Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Dr. Anni Naim Taridala, SE Resmi Menjabat Sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Dr. Anni Naim Taridala, SE Resmi Menjabat Sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat & Desa

  • account_circle Darman
  • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
  • visibility 745
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Pelantikan PMD Konawe Selatan menarik perhatian publik di tengah persoalan tata kelola desa dan tuntutan transparansi anggaran. Pemerintah daerah melakukan rotasi jabatan ini saat banyak desa masih berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas perencanaan pembangunan.

Peningkatan alokasi dana desa mendorong kebutuhan pengelolaan yang lebih akuntabel. Namun, sejumlah desa masih menghadapi kendala perencanaan dan pengawasan. Kondisi tersebut menuntut peran aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam membina aparatur dan memastikan program tepat sasaran.

Pada 10 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan Pelantikan PMD Konawe Selatan dengan menunjuk Dr. Anni Naim Taridala, SE sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bupati Irham Kalenggo memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut dalam agenda penataan jabatan struktural.

Irham Kalenggo menyampaikan alasan penunjukan tersebut. Ia menilai Anni Naim Taridala memiliki kompetensi dan pengalaman birokrasi yang memadai. Bupati juga meminta kepala dinas baru memperkuat pembinaan aparatur desa, meningkatkan transparansi pengelolaan program, serta memprioritaskan pelayanan publik.

Di sisi lain, publik berharap Pelantikan PMD Konawe Selatan tidak berhenti pada seremonial. Sejumlah pemerhati desa menyoroti lemahnya pengawasan dana desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Mereka mendorong Dinas PMD membuka ruang partisipasi warga dan memperketat pengawasan lapangan.

Jika kepemimpinan baru mampu menjalankan fungsi tersebut secara konsisten, desa berpeluang meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas layanan dasar. Sebaliknya, koordinasi yang lemah berpotensi membuat program desa berjalan administratif tanpa dampak nyata.

Dr. Anni Naim Taridala menyatakan kesiapannya menjalankan amanah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Menurutnya, partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran BGN Ratusan Triliun Rupiah Bocor, KOGAMTI Minta Pecat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana

    Anggaran BGN Ratusan Triliun Rupiah Bocor, KOGAMTI Minta Pecat Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 24.649
    • 10Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Dugaan dapur fiktif MBG mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan banyak persoalan serius. Komite Generasi Muda Timur Indonesia (KOGAMTI) menemukan dugaan 12.000 dapur fiktif yang tersebar di berbagai daerah. […]

  • Utang Whoosh dibayar APBN terlihat pada operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh di jalur layang

    Pemerintah Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 595
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Utang Whoosh dibayar APBN menjadi keputusan resmi pemerintah untuk menangani kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil peran langsung dalam menyelesaikan struktur pembiayaan proyek strategis tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pembayaran sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme teknis agar pembayaran berjalan terukur dan […]

  • Prabowo mundur IPSI diumumkan di Munas IPSI Jakarta

    Prabowo Mundur IPSI Setelah 34 Tahun Menjabat Ketua Umum

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 375
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) –  Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) setelah 34 tahun mengabdi. Keputusan Prabowo mundur IPSI disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Sabtu. Ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai Presiden menyita waktu […]

  • Zulhas cawapres Prabowo diusulkan PAN jelang Pilpres 2029

    Zulhas cawapres Prabowo diusulkan PAN untuk Pilpres 2029

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 548
    • 0Komentar

    Zulhas cawapres Prabowo menguat sebagai wacana politik menjelang Pemilu Presiden 2029. Wacana ini muncul ketika Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang mengajukan kader internal sebagai calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.   Jakarta, duasatunews.com – Partai Amanat Nasional mengusulkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai pendamping Prabowo Subianto […]

  • CORAK PT GKP saat aksi mahasiswa di Jakarta

    Kritik PT. GKP Berujung Pada Tindakan Refresif, (Corak-Konkep): Jangan Bungkam Suara Mahasiswa!!

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 370
    • 0Komentar

    Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Corong Aspirasi Rakyat (CORAK) Konawe Kepulauan (Konkep) mengecam dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum petugas keamanan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terhadap mahasiswa. Insiden itu terjadi saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT GKP di Tower Panin Bank, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Mahasiswa yang tergabung dalam […]

  • Sumbar Siapkan Rp2 Miliar Perbaiki Irigasi untuk Aliri 5.500 Hektare Sawah di Solok

    Sumbar Siapkan Rp2 Miliar Perbaiki Irigasi untuk Aliri 5.500 Hektare Sawah di Solok

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 582
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Perbaikan irigasi Kabupaten Solok menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk memulihkan aliran air ke sekitar 5.500 hektare sawah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan anggaran tersebut melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar. Pemerintah menjadikan program […]

expand_less