Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Prabowo Perintahkan Menteri Bersihkan Pungli dan Korupsi di Semua Lini Birokrasi

Prabowo Perintahkan Menteri Bersihkan Pungli dan Korupsi di Semua Lini Birokrasi

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • visibility 105
  • comment 2 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) — Presiden Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas pungli dan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, Presiden meminta seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga segera membersihkan institusi masing-masing dari praktik pelanggaran hukum.

Langkah Prabowo berantas pungli dan korupsi menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan publik serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Prabowo Berantas Pungli dan Korupsi di Lembaga Negara

Presiden meminta para pejabat segera menindak ASN yang melanggar aturan. Ia menegaskan tidak ada pejabat yang kebal dari sanksi hukum.

Menurut Presiden, pemerintah siap mengganti ASN yang bekerja buruk atau terlibat penyimpangan. Pemerintah juga mendorong seluruh lembaga negara memperkuat pengawasan internal.

Prabowo berantas pungli dan korupsi agar birokrasi bekerja lebih cepat, bersih, dan profesional.

Kepala Daerah Perkuat Pengawasan Internal

Presiden meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan di daerah masing-masing. Langkah itu bertujuan menekan praktik pungli hingga tingkat daerah.

Selain itu, pemerintah akan memakai teknologi modern untuk memantau dugaan penyimpangan anggaran dan aset negara. Sistem pengawasan berbasis teknologi membantu pemerintah mengendalikan penyimpangan secara cepat dan akurat.

Presiden Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi

Presiden mengajak masyarakat mendukung upaya pemberantasan pungli dan korupsi. Ia meminta masyarakat memakai telepon genggam untuk merekam dan melaporkan dugaan pelanggaran aparat.

Presiden juga menyoroti oknum aparat yang menyalahgunakan jabatan. Namun, ia tetap meyakini mayoritas ASN bekerja dengan baik dan menjaga integritas.

Upaya Prabowo berantas pungli dan korupsi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (2)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Sritex terkait perkara Eksepsi Bos Sritex dan kredit perbankan

    Bos Sritex Ajukan Eksepsi di Sidang Tipikor: Sebut Dakwaan Korupsi Kredit Rp1,3 Triliun Prematur

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 435
    • 0Komentar

    SEMARANG,Duasatunews.com — Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Keduanya meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menolak dakwaan dugaan korupsi fasilitas kredit. Iwan Setiawan menyampaikan eksepsi tersebut dalam persidangan yang berlangsung pada Senin. Ia […]

  • Program rumah layak huni Papua bagi warga dengan pembangunan rumah oleh pemerintah

    Wagub PBD Dukung Program 21 Ribu Rumah Layak Huni untuk Warga Papua

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Ahmad Nausrau, mendukung penuh program pembangunan dan rehabilitasi 21.000 rumah layak huni bagi masyarakat di Tanah Papua. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut. Ahmad Nausrau menyampaikan dukungan itu setelah menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu […]

  • Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

    Anggota Ombudsman RI Disetujui DPR untuk Periode 2026–2031

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – DPR RI menyetujui Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Keputusan ini mengakhiri seluruh tahapan seleksi yang Komisi II DPR RI laksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan. Rapat Paripurna DPR RI menyepakati sembilan nama calon Ombudsman untuk masa jabatan lima tahun. Wakil Ketua DPR […]

  • gencatan senjata Suriah SDF disambut Uni Eropa

    Uni Eropa Sambut Positif Gencatan Senjata Pemerintah Suriah dan SDF

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 390
    • 0Komentar

    Uni Eropa, duasatunews.com — Uni Eropa menyambut positif gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di wilayah utara Suriah. Uni Eropa menilai kesepakatan ini dapat menurunkan ketegangan dan membuka peluang stabilisasi keamanan di kawasan yang selama ini kerap dilanda konflik bersenjata. Juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa, Anouar El Anouni, mengatakan […]

  • Prabowo Berikan Tanda Kehormatan kepada 2 Satker dan 10 Polda pada Hari Bhayangkara ke-80

    Prabowo Berikan Tanda Kehormatan untuk 2 Satker dan 10 Polda

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo Berikan Tanda Kehormatan kepada 2 Satker dan 10 Polda pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat Presiden menyerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi […]

  • I Wayan Eka Mariarta Ketua PN Depok berjalan menuju mobil tahanan setelah OTT KPK

    KY Periksa PN Depok Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – KY periksa PN Depok terkait dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Seiring itu, pemeriksaan etik dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam perkara sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Fokus KY pada Penegakan Kode […]

expand_less