Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

  • account_circle Adrian moita
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 800
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Ketidakjelasan alur uang suap dalam perkara vonis lepas crude palm oil (CPO) kembali memicu pertanyaan publik soal pengawasan internal peradilan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta mengaku tidak mengetahui besaran uang yang diterima panitera pengadilan, meski perkara tersebut berakhir dengan putusan lepas bagi tiga korporasi besar.

Pengakuan itu menempatkan integritas proses peradilan di bawah sorotan, terutama karena perkara CPO menyangkut kepentingan ekonomi besar dan kebijakan strategis nasional.

Perkara CPO dan Kepentingan Publik

Kasus CPO muncul di tengah tuntutan transparansi penegakan hukum pada sektor strategis. Putusan lepas terhadap korporasi sawit berpengaruh langsung pada kepercayaan publik, iklim usaha, serta kebijakan ekspor dan daerah penghasil sawit.

Karena itu, masyarakat menaruh perhatian besar pada proses hukum yang menyertai perkara tersebut, termasuk dugaan suap dalam pembentukan putusan.

Keterangan Arif di Pengadilan Tipikor

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/1/2026), Arif memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara suap hakim dengan terdakwa Marcella Santoso dan kawan-kawan. Arif menyatakan dirinya tidak mengetahui jumlah uang yang diterima eks Panitera Muda Perdata Wahyu Gunawan.

Arif juga mengatakan akan menagih uang tersebut apabila sejak awal mengetahui nilainya mencapai Rp 60 miliar. Pernyataan itu muncul setelah terdakwa sekaligus advokat Ariyanto Bakri mengangkat dugaan permintaan awal suap sebesar Rp 20 miliar per hakim.

Jaksa menyebut uang yang berpindah tangan berjumlah Rp 40 miliar. Namun, pihak terdakwa tetap menyatakan telah menyerahkan Rp 60 miliar sesuai permintaan awal. Arif menegaskan dirinya tidak ikut menentukan jumlah maupun menagih uang tersebut.

Vonis Hakim dan Reaksi Publik

Keterangan Arif memicu sorotan karena pengadilan sebelumnya menyatakan dirinya bersalah dalam perkara yang sama. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 12,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan itu mencatat Arif menerima suap sebesar Rp 14,7 miliar.

Dalam perkara terkait, majelis hakim juga menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Djuyamto menerima sekitar Rp 9,2 miliar, sedangkan Agam dan Ali masing-masing menerima Rp 6,4 miliar. Ketiganya mengajukan banding.

Majelis hakim menghukum Wahyu Gunawan dengan pidana 11,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan. Hakim juga memerintahkan Wahyu membayar uang pengganti Rp 2,3 miliar. Wahyu menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding.

Dakwaan terhadap Pemberi Suap

Pada klaster penyuap, jaksa mendakwa Marcella Santoso, Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, serta perwakilan Wilmar Group karena memberikan suap Rp 40 miliar kepada hakim agar perkara fasilitas ekspor CPO berakhir dengan putusan lepas.

Jaksa juga menjerat para terdakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Jaksa menilai para terdakwa menyamarkan uang suap dan fee hukum melalui sejumlah transaksi dan penggunaan perusahaan.

Ujian Serius bagi Integritas Peradilan

Perkara ini berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Perbedaan keterangan soal besaran suap memperkuat tuntutan masyarakat agar aparat penegak hukum membuka alur dana secara menyeluruh.

Ke depan, konsistensi pembuktian di persidangan akan menentukan pemulihan kepercayaan publik. Penanganan perkara ini menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum yang bersih dan akuntabel.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Zidane WEF 2026 bertemu di Davos Swiss

    Prabowo Bertemu Zinedine Zidane di Davos, Momen Hangat di Sela WEF 2026

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 5.919
    • 232Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Prabowo Zidane WEF menarik perhatian publik internasional. Di sela agenda global, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu legenda sepak bola dunia asal Prancis Zinedine Zidane saat mengikuti rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Prabowo Zidane WEF di Davos 2026 Pada momen itu, Presiden Prabowo mengunggah foto pertemuan melalui akun […]

  • Iran Piala Dunia 2026 dipastikan FIFA tetap tampil

    Iran Tampil Piala Dunia 2026 Dipastikan FIFA Tanpa Perubahan

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 366
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Iran tampil 2026 di Piala Dunia setelah FIFA memastikan tidak ada perubahan jadwal. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan rencana utama meski situasi geopolitik memanas. “Tidak ada rencana B atau C atau D, rencana A adalah satu-satunya rencana,” ujar Infantino. FIFA Pastikan Iran Tampil 2026 Sesuai Jadwal Infantino menyampaikan […]

  • Dampak positif program MBG terlihat saat siswa menikmati makan bergizi gratis di sekolah

    MBG Dorong Perputaran Ekonomi Lokal dan Perkuat Ketahanan Gizi Anak

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 539
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Dampak positif program MBG semakin terlihat di berbagai daerah sejak pemerintah menjalankannya secara bertahap. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Oleh karena itu, banyak pihak menilai MBG sebagai kebijakan yang memiliki manfaat ganda. Di sekolah, siswa menerima makanan bergizi secara rutin. Selain itu, […]

  • Evaluasi Pegawai DJP Jadi Fokus Kementerian Keuangan

    Evaluasi Pegawai DJP Jadi Fokus Kementerian Keuangan

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 566
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Evaluasi pegawai DJP menjadi fokus Kementerian Keuangan menyusul pengusutan dugaan pelanggaran di lingkungan perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menilai keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menyiapkan langkah tegas sesuai tingkat pelanggaran.(Baca juga laporan ekonomi lainnya di kanal Ekonomi: https://duasatunews.com/category/ekonomi) “Nanti kami evaluasi. Pegawai pajak bisa kami rotasi. […]

  • Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Seluru Penumpang Selamat

    Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Seluru Penumpang Selamat

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 507
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Smart Air jatuh Nabire saat melayani penerbangan perintis rute Nabire–Kaimana, Papua Barat, Selasa (27/1/2026). Insiden itu terjadi di perairan Pantai Nabire, Papua Tengah. Meski insiden berlangsung di laut, seluruh penumpang dan kru berhasil menyelamatkan diri. Pesawat jenis Cessna Grand Caravan dengan nomor registrasi PK-SNS membawa 15 orang, terdiri atas penumpang dan kru. […]

  • Aksi Koalisi Aktivis Bersatu di Gedung KPK terkait Proyek RSUD Kolaka Timur dan desakan pemeriksaan sejumlah pejabat.

    Koalisi Aktivis Bersatu Desak KPK Usut Dugaan Kolusi Proyek RSUD Kolaka Timur, Sejumlah Pejabat dan PT Arafah Alam Sejahtera Diminta Diperiksa

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 295
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com)_ Kasus lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menjadi sorotan. Sejumlah masa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil langkah penyelidikan terhadap proses pelaksanaan proyek yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp30 miliar. (Senin, 3 Agustus 2026) Jendral Lapangan Koalisi Aktivis […]

expand_less