Political Will Mafia Migas Didorong Sudirman Said
- account_circle adrian moita
- calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
- visibility 476
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (duasatunews.com) – Political Will Mafia Migas kembali ditegaskan Sudirman Said saat mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin. Ia meminta pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan keberanian politik untuk menuntaskan praktik mafia migas yang menghambat pembenahan sektor energi nasional.
Menurutnya, reformasi tata kelola migas tidak cukup melalui pendekatan teknis. Pemerintah harus menghadirkan komitmen politik yang konsisten agar pembenahan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa dukungan kuat dari pucuk pimpinan, perubahan struktural akan sulit tercapai.
Tantangan Political Will Mafia Migas dalam Tata Kelola
Sudirman mengungkapkan bahwa ia mulai membenahi sistem energi sejak menjabat sebagai Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain PT Pertamina Persero pada 2008–2009. Ia kemudian melanjutkan langkah tersebut saat memimpin Kementerian ESDM pada 2014–2016.
Namun, ia menghadapi hambatan nonteknis yang memperlambat reformasi. Ia menilai lemahnya dukungan politik membuat sejumlah kebijakan strategis sulit berjalan optimal. Kondisi tersebut membuka celah praktik tidak transparan dalam pengadaan dan distribusi energi.
Ia menambahkan bahwa pembenahan harus mencakup penguatan pengawasan, digitalisasi proses pengadaan, serta transparansi kontrak agar praktik mafia migas tidak kembali muncul.
Pemeriksaan Kasus Petral dan Momentum Reformasi
Pada hari yang sama, Sudirman menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd periode 2008–2015. Penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksanya selama sekitar tujuh jam.
Ia menjelaskan bahwa penyidik menggali kebijakan dan langkah yang pernah ia ambil untuk memperbaiki sistem pengadaan energi. Ia berharap keterangannya membantu memperjelas konstruksi perkara dan memperkuat reformasi tata kelola.
Menurut Sudirman, jika pemerintah menunjukkan Political Will Mafia Migas, maka penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberi efek jera. Selain itu, reformasi struktural di sektor energi akan memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas pasokan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Hingga kini, Kejaksaan Agung terus memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti guna memperkuat proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan akuntabilitas sektor energi nasional.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
