Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Mendagri Inflasi Provinsi Terdampak Bencana Mulai Terkendali

Mendagri Inflasi Provinsi Terdampak Bencana Mulai Terkendali

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
  • visibility 298
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) –  Inflasi provinsi terdampak bencana mulai menunjukkan tren perbaikan seiring pulihnya distribusi barang dan jasa di sejumlah wilayah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan kondisi ini menandakan pemulihan ekonomi berjalan efektif pascabencana.

Tito menegaskan bahwa normalisasi sarana dan prasarana sosial serta ekonomi berdampak langsung terhadap ketersediaan pasokan dan pengendalian harga bahan pokok. Ia menyebut kelancaran distribusi sebagai faktor utama dalam menekan inflasi di wilayah terdampak bencana.

“Artinya, apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam mengendalikan harga barang dan jasa sudah cukup baik, karena banyak suplai sudah masuk,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin.

Perkembangan Inflasi Provinsi Terdampak Bencana di Tiga Wilayah

Di Aceh dan Sumatera Barat, inflasi bulanan masing-masing tercatat sebesar 0,04 persen. Sementara itu, Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi harga mulai terkendali setelah sebelumnya mengalami tekanan akibat gangguan distribusi, seperti akses jalan terputus, keterlambatan logistik, hingga terbatasnya pasokan bahan pokok di sejumlah daerah terdampak.

Distribusi Pulih Tekan Inflasi Wilayah Terdampak Bencana

Pulihnya jalur distribusi logistik menjadi faktor penting dalam menurunkan tekanan harga. Kini, barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula mulai kembali tersedia secara merata di pasar tradisional maupun modern.

Kondisi ini turut memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi perlahan kembali normal, terutama di sektor perdagangan dan transportasi yang sebelumnya terdampak cukup signifikan akibat bencana.

Pengendalian Inflasi Daerah Terdampak Bencana Lebih Efektif Secara Bulanan

Ia juga menekankan pentingnya menjaga momentum dengan terus memantau komponen inflasi serta memperkuat koordinasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha.

Menurut Tito, inflasi bulanan lebih mencerminkan kondisi riil dibandingkan inflasi tahunan (year on year), sehingga lebih relevan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian harga di lapangan.

“Data inflasi tahunan baik untuk pegangan nasional dan internasional. Tapi untuk pengendalian harga, inflasi bulanan lebih tepat,” jelasnya.

Tren Inflasi Nasional dan Dampaknya pada Daerah Terdampak

Secara nasional, inflasi menunjukkan tren penurunan dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, inflasi bulanan juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.

Penurunan ini dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang dan hari raya. Sektor makanan, minuman, dan transportasi menjadi penyumbang utama pergerakan inflasi nasional.

Kondisi tersebut ikut memperkuat stabilitas harga di berbagai daerah, termasuk wilayah yang sebelumnya terdampak bencana, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan merata.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tersangka OTT KPK Kuansing saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK

    KPK Tetapkan Tiga Tersangka OTT Kuansing, Direktur PT MIC Ikut Terjerat Kasus Dugaan Suap Jabatan

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – OTT Kuansing KPK 2026 menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. OTT Kuansing KPK 2026 merupakan hasil operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kuansing dan Jakarta pada 30 Juni 2026. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik […]

  • KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 550
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memicu perhatian publik. KPK menghentikan perkara yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena auditor tidak dapat menghitung kerugian negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa auditor menyimpulkan pengelolaan tambang nikel […]

  • Kondisi polusi udara di Jakarta dengan kabut tebal di area perkotaan sebagai gambaran pengendalian polusi Jakarta.

    Jakarta Percepat Penanganan Polusi, Andalkan PLTSa dan Bus Listrik

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta,(Duasatunews.com) -Pengendalian polusi Jakarta menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah kualitas udara ibu kota kembali masuk kategori tidak sehat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan pemerintah mengambil langkah lintas sektor untuk menekan emisi dan meningkatkan kualitas udara secara bertahap. Pemerintah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi jangka panjang. Fasilitas ini […]

  • Tambang Pulau Senja di Konawe Selatan

    “Tambang Galian C Diduga Ancam Pulau Senja dan Tanjung Kartika”

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 455
    • 0Komentar

    Tambang Pulau Senja kembali menuai sorotan publik. Green Institute Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras aktivitas pertambangan batu gamping di Pulau Senja dan Tanjung Kartika, Konawe Selatan, karena dinilai mengancam ekosistem pesisir dan ruang hidup masyarakat. Jakarta, 4 Januari 2025 — Green Institute Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras aktivitas pertambangan batu gamping (galian C) yang diduga […]

  • Ketua PWI Minta Negara Hadir Perkuat Industri Media

    Ketua PWI Minta Negara Hadir Perkuat Industri Media

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 487
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Akhmad Munir, meminta negara mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat industri media nasional. Ia menilai industri pers tengah menghadapi tekanan berat, baik dari sisi keberlanjutan usaha maupun percepatan perubahan teknologi. Pers Butuh Perlindungan Negara Munir menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi “Kaleidoskop Media Massa 2025” di Gedung […]

  • Kasus suap impor barang KW Bea Cukai ditangani KPK

    Suap Impor Bea Cukai: KPK Dalami Pemeriksaan Pegawai DJBC

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 329
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami suap impor Bea Cukai dengan memeriksa saksi dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Penyidik menelusuri praktik suap dan gratifikasi yang muncul dalam proses impor barang. Lebih lanjut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik memeriksa pegawai DJBC berinisial SLS pada 18 Februari […]

expand_less