Penggunaan APBN untuk Hewan Kurban Dinilai Sah, Asalkan Transparan dan Tepat Sasaran
- account_circle Reski
- calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
- visibility 33
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto:Ilustrasi penyaluran hewan kurban yang dibiayai melalui APBN kepada masyarakat menjelang Idul Adha sebagai bentuk pelayanan sosial dan kemaslahatan publik.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duastunews.com )– Wakil Ketua DPP KORLABI (Komando Pelaporan Bela Islam), Novel Bamumin, menilai pemerintah boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban. Namun, pemerintah harus menjalankan kebijakan itu sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurut Novel, pemerintah dapat menjalankan program sosial keagamaan yang memberi manfaat luas bagi rakyat. Karena itu, pemerintah dapat menyalurkan hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan sosial kepada masyarakat.
“Dalam konteks Indonesia modern, APBN berfungsi sebagai Baitul Mal. Karena itu, negara melaksanakan kurban atas nama negara, bukan atas nama pribadi pejabat,” kata Novel di Jakarta, Jumat.
Selain itu, ia menegaskan pemerintah harus mengambil anggaran dari pos yang sesuai ketentuan. Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan penyaluran hewan kurban tepat sasaran agar masyarakat yang berhak menerima manfaatnya.
“Kalau pemerintah memakai anggaran itu untuk masyarakat dan mengelolanya secara transparan, maka langkah tersebut dapat dibenarkan. Namun, penggunaan untuk kepentingan pribadi tentu tidak dapat diterima,” ujarnya.
Lebih lanjut, Novel mengacu pada pandangan ulama yang memperbolehkan penggunaan kas negara untuk kegiatan yang menghadirkan manfaat publik. Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang mengedepankan kemaslahatan umat.
Di sisi lain, ia menilai program kurban pemerintah tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi di kalangan peternak menjelang Idul Adha.
Oleh karena itu, Novel meminta masyarakat ikut mengawasi proses pengadaan dan penyaluran hewan kurban. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu mencegah praktik mark up harga maupun penyimpangan distribusi.
Pada akhirnya, Novel berharap masyarakat fokus pada manfaat sosial program kurban pemerintah. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat memperluas manfaat anggaran negara sekaligus membantu warga yang membutuhkan.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar