Wamen HAM: Pembangunan Papua Harus Berbasis Etnosains dan Kearifan Lokal
- account_circle Reski
- calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
- visibility 60
- comment 0 komentar
- print Cetak
foto:Masyarakat adat Papua berdiskusi mengenai pemanfaatan etnosains dan kearifan lokal sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan serta menghormati hak asasi manusia.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,(duasatunews.com)– Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mendorong pemerintah menjadikan etnosains sebagai fondasi pembangunan di Papua. Ia menilai pendekatan tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pernyataan itu disampaikan Mugiyanto saat menghadiri Konferensi APS ke-3 di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Jayapura, Jumat (29/5/2026).
“Papua bukan tanah yang kosong dan bukan sekadar wilayah. Papua adalah ruang hidup bagi ratusan peradaban,” kata Mugiyanto.
Kekayaan Pengetahuan Lokal Papua
Selama ratusan tahun, masyarakat adat Papua mengembangkan berbagai bentuk pengetahuan lokal. Mereka memanfaatkan warisan tersebut untuk mendukung pertanian, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, hingga mitigasi bencana.
Saat ini, sebanyak 301 suku mendiami tujuh wilayah adat di Papua. Selain itu, sekitar 428 bahasa daerah turut memperkaya sistem pengetahuan yang tumbuh di tengah masyarakat.
Keanekaragaman budaya tersebut melahirkan berbagai bentuk etnosains yang tetap bertahan hingga sekarang. Bahkan, generasi tua terus mewariskan pengetahuan itu kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya Papua.
Pembangunan Harus Selaras dengan Kondisi Sosial
Menurut Mugiyanto, sejumlah program pembangunan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Sebab, banyak kebijakan masih kurang memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat.
Di beberapa wilayah, pembangunan infrastruktur mengurangi luas lahan produktif milik warga. Sementara itu, sebagian masyarakat masih memilih pengobatan tradisional karena lebih sesuai dengan kebiasaan dan nilai budaya yang mereka pegang.
Karena itu, pemerintah perlu memahami pola hidup masyarakat sebelum menjalankan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendapat dukungan warga.
Etnosains Hadirkan Solusi Pembangunan
Berbagai komunitas adat telah membuktikan manfaat etnosains dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Suku Dani mengembangkan sistem irigasi ukluk untuk mendukung pertanian. Selain itu, masyarakat Asmat dan Marind mengelola sagu secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Suku Biak menerapkan hukum adat Manarmeri untuk menjaga kelestarian sumber daya laut. Pengalaman panjang dalam mengelola lingkungan kemudian membentuk praktik-praktik yang relevan hingga saat ini.
Atas dasar itu, etnosains lokal dapat menjadi sumber solusi pembangunan yang efektif, murah, dan mudah diterima masyarakat.
“Ini bukan pengetahuan kuno. Ini adalah data empiris yang telah diuji selama ratusan tahun. Ketika kita mengabaikannya, kita membuang solusi yang murah, efektif, dan diterima masyarakat,” ujarnya.
Perkuat HAM dan Kepercayaan Publik
Selain mendukung pembangunan, etnosains juga berperan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak masyarakat untuk menjaga budaya serta berpartisipasi dalam pembangunan.
Lebih lanjut, Mugiyanto menilai pendekatan yang menghargai kearifan lokal mampu memperkuat kohesi sosial. Pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Pada akhir kegiatan, ia berharap konferensi itu menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah. Selanjutnya, rekomendasi tersebut dapat masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Oleh sebab itu, pembangunan Papua harus merayakan keberagaman dan memanfaatkan inovasi yang tumbuh dari tanah, hutan, dan laut Papua sendiri,” tutupnya.
- Penulis: Reski
- Editor: Nur Wayda
Saat ini belum ada komentar