Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Mahasiswa dan Rakyat Sultra: Benteng Terakhir Melawan Tambang Ilegal di Tanah Anoa

Mahasiswa dan Rakyat Sultra: Benteng Terakhir Melawan Tambang Ilegal di Tanah Anoa

  • account_circle Darman
  • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
  • visibility 540
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com — Penambangan ilegal di Sulawesi Tenggara kini tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya, aktivitas ini berlangsung terang-terangan, bahkan merobek hutan, mencemari sungai, dan menggerus ruang hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran mahasiswa yang bersatu dengan warga bukan sekadar simbol perlawanan. Lebih jauh, mereka menjadi alarm keras atas kegagalan negara menjaga Tanah Anoa.

Tambang Ilegal Terus Beroperasi Tanpa Kendali

Pada kenyataannya, mahasiswa dan masyarakat Sultra kini berdiri di barisan yang sama. Selain itu, mereka menyuarakan keresahan yang selama ini terabaikan. Sementara itu, alat berat keluar-masuk kawasan hutan tanpa hambatan. Akibatnya, sungai berubah warna dan sawah kehilangan kesuburan. Namun demikian, para pemegang kekuasaan justru memilih diam. Dengan kata lain, tambang ilegal tumbuh subur bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena aparat gagal menegakkan hukum.

Lemahnya Penegakan Hukum Memperparah Kerusakan

Pada dasarnya, perlawanan mahasiswa berdiri di atas landasan konstitusional yang kuat. Sebab, konstitusi menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan serius. Alih-alih menindak tegas pelaku, aparat membiarkan penambang ilegal beroperasi bertahun-tahun. Di sisi lain, warga yang menyuarakan penolakan justru kerap mendapat tekanan. Akibat kondisi ini, hukum kehilangan wibawanya.

Masyarakat Menanggung Dampak Paling Berat

Lebih parah lagi, masyarakat adat, petani, dan nelayan menanggung dampak paling besar. Tidak hanya itu, mereka kehilangan akses air bersih, lahan produktif, dan rasa aman. Ironisnya, tambang ilegal tidak pernah mengembalikan keuntungan kepada rakyat. Sebaliknya, aktivitas ini meninggalkan lubang tambang, banjir lumpur, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan berubah menjadi krisis sosial.

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat sebagai Koreksi Moral

Dalam situasi tersebut, aliansi mahasiswa dan masyarakat Sultra menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, gerakan ini menjadi koreksi moral bagi pemerintah daerah dan pusat. Lebih penting lagi, negara tidak boleh tunduk pada kepentingan segelintir orang yang meraup keuntungan dari kerusakan ekologis.

Tanah Anoa, Titipan untuk Generasi Mendatang

Pada akhirnya, Tanah Anoa bukan warisan untuk dieksploitasi sesuka hati. Sebaliknya, wilayah ini merupakan titipan bagi generasi mendatang. Ketika mahasiswa dan masyarakat harus turun ke jalan demi menghentikan tambang ilegal, maka kondisi tersebut menandakan kegagalan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Jika negara terus membiarkan kerusakan terjadi, maka sejarah akan mencatat kehancuran Sulawesi Tenggara bukan sebagai ketidaktahuan, melainkan sebagai pembiaran yang disengaja.

“Jangan biarkan Sulawesi Tenggara rusak akibat maraknya penambangan ilegal. Aktivitas ini berpotensi besar merusak ekosistem dan mengancam kelestarian Tanah Anoa.”

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemuda 21  Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

    Pemuda 21 Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.500
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – KIP Kuliah mahasiswa Sultra kembali menjadi perhatian publik. Organisasi Pemuda 21 menyuarakan kekecewaan terhadap Haerul Saleh yang kini menjabat sebagai Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka menilai Haerul Saleh belum menunjukkan langkah konkret untuk memperjuangkan tambahan kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara. Kader Pemuda 21, Masda Agus, menyebut jabatan Haerul […]

  • KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 409
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – KUHP baru 2026 menjadi tonggak penting pembangunan hukum nasional Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan aturan ini menandai lompatan besar reformasi sistem hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat sistem hukum nasional.👉 https://duasatunews.com/tag/reformasi-hukum-nasional Dalam apel bersama di Jakarta, Senin (12/1), […]

  • Utang pemerintah Indonesia masih aman menurut Kementerian Keuangan

    Utang Pemerintah Indonesia 40,46 Persen PDB Masih Aman

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 326
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 masih berada dalam batas aman meskipun nominalnya meningkat. Pemerintah mengelola pembiayaan negara secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal. Per 31 Desember 2025, pemerintah mencatat total utang sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). […]

  • KPK periksa arsitek kasus RSUD Kolaka Timur di Gedung Merah Putih

    KPK Periksa Arsitek RSUD Kolaka Timur, Kasus Abdul Azis

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi terus melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam perkembangan terbaru kasus yang menjerat Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis, KPK periksa arsitek RSUD Kolaka Timur yang terlibat dalam proses perencanaan proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Pemeriksaan Arsitek untuk […]

  • “Generasi muda penentu masa depan Indonesia dalam diskusi kebangsaan mahasiswa di MPR RI”

    Generasi Muda Penentu Masa Depan Indonesia, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Solusi Bangsa

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 106
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan generasi muda memegang peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Ia meminta mahasiswa tetap kritis, bijaksana, dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Ibas saat menghadiri diskusi kebangsaan lintas organisasi mahasiswa di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa. Diskusi tersebut mengangkat tema “Merajut Kebangsaan, Menguatkan […]

  • DPR Tidak Revisi UU Pilkada Tahun Ini

    DPR Tidak Revisi UU Pilkada Tahun Ini

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 424
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – DPR tidak revisi UU Pilkada pada tahun ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI dan pemerintah sepakat tidak melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DPR dan pemerintah menuangkan kesepakatan tersebut dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Oleh karena itu, Dasco menyatakan Rancangan […]

expand_less