Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Pemerintah Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

Pemerintah Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • visibility 457
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Utang Whoosh dibayar APBN menjadi keputusan resmi pemerintah untuk menangani kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Melalui kebijakan ini, pemerintah mengambil peran langsung dalam menyelesaikan struktur pembiayaan proyek strategis tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pembayaran sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme teknis agar pembayaran berjalan terukur dan tidak mengganggu stabilitas fiskal.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan menggunakan kas negara untuk melunasi kewajiban tersebut. Ia menyampaikan pernyataan itu di Stasiun Gambir, Jakarta, pada 10 Februari 2026. Dengan langkah ini, pemerintah memperjelas arah pembiayaan proyek Whoosh.

Pemerintah Matangkan Restrukturisasi Utang Whoosh

Pemerintah terus mematangkan skema restrukturisasi keuangan. CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memimpin proses negosiasi dan mengoordinasikan pembahasan teknis dengan berbagai pihak.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas dampak fiskal serta menyusun langkah penguatan struktur keuangan proyek.

Karena proyek melibatkan pendanaan luar negeri, pemerintah mempertimbangkan aspek kerja sama dengan Tiongkok. Namun, pemerintah belum menentukan opsi final restrukturisasi. Meski demikian, pemerintah tetap berpegang pada prinsip tanggung jawab negara.

Pembaca dapat menelusuri laporan resmi PT KCIC atau dokumen pembiayaan dari China Development Bank untuk memahami latar belakang pembengkakan biaya proyek.

Skema Pembiayaan Proyek Whoosh

Proyek Whoosh mulai berjalan pada 2016. Proyek ini menghabiskan biaya sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp120 triliun. Nilai tersebut mencakup investasi awal US$6,02 miliar serta pembengkakan biaya US$1,21 miliar.

China Development Bank memberikan 75 persen pendanaan dalam bentuk pinjaman. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyediakan 25 persen sisanya melalui ekuitas. Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia memegang 60 persen saham KCIC. Beijing Yawan HSR Co Ltd menguasai 40 persen saham lainnya.

Pembaca juga dapat menelusuri artikel lain terkait APBN dan infrastruktur pada kanal Ekonomi & Kebijakan Fiskal untuk memahami konteks kebijakan yang lebih luas.

Dampak Fiskal Utang Whoosh Dibayar APBN

Melalui skema utang Whoosh dibayar APBN, pemerintah menjaga keberlanjutan operasional kereta cepat. Pemerintah juga menargetkan manfaat ekonomi jangka panjang dari proyek tersebut.

Namun, kebijakan ini menuntut pengelolaan fiskal yang disiplin. Karena itu, tim teknis menyusun langkah lanjutan secara bertahap dan terukur. Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan pembayaran utang berjalan transparan sekaligus menjaga kesehatan APBN.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menlu Turki dan Iran Bahas Upaya Redam Ketegangan Kawasan

    Menlu Turki dan Iran Bahas Upaya Redam Ketegangan Kawasan

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 377
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas upaya meredakan ketegangan kawasan melalui sambungan telepon pada Selasa (28/1/2026). Pembicaraan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk mengedepankan jalur diplomasi. Sumber di Kementerian Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa kedua menlu fokus pada langkah konkret penurunan eskalasi. Mereka menilai […]

  • KPK panggil Bupati Pati di Gedung Merah Putih

    KPK Periksa Plt Bupati Pati hingga Ketua DPRD dalam Kasus Pemerasan Sudewo

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 313
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – KPK panggil Plt Bupati Pati menjadi fokus penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Pemeriksaan ini juga menyasar Ketua DPRD Pati sebagai saksi kunci. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Risma Ardhi Chandra selaku Pelaksana Tugas Bupati Pati dan Ali Badrudin selaku Ketua DPRD Pati. Pemeriksaan berlangsung di Polrestabes Semarang, Selasa. […]

  • Penyiraman air keras pelajar di Cempaka Putih Jakarta Pusat

    Penyiraman Air Keras Pelajar di Cempaka Putih Diselidiki Polisi

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 376
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Penyiraman air keras pelajar kembali memicu keprihatinan publik. Kepolisian menyelidiki insiden kekerasan yang melibatkan pelajar di kawasan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/2) sore. Peristiwa ini menambah daftar kasus kekerasan remaja yang berdampak serius pada keselamatan korban. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, menyatakan penyidik […]

  • Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Fungsional 24 Jam hingga 22 Januari 2026

    Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum Dibuka Fungsional 24 Jam hingga 22 Januari 2026

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 456
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Gangguan jalur darat di Aceh berpotensi menghambat distribusi bantuan dan respons darurat. Ketergantungan pada jalan nasional membuat mobilitas warga dan relawan rawan tersendat ketika terjadi bencana alam. Tol Sibanceh Jadi Jalur Alternatif Strategis Pemerintah memperpanjang pembukaan fungsional Tol Sibanceh hingga 22 Januari 2026. Langkah ini bertujuan memperkuat akses logistik Aceh, terutama untuk […]

  • Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    Mahfud MD Pertanyakan Pelibatan TNI Amankan Sidang Korupsi Nadiem: “Bukan Terorisme, Ini Ranah Polri”

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 593
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sidang dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menuai sorotan. Pasalnya, perkara tersebut termasuk pidana umum. Karena itu, publik mempertanyakan dasar hukum pelibatan aparat militer. Selain menyangkut prosedur, isu ini juga berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pola pengamanan sidang tidak bisa dilepaskan […]

  • kontrak media DPRD Konawe disorot aktivis nasional

    Mantan Aktivis Nasional Dorong Pembatasan Freedom of Contract dalam Kontrak Media DPRD Konawe

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 991
    • 0Komentar

    Konawe, duasatunews.com – Isu kontrak media di lingkungan DPRD Konawe kembali memantik perhatian publik. Kali ini, Mubarak, mantan aktivis nasional 2009 yang terlibat dalam aksi besar Bail-Out Bank Century, secara tegas meminta pembatasan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) dalam pengelolaan kerja sama media di Sekretariat DPRD Konawe. Kontrak Media Wajib Berpihak pada Kepentingan Publik […]

expand_less