Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » TNI AD Siap Bantu Tangani Begal, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Penegakan Hukum

TNI AD Siap Bantu Tangani Begal, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Penegakan Hukum

  • account_circle Reski
  • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
  • visibility 93
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)– TNI Angkatan Darat (TNI AD) siap membantu Polri dalam mencegah dan menangani aksi begal di berbagai daerah. Namun, kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan kepolisian.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan keterlibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu, langkah tersebut mengacu pada aturan yang berlaku dan berjalan atas permintaan resmi dari Polri.

Peran TNI dalam Penanganan Begal

Donny menjelaskan TNI AD membantu menciptakan keamanan di lapangan. Misalnya, prajurit TNI dapat mengikuti patroli bersama dan kegiatan pengamanan di wilayah rawan kejahatan jalanan.

Selain patroli, TNI juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan tindak kriminal. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan.

“Tugas perbantuan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian,” kata Donny saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat.

Penegakan Hukum Tetap Tugas Polri

Meski ikut membantu pengamanan, TNI tidak menjalankan fungsi penegakan hukum. Sebaliknya, Polri tetap menangani seluruh proses hukum terhadap pelaku kejahatan.

Donny menegaskan TNI tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, menyidik, atau memeriksa pelaku. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum tetap menjadi tanggung jawab kepolisian.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Karena itu, kedua institusi akan terus memperkuat kerja sama di lapangan.

Panglima TNI Beri Persetujuan

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan persetujuan kepada jajaran TNI untuk membantu Polri menangani aksi begal.

Namun, Nas menegaskan tidak ada instruksi khusus mengenai operasi pemberantasan begal. Sebab, kehadiran prajurit TNI di lapangan bertujuan mendukung tugas kepolisian dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Lebih lanjut, Nas menegaskan TNI tidak terlibat dalam proses penangkapan maupun pemeriksaan pelaku. Sebaliknya, prajurit TNI hanya membantu upaya pencegahan dan pengamanan wilayah.

Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap angka kejahatan jalanan dapat menurun. Selain itu, masyarakat diharapkan merasa lebih aman saat beraktivitas sehari-hari.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerasan izin tinggal WNA di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diusut KPK terkait dugaan aliran dana ke aset kripto

    KPK Telusuri Aliran Dana Pemerasan Izin Tinggal WNA, Diduga Mengalir ke Investasi Kripto

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penggunaan uang hasil pemerasan untuk membeli aset kripto. Dugaan tersebut muncul dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah menyita empat akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar. Penyidik menduga para tersangka membeli aset digital tersebut menggunakan uang […]

  • Penyalahgunaan wewenang DPMPTSP disorot di Sulawesi Tenggara

    Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Kejati Sultra Diminta Periksa Eks Kadis DPMPTSP Bombana.

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 234
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Krpala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Bombana. Permintaan tersebut menyusul adanya polemik terhadap rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Rencana Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Industri Beserta […]

  • Kepercayaan publik Polri mencapai 82,4 persen menurut Survei Litbang Kompas

    Kepercayaan Publik Polri Capai 82,4 Persen, GIC Nilai Jadi Modal Stabilitas Nasional

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 51
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Gerakan Indonesia Cerah (GIC) menilai tingginya kepercayaan publik terhadap Polri menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Penilaian itu mengacu pada hasil Survei Litbang Kompas. Survei tersebut menunjukkan 82,4 persen responden mempercayai Polri. Sebanyak 80,6 persen responden juga menilai kinerja Polri terus meningkat. Koordinator GIC, Febri Wahyuni Sabran, mengatakan capaian itu memperkuat posisi Polri […]

  • Demo IPMKU Jakarta menentang praktik tambang ilegal Konawe Utara

    Aksi Jilid II IPMKU Jakarta: PT Kembar Emas Sultra Diduga Jual ore nikel Tanpa RKAB, Kejagung Didesak Bertindak

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 454
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara–Jakarta (IPMKU Jakarta) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Pada aksi tersebut, massa bergerak secara beruntun ke tiga lokasi. Pertama, mereka mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, mereka menggelar aksi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Setelah itu, massa melanjutkan aksi […]

  • tudingan uji coba nuklir China memicu krisis keamanan global

    Dunia di Ambang Krisis Nuklir, AS Tuding China Gelar Uji Coba Rahasia

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 248
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Ketegangan keamanan global kembali meningkat ketika Amerika Serikat menuding China melakukan uji coba nuklir rahasia. Tuduhan ini langsung memicu kekhawatiran internasional karena muncul di tengah melemahnya sistem pengendalian senjata nuklir dunia. Pada saat yang sama, dunia kehilangan salah satu pilar stabilitas strategis. Perjanjian pengendalian senjata terakhir antara AS dan Rusia telah berakhir. […]

  • penangkapan pangeran andrew inggris terkait penyelidikan polisi

    Penangkapan Pangeran Andrew Inggris di Hari Ulang Tahun ke-66

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 363
    • 0Komentar

    INGGRIS, (duasatunews.com) — Penangkapan Pangeran Andrew Inggris oleh kepolisian pada Kamis, 19 Februari 2026, langsung menyita perhatian publik internasional. Polisi Inggris menangkap Andrew Mountbatten-Windsor tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-66. Sejak awal, publik menaruh sorotan besar terhadap proses hukum yang berjalan. Sebelumnya, hubungan Andrew dengan Jeffrey Epstein kembali mencuat ke ruang publik. Akibatnya, tekanan […]

expand_less