Wagub PBD Dukung Program 21 Ribu Rumah Layak Huni untuk Warga Papua
- account_circle Reski
- calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
- visibility 200
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto...Ilustrasi program pembangunan rumah layak huni Papua untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema bantuan pemerintah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com)//Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Ahmad Nausrau, mendukung penuh program pembangunan dan rehabilitasi 21.000 rumah layak huni bagi masyarakat di Tanah Papua. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut.
Ahmad Nausrau menyampaikan dukungan itu setelah menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (15/4). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti turut membahas langkah teknis pelaksanaan program.
Menurut Ahmad, kebutuhan rumah layak huni di Papua masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah siap mendukung program ini agar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini menjadi solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya menyasar warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Program BSPS Jadi Solusi Hunian
Pemerintah menjalankan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui skema tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri.
Selain itu, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi nasional sebagai dasar penyaluran bantuan. Dengan pendekatan ini, bantuan dapat tersalurkan secara lebih tepat dan efisien.
Kesenjangan Rumah di Papua Masih Tinggi
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Tanah Papua masih besar, terutama di daerah otonomi baru (DOB).
Sebagai gambaran, wilayah Papua Pegunungan mencatat kesenjangan sebesar 89,14 persen. Di sisi lain, Papua Tengah mencapai 66,93 persen. Sementara itu, Papua Selatan berada di angka 44,85 persen, dan Papua Barat Daya mencatat 36,35 persen.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa kebutuhan rumah masih jauh melampaui ketersediaan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan melalui kolaborasi yang kuat.
Peluncuran Program di Sorong
Pemerintah menjadwalkan peluncuran program ini pada 27 April 2026 di Sorong.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat. Upaya ini sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
- Penulis: Reski
- Editor: Windi anggraini
Saat ini belum ada komentar