Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 526
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah.

Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, konflik sosial, dan praktik politik uang. Kondisi tersebut mendorong banyak pihak meninjau ulang efektivitas sistem pemilihan yang berlaku saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa kebijakan politik harus berpihak pada kemaslahatan publik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa pengambil kebijakan wajib menjunjung keadaban dan menekan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Ia menilai keputusan politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral terhadap rakyat.

MUI menjelaskan bahwa kajian terhadap pilkada langsung telah berlangsung sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2012. Dalam kajian itu, MUI mencatat berbagai persoalan, seperti lonjakan ongkos politik, meluasnya politik uang, serta konflik horizontal antarwarga. MUI juga menilai polarisasi pascapilkada sering bertahan lama dan mengganggu keharmonisan sosial.

Wacana pilkada melalui DPRD memunculkan tanggapan beragam dari publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan sistem akan mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Sementara itu, kelompok lain mendorong evaluasi terbuka terhadap pilkada langsung, selama prosesnya melibatkan publik dan berjalan transparan.

Perubahan mekanisme pilkada berpotensi membawa dampak luas bagi daerah. Sistem pemilihan akan memengaruhi kualitas kepemimpinan lokal, stabilitas sosial, dan kinerja pemerintahan. Pilihan kebijakan juga menentukan ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan pembangunan tanpa tekanan politik berlebihan.

MUI mengingatkan pembuat kebijakan agar tidak menjadikan perubahan sistem pilkada sebagai alat kepentingan jangka pendek. Menurut MUI, negara perlu memastikan setiap keputusan politik memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korupsi Chromebook Nadiem dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Senyum Nadiem di Sidang Tipikor: Hadapi Dakwaan Chromebook, Dukungan Mengalir di Ruang Sidang

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 458
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Kasus korupsi Chromebook Nadiem resmi memasuki tahap persidangan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang perdana pembacaan dakwaan pada Senin (5/1/2026). Perkara ini berkaitan dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, tiba di gedung pengadilan sekitar pukul […]

  • Sahroni Komisi III saat rapat DPR RI

    Sahroni Komisi III Kembali Menjabat Pimpinan DPR RI

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 325
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Sahroni Komisi III kembali menjabat sebagai pimpinan DPR RI setelah menyelesaikan masa sanksi etik. Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, dan mendapat persetujuan seluruh anggota yang hadir. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan. Dalam […]

  • Antonio Guterres PBB dorong perundingan AS Iran

    Perundingan AS Iran: PBB Desak Itikad Baik

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 208
    • 0Komentar

    PBB (duasatunews.com) – Perundingan AS Iran kembali menjadi perhatian internasional setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk menunjukkan itikad baik sejak awal proses diplomasi. Ia menilai langkah ini sebagai peluang penting untuk meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan. Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa Guterres menyambut rencana dialog […]

  • Peran Jurnalis Kian Dilupakan, Pers Indonesia Hadapi Krisis Identitas?

    Peran Jurnalis Kian Dilupakan, Pers Indonesia Hadapi Krisis Identitas?

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 470
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Krisis identitas pers Indonesia semakin menguat seiring derasnya arus digitalisasi dan dominasi media sosial. Perubahan ekosistem informasi menekan peran jurnalis dalam menjaga kebenaran dan kepentingan publik. Akibat tekanan tersebut, pers nasional kini menghadapi pilihan krusial: mempertahankan idealisme jurnalistik atau mengikuti logika kecepatan, klik, dan kepentingan pasar. (5/01/2026) Krisis Identitas Pers Indonesia dan […]

  • Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Banjir di Sejumlah Wilayah Pulau Jawa

    Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Banjir di Sejumlah Wilayah Pulau Jawa

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 437
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di Pulau Jawa. Ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga bergerak cepat dan bekerja terkoordinasi. Respons Cepat di Lapangan Presiden meminta jajaran pemerintah segera menyalurkan bantuan darurat. Petugas harus memastikan logistik, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok sampai langsung ke warga […]

  • Pertemuan Teddy dan Basuki di Sekretariat Kabinet

    Pertemuan Teddy dan Basuki Bahas Progres Pembangunan IKN

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 461
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Pertemuan Teddy dan Basuki berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet RI pada Kamis sore. Teddy Indra Wijaya menerima Basuki Hadimuljono dan langsung membahas perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki memaparkan capaian pembangunan infrastruktur di kawasan inti pemerintahan. Ia menjelaskan progres fisik proyek serta rencana kerja tahap berikutnya. Selain itu, ia menyampaikan hasil […]

expand_less