial Facebook menarik perhatian publik. Seorang pria menyampaikan persoalan rumah tangganya secara terbuka dalam tayangan tersebut. Ia juga menyinggung keberadaan salah satu organisasi masyarakat (ormas) berbasis adat Tolaki.

Video berdurasi beberapa menit itu cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Pada awal siaran, pria tersebut menyampaikan keluhan pribadi terkait konflik rumah tangga. Namun, ia kemudian mengaitkan masalah tersebut dengan nama ormas dan adat Tolaki.

Pernyataan itu memicu beragam reaksi dari warganet. Sebagian menilai tindakan tersebut kurang tepat karena menyeret nama kelompok adat dan organisasi masyarakat ke dalam persoalan pribadi. Warganet juga mengingatkan pentingnya menggunakan media sosial secara bijak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ormas Tolaki belum memberikan klarifikasi resmi. Meski demikian, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan imbauan. Mereka meminta agar setiap persoalan pribadi diselesaikan melalui jalur yang tepat. Jalur tersebut dapat berupa musyawarah kekeluargaan atau mekanisme hukum.

Para tokoh juga menekankan pentingnya menjaga nama baik kelompok tertentu. Mereka mengingatkan agar persoalan personal tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batas. Setiap pernyataan di ruang publik perlu mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam adat Tolaki, masyarakat memandang tindakan menyinggung atau menyeret nama adat dan organisasi masyarakat ke dalam persoalan pribadi sebagai pelanggaran serius. Tindakan tersebut berpotensi memicu konflik sosial.

Oleh: Rahman

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • TP PKK Jakarta Pusat menyerahkan akta kematian kepada keluarga korban tabrakan kereta api Bekasi

    TP PKK Jakarta Pusat Gerak Cepat Urus Akta Kematian Korban Tabrakan KA

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jakarta Pusat langsung mengurus akta kematian korban tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4). Korban bernama Nuryati binti Tarmidi. Ketua TP PKK Jakarta Pusat, Witri Yenny Arifin, menegaskan timnya segera memproses dokumen agar keluarga bisa langsung memakainya. “Saya langsung memproses […]

  • “ASDP Danau Toba perkuat penyeberangan wisata menuju Pulau Samosir saat libur panjang”

    ASDP Perkuat Penyeberangan Danau Toba Saat Libur Panjang, Wisatawan ke Samosir Meningkat

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ajibata–Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara, selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 14–17 Mei 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan lintasan Ajibata–Ambarita menjadi jalur penting menuju Pulau Samosir. Jalur tersebut juga memberi pengalaman wisata sejak awal perjalanan. “Lintasan ini […]

  • Donald Trump dan Vladimir Putin berjabat tangan membahas New START nuklir

    New START di Ujung Masa Berlaku, Stabilitas Nuklir Global Dipertaruhkan

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 370
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com | Ketidak pastian masa depan New START nuklir kembali memicu kekhawatiran dunia. Jika perjanjian ini benar-benar berakhir tanpa pengaturan lanjutan, Amerika Serikat dan Rusia tidak lagi terikat batas hukum dalam mengelola senjata nuklir strategis. Situasi tersebut berisiko memicu perlombaan senjata baru. Risiko ini meningkat di tengah konflik Ukraina dan memburuknya stabilitas keamanan global […]

  • Ekonom Nilai Pasokan Pangan Lokal Kunci Keberlanjutan Program MBG

    Ekonom Nilai Pasokan Pangan Lokal Kunci Keberlanjutan Program MBG

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pakar ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menegaskan bahwa pemanfaatan pangan lokal memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Integrasi Pangan Daerah Menopang Stabilitas Program Wijayanto menyatakan pemerintah perlu mengintegrasikan MBG dengan potensi pangan daerah secara konsisten. Langkah ini membantu pemerintah menjaga stabilitas pasokan bahan pangan sekaligus mengendalikan […]

  • Pembangunan huntara dan huntap pasca bencana di Sumatera

    Pembangunan Huntara dan Huntap Pasca Bencana, Terus Berjalan

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Pembangunan huntara dan huntap terus menjadi prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Melalui kerja bersama antara personel TNI dan masyarakat, proses pemulihan berjalan bertahap namun konsisten. Pada saat yang sama, Tim Media Presiden mencatat perkembangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. […]

  • beasiswa LP2D untuk mahasiswa tidak mampu

    LP2D Tolak Revisi RTRW Sultra: Syarat Kepentingan Pengusaha, Abaikan Ekologi

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 1.189
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Organisasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) secara tegas menolak rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penolakan ini muncul karena LP2D menilai kebijakan tersebut berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan keberlanjutan ekosistem. Revisi RTRW dan Ekspansi Industri Nikel Isu revisi RTRW mengemuka […]

expand_less