Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 348
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah.

Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, konflik sosial, dan praktik politik uang. Kondisi tersebut mendorong banyak pihak meninjau ulang efektivitas sistem pemilihan yang berlaku saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa kebijakan politik harus berpihak pada kemaslahatan publik. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyatakan bahwa pengambil kebijakan wajib menjunjung keadaban dan menekan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Ia menilai keputusan politik tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral terhadap rakyat.

MUI menjelaskan bahwa kajian terhadap pilkada langsung telah berlangsung sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa 2012. Dalam kajian itu, MUI mencatat berbagai persoalan, seperti lonjakan ongkos politik, meluasnya politik uang, serta konflik horizontal antarwarga. MUI juga menilai polarisasi pascapilkada sering bertahan lama dan mengganggu keharmonisan sosial.

Wacana pilkada melalui DPRD memunculkan tanggapan beragam dari publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan sistem akan mengurangi peran rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Sementara itu, kelompok lain mendorong evaluasi terbuka terhadap pilkada langsung, selama prosesnya melibatkan publik dan berjalan transparan.

Perubahan mekanisme pilkada berpotensi membawa dampak luas bagi daerah. Sistem pemilihan akan memengaruhi kualitas kepemimpinan lokal, stabilitas sosial, dan kinerja pemerintahan. Pilihan kebijakan juga menentukan ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan pembangunan tanpa tekanan politik berlebihan.

MUI mengingatkan pembuat kebijakan agar tidak menjadikan perubahan sistem pilkada sebagai alat kepentingan jangka pendek. Menurut MUI, negara perlu memastikan setiap keputusan politik memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • data bansos tidak tepat sasaran berdasarkan BPS 2026

    Data Bansos Tidak Tepat Sasaran: BPS Temukan 11.014 KPM

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Data bansos tidak tepat sasaran menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak lagi layak menerima bantuan sosial. Temuan ini berasal dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa temuan tersebut masuk kategori inclusion error. Artinya, penerima […]

  • Menlu Turki dan Iran Bahas Upaya Redam Ketegangan Kawasan

    Menlu Turki dan Iran Bahas Upaya Redam Ketegangan Kawasan

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas upaya meredakan ketegangan kawasan melalui sambungan telepon pada Selasa (28/1/2026). Pembicaraan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk mengedepankan jalur diplomasi. Sumber di Kementerian Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa kedua menlu fokus pada langkah konkret penurunan eskalasi. Mereka menilai […]

  • aksi demonstrasi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri oleh mahasiswa di Jakarta

    Aksi Demonstrasi Mahasiswa Soroti Dugaan Kriminalisasi Dosen

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle Arin 2024
    • visibility 748
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – 29 Desember  Aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di Jakarta pada Senin (29/12). Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Peduli Keadilan turun ke jalan untuk menolak dugaan kriminalisasi dalam proses penegakan hukum terhadap seorang dosen bernama Budiman. Dalam aksi tersebut, massa mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Melalui aksi demonstrasi mahasiswa […]

  • KPK Ungkap Identitas Tujuh Orang yang Dibawa ke Jakarta Selain Bupati Pati

    KPK Ungkap Identitas Tujuh Orang yang Dibawa ke Jakarta Selain Bupati Pati

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 178
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kasus OTT Bupati Pati Sudewo menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa delapan orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Pati, Sudewo, bersama tujuh orang lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tujuh orang yang turut diamankan terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, […]

  • Pencarian Korban Longsor Pasirlangu Dipercepat Tim SAR

    Pencarian Korban Longsor Pasirlangu Dipercepat Tim SAR

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Bandung Bara, duasatunews.com – pencarian korban longsor Pasirlangu di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus dikebut oleh Tim SAR gabungan. Tim menambah kekuatan alat berat untuk mempercepat evakuasi 32 korban yang masih tertimbun material longsor. Fokus Pencarian di Empat Sektor Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Bramantyo mengatakan, tim memfokuskan operasi pencarian […]

  • penebangan mangrove 3 hektar di wilayah pesisir

    Penebangan 3 Hektar Mangrove oleh Gubernur Sultra: Bom Waktu yang Sedang Berdetak di Tangan Kekuasaan

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 709
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Ada banyak cara seorang pemimpin menunjukkan jati dirinya. Ada pemimpin yang membangun harapan, ada pula yang menata masa depan. Namun, ada juga pemimpin yang dengan enteng menebang 3 hektar hutan mangrove—benteng alam yang melindungi nyawa ribuan warga—hanya demi membangun rumah pribadinya. Pada titik itu, publik akhirnya sadar: kekuasaan sering berada di tangan orang yang […]

expand_less