Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Mahasiswa dan Rakyat Sultra: Benteng Terakhir Melawan Tambang Ilegal di Tanah Anoa

Mahasiswa dan Rakyat Sultra: Benteng Terakhir Melawan Tambang Ilegal di Tanah Anoa

  • account_circle Darman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 691
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com — Penambangan ilegal di Sulawesi Tenggara kini tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya, aktivitas ini berlangsung terang-terangan, bahkan merobek hutan, mencemari sungai, dan menggerus ruang hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran mahasiswa yang bersatu dengan warga bukan sekadar simbol perlawanan. Lebih jauh, mereka menjadi alarm keras atas kegagalan negara menjaga Tanah Anoa.

Tambang Ilegal Terus Beroperasi Tanpa Kendali

Pada kenyataannya, mahasiswa dan masyarakat Sultra kini berdiri di barisan yang sama. Selain itu, mereka menyuarakan keresahan yang selama ini terabaikan. Sementara itu, alat berat keluar-masuk kawasan hutan tanpa hambatan. Akibatnya, sungai berubah warna dan sawah kehilangan kesuburan. Namun demikian, para pemegang kekuasaan justru memilih diam. Dengan kata lain, tambang ilegal tumbuh subur bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena aparat gagal menegakkan hukum.

Lemahnya Penegakan Hukum Memperparah Kerusakan

Pada dasarnya, perlawanan mahasiswa berdiri di atas landasan konstitusional yang kuat. Sebab, konstitusi menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan serius. Alih-alih menindak tegas pelaku, aparat membiarkan penambang ilegal beroperasi bertahun-tahun. Di sisi lain, warga yang menyuarakan penolakan justru kerap mendapat tekanan. Akibat kondisi ini, hukum kehilangan wibawanya.

Masyarakat Menanggung Dampak Paling Berat

Lebih parah lagi, masyarakat adat, petani, dan nelayan menanggung dampak paling besar. Tidak hanya itu, mereka kehilangan akses air bersih, lahan produktif, dan rasa aman. Ironisnya, tambang ilegal tidak pernah mengembalikan keuntungan kepada rakyat. Sebaliknya, aktivitas ini meninggalkan lubang tambang, banjir lumpur, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan berubah menjadi krisis sosial.

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat sebagai Koreksi Moral

Dalam situasi tersebut, aliansi mahasiswa dan masyarakat Sultra menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, gerakan ini menjadi koreksi moral bagi pemerintah daerah dan pusat. Lebih penting lagi, negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir orang yang meraup keuntungan dari kerusakan ekologis.

Tanah Anoa, Titipan untuk Generasi Mendatang

Pada akhirnya, Tanah Anoa bukan warisan untuk dieksploitasi sesuka hati. Sebaliknya, wilayah ini merupakan titipan bagi generasi mendatang. Ketika mahasiswa dan masyarakat harus turun ke jalan demi menghentikan tambang ilegal, maka kondisi tersebut menandakan kegagalan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Jika negara terus membiarkan kerusakan terjadi, maka sejarah akan mencatat kehancuran Sulawesi Tenggara bukan sebagai ketidaktahuan, melainkan sebagai pembiaran yang disengaja.

“Jangan biarkan Sulawesi Tenggara rusak akibat maraknya penambangan ilegal. Aktivitas ini berpotensi besar merusak ekosistem dan mengancam kelestarian Tanah Anoa.”

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saldo TikTok Shop UMKM menjadi pembahasan Komisi VII DPR RI terkait penahanan dana pelaku usaha.

    Saldo UMKM Diduga Ditahan TikTok Shop, Komisi VII DPR Siap Panggil Pengelola Platform

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi VII DPR RI akan memanggil pengelola TikTok Shop setelah menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengaku tidak dapat mencairkan saldo hasil penjualan mereka. Nilai dana yang menjadi sengketa mencapai miliaran rupiah. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan Komisi VII ingin mendengar penjelasan langsung […]

  • WNI detensi Kamboja overstay menjalani proses pemulangan yang difasilitasi Kemlu RI di pusat detensi Phnom Penh.

    Kemlu Negosiasikan Pembebasan Denda Overstay bagi 1.840 WNI di Detensi Kamboja

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 170
    • 0Komentar

    JAKARTA,(duasatunews.com) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus mempercepat pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di pusat detensi imigrasi di Kamboja. Pemerintah juga bernegosiasi dengan otoritas Kamboja agar para WNI tidak perlu membayar denda akibat melebihi izin tinggal (overstay) selama menunggu kepulangan. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan langkah tersebut dalam kegiatan […]

  • Indonesia minta DK PBB usut insiden UNIFIL di Lebanon saat patroli TNI

    Insiden UNIFIL Lebanon, Indonesia Desak DK PBB Bertindak

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 425
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) –  insiden UNIFIL Lebanon kembali menjadi sorotan setelah ledakan di El Addaiseh, Lebanon selatan, Jumat (3/4), melukai tiga prajurit TNI. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut. Pemerintah menilai peristiwa ini serius karena terjadi berulang dalam waktu singkat. Investigasi Insiden UNIFIL oleh DK PBB Indonesia meminta Dewan […]

  • Rumah warga terdampak banjir Kalimantan Selatan

    Banjir Kalimantan Selatan Jadi Perhatian Pemerintah Pusat

    • calendar_month Selasa, 30 Des 2025
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 710
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Banjir di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat menyusul cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah. Pemerintah pusat memastikan pemantauan dan penanganan bencana berjalan merata di seluruh daerah terdampak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Ia menyatakan perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada satu […]

  • Praperadilan Roy Suryo dikabulkan sebagian oleh PN Jakarta Selatan

    Praperadilan Roy Suryo Dikabulkan, Penahanan Tidak Sah

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 228
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sidang berlangsung pada Selasa (7/7/2026). Hakim tunggal I Ketut Darpawan membacakan amar putusan di ruang sidang. Dalam putusannya, hakim mengatakan, “Mengadili, mengabulkan praperadilan pemohon untuk sebagian.” Hakim juga menyatakan […]

  • Iran beli rudal Rusia di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah

    Iran Belanja Rudal Rusia Rp10 Triliun, Sinyal Kesiapan Hadapi Tekanan Amerika?

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 385
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Iran beli rudal Rusia senilai hampir Rp10 triliun untuk memperkuat sistem pertahanan udaranya. Langkah ini muncul setelah meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah dan serangkaian serangan terhadap wilayah Iran. Laporan Financial Times menyebut Teheran dan Moskow menandatangani kesepakatan rahasia senilai sekitar 500 juta euro. Anadolu Agency mengutip laporan tersebut pada Kamis (26/2/2026). […]

expand_less