Evaluasi Otonomi Daerah Dinilai Perlu Diperkuat DPD RI
- account_circle adrian moita
- calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
- visibility 400
- comment 0 komentar
- print Cetak
Gedung kompleks DPR/MPR/DPD RI di Jakarta, tempat lembaga legislatif nasional membahas berbagai kebijakan strategis, termasuk evaluasi otonomi daerah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bengkulu, (duasatunews.com) — Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu penguatan agar tetap efektif.
Sultan menyampaikan pernyataan itu usai dialog Green Demokrasi Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia dan Generasi Z. Acara berlangsung di Bengkulu, Selasa (17/2/2026).
Menurut Sultan, pemerintah perlu menata ulang pembagian kewenangan pusat dan daerah. Ia meminta semua pihak menentukan kewenangan yang harus dikelola daerah. Ia juga menekankan perlunya penguatan peran pusat pada sektor strategis nasional.
“Otonomi daerah harus kita evaluasi. Kita perlu memilah kewenangan yang relevan. Kita juga harus menghentikan kebijakan yang tidak lagi sesuai,” kata Sultan.
Ia menjelaskan bahwa DPD RI terus menyusun kajian terbaru. Kajian tersebut menilai pelaksanaan otonomi daerah di berbagai sektor. DPD RI juga memetakan kebijakan yang berjalan baik dan yang masih bermasalah.
Selain itu, DPD RI aktif menyerap masukan publik. Sultan menyebut lembaganya berdialog dengan akademisi dan pakar pemerintahan. DPD RI juga berdiskusi dengan tokoh yang terlibat dalam perumusan awal otonomi daerah.
“Kami mendengar pandangan para arsitek otonomi daerah. Kami ingin melihat perkembangan sistem ini hingga 2026,” ujarnya.
Sultan mengakui adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Sebagian pihak menilai otonomi daerah gagal. Pihak lain menilai kebijakan tersebut belum optimal. Namun, Sultan memilih pendekatan realistis.
Ia menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, evaluasi tidak boleh melemahkan semangat desentralisasi. Sebaliknya, evaluasi harus memperkuat peran daerah.
Melalui evaluasi yang komprehensif, Sultan berharap pemerintah daerah semakin mandiri. Ia juga berharap pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat. Selain itu, ia menilai evaluasi dapat mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
