Dewan Perdamaian Gaza: AS Usul Iuran USD 1 Miliar
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
- visibility 646
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
WASHINGTON, duasatunews.com – Dewan Perdamaian Gaza menjadi bagian dari proposal terbaru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan agar negara-negara yang ingin memperoleh kursi permanen dalam dewan tersebut menyumbang dana lebih dari USD 1 miliar sebagai syarat keanggotaan.
Media Bloomberg melaporkan usulan itu tercantum dalam rancangan piagam yang menjadi bagian dari rencana penyelesaian konflik di Jalur Gaza. Pemerintah AS memasukkan skema pendanaan tersebut sebagai pendekatan internasional untuk mendukung stabilisasi keamanan dan transisi pemerintahan di wilayah tersebut. Sejumlah perkembangan terkait konflik Timur Tengah sebelumnya juga telah dilaporkan dalam rubrik internasional https://www.duasatunews.com/internasional.
Skema Keanggotaan dan Pendanaan
Menurut laporan Bloomberg, badan internasional tersebut akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap transisi pemerintahan serta stabilisasi keamanan di Gaza. Rancangan piagam menetapkan masa keanggotaan selama tiga tahun sejak piagam mulai berlaku.
Namun, rancangan tersebut memberikan pengecualian bagi negara yang menyetor dana tunai lebih dari USD 1 miliar pada tahun pertama operasional. Melalui mekanisme ini, negara penyumbang berpeluang memperoleh keanggotaan jangka panjang serta pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
Bloomberg juga menyebut Presiden Donald Trump akan memimpin badan internasional tersebut sebagai ketua pertama. Dalam kapasitas tersebut, Trump memiliki kewenangan menentukan negara-negara yang diundang sebagai anggota. Dewan akan mengambil keputusan melalui mekanisme suara mayoritas, kemudian ketua memberikan pengesahan akhir.
Dukungan Internasional terhadap Dewan Perdamaian Gaza
Struktur Dewan Perdamaian Gaza dirancang melibatkan sejumlah tokoh internasional. Daftar awal mencakup Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Informasi mengenai dinamika diplomasi global dan peran tokoh internasional lainnya juga dapat dibaca pada kanal dunia https://www.duasatunews.com/dunia.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang Amerika Serikat ajukan pada November 2025. Sebanyak 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Tahapan Implementasi dan Tantangan
Resolusi tersebut mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza serta rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional. Pihak terkait akan mengoordinasikan langkah tersebut dengan Israel dan Mesir. Hingga kini, otoritas terkait belum mengumumkan komposisi pasukan maupun mekanisme komando di lapangan.
Dokumen rencana itu tidak memasukkan peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Sejalan dengan itu, pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu menegaskan komitmennya untuk meniadakan peran Hamas, baik secara militer maupun politik.
Pada akhirnya, implementasi Dewan Perdamaian Gaza masih menunggu kepastian dukungan internasional serta kejelasan teknis terkait pendanaan, kewenangan, dan struktur operasional di lapangan.
Sumber: Bloomberg, Sputnik / RIA Novosti / OANA
