Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Kecaman Indonesia atas Pendudukan Israel Didukung Negara Arab

Kecaman Indonesia atas Pendudukan Israel Didukung Negara Arab

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
  • visibility 411
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Kecaman Indonesia atas pendudukan Israel kembali mencuat setelah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengecam keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, terkait pendudukan Israel di Tepi Barat. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bertentangan langsung dengan hukum internasional dan berpotensi mengganggu stabilitas global.

Selain Indonesia, sejumlah negara Arab dan Muslim ikut menyampaikan kecaman serupa. Akibatnya, sikap kolektif tersebut menarik perhatian luas di tingkat internasional.

Kecaman Indonesia atas Pendudukan Israel Disampaikan Melalui Pernyataan Bersama

Untuk menegaskan sikap tersebut, Kemlu RI merilis pernyataan bersama pada Minggu. Dalam pernyataan itu, Kemlu RI melibatkan Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina.

Selain negara-negara tersebut, sejumlah organisasi internasional juga menyatakan dukungan terbuka. Secara khusus, Sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab, serta Dewan Kerja Sama Teluk menyampaikan posisi yang sama.

Lebih lanjut, para pihak mengungkapkan keprihatinan mendalam. Menurut mereka, pernyataan Dubes AS berpotensi melegitimasi pendudukan wilayah Arab oleh Israel.

Pendudukan Israel di Tepi Barat Dinilai Melanggar Hukum Internasional

Negara-negara penandatangan menegaskan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional. Selain itu, mereka menyatakan pernyataan Dubes AS bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lebih jauh lagi, mereka menyebut pernyataan tersebut memicu provokasi yang berisiko mengancam stabilitas dan keamanan kawasan Timur Tengah.

Sikap Indonesia atas Pendudukan Israel Bertentangan dengan Upaya Perdamaian

Di sisi lain, negara-negara Arab dan Muslim menyebut pernyataan Dubes AS bertolak belakang dengan visi perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal, visi tersebut menekankan toleransi serta hidup berdampingan secara damai.

Namun demikian, upaya untuk membenarkan penguasaan wilayah pihak lain justru memicu ketegangan baru. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut menilai pernyataan itu lebih bersifat hasutan daripada solusi.

Penolakan Indonesia terhadap Aneksasi dan Perluasan Permukiman

Pernyataan bersama itu kembali menegaskan penolakan terhadap aneksasi Tepi Barat. Pada saat yang sama, negara-negara tersebut menolak pemisahan Tepi Barat dari Jalur Gaza.

Selain itu, mereka menentang keras perluasan permukiman Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki. Dengan tegas, mereka menyatakan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut.

Pernyataan Keras Indonesia atas Pendudukan Israel dan Kebijakan Ekspansionis

Sementara itu, para menteri luar negeri memperingatkan dampak kebijakan ekspansionis Israel. Menurut mereka, kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kekerasan dan memperpanjang konflik di kawasan.

Oleh karena itu, mereka menyerukan penghentian pernyataan dan tindakan yang bersifat menghasut. Pada akhirnya, mereka juga mendorong semua pihak kembali menempuh jalur diplomasi sebagai bagian dari kecaman Indonesia atas pendudukan Israel.

Dukungan Tegas bagi Palestina

Sebagai penutup, negara-negara Arab dan Muslim menegaskan kembali dukungan terhadap hak rakyat Palestina. Secara prinsip, mereka menyatakan hak menentukan nasib sendiri sebagai hak yang tidak dapat dicabut.

Selain itu, mereka mendukung pendirian negara Palestina merdeka berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 serta menuntut pengakhiran pendudukan atas seluruh wilayah Arab.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Tapsel Bongkar 11 Nama Bos Penebang Pohon, Kemenhut Segel Empat Lokasi Ilegal

    Bupati Tapsel Bongkar 11 Nama Bos Penebang Pohon, Kemenhut Segel Empat Lokasi Ilegal

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 755
    • 0Komentar

    TAPANULI SELATAN,Duasatunews.com — Isu pembalakan liar di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan terus menyedot perhatian publik. Bupati Tapanuli Selatan secara terbuka mengungkap sedikitnya 11 nama yang diduga terlibat dalam penebangan pohon ilegal. Sejalan dengan itu, Kementerian Kehutanan mencatat 12 subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam aktivitas serupa. Temuan tersebut memperkuat […]

  • Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse
    War

    Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse

    • calendar_month Kamis, 8 Feb 2024
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 942
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Do’a Atef, seorang anak perempuan berusia 12 tahun, kini menghabiskan hari-harinya dengan mengetuk pintu rumah warga untuk meminta makanan. Kadang, ia juga mengumpulkan kayu bakar dari bukit berdebu di dekat kamp pengungsi luar Rafah, Gaza selatan. Kayu itu ia gunakan untuk memasak beberapa tomat dan paprika yang diberikan orang asing. Sebelumnya, Do’a […]

  • Petugas KAI Daop 1 melakukan perbaikan rel Bukit Duri di perlintasan JPL 14 Jakarta Selatan

    KAI Daop 1 Benahi Rel Bukit Duri, Pengendara Diminta Gunakan Jalur Alternatif

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – PT KAI Daop 1 Jakarta memperbaiki geometri jalur rel di perlintasan sebidang JPL 14 Jalan Bukit Duri Puteran, Jakarta Selatan. Selama proses perbaikan berlangsung, KAI meminta masyarakat menghindari lokasi untuk sementara guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan perbaikan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan keselamatan dan […]

  • Penggeledahan KPK Pati di kantor bupati terkait kasus pemerasan

    Penggeledahan KPK Pati, Kantor Bupati Diperiksa

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 608
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penggeledahan KPK Pati menandai lanjutan penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pada Kamis, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas bupati untuk mengumpulkan bukti tambahan. Langkah ini berkaitan langsung dengan perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Sebelumnya, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten […]

  • keberagaman Timnas Indonesia dalam sesi latihan

    Herdman: Keberagaman Akan Menjadi Kekuatan Terbesar Kita, Bukan Kelemahan

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 747
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Keberagaman Timnas Indonesia menjadi fondasi utama dalam strategi kepelatihan Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman. Sejak awal, ia menegaskan bahwa perbedaan latar belakang pemain justru memperkuat karakter, mental, dan daya saing skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional. Dalam kegiatan internal tim nasional yang digelar PSSI, John Herdman menyampaikan pandangan tersebut secara langsung. […]

  • Perintah Tegas Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi Wajib Terwujud, Ditegaskan Dua Kali di Hadapan Kabinet

    Perintah Tegas Prabowo: Swasembada Pangan dan Energi Wajib Terwujud, Ditegaskan Dua Kali di Hadapan Kabinet

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 648
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan energi kembali memunculkan risiko serius bagi masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok, tekanan biaya energi, dan beban APBN menjadi dampak yang langsung dirasakan publik. Di tengah konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global, pemerintah menilai ketahanan pangan dan energi tidak lagi sekadar agenda pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak. Situasi […]

expand_less