Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Bantah Tuduhan Siber Korut, Pyongyang Tuding AS Bangun Narasi Global untuk Tekanan Politik

Bantah Tuduhan Siber Korut, Pyongyang Tuding AS Bangun Narasi Global untuk Tekanan Politik

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 135
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com)Korut bantah tuduhan serangan siber AS dan menyebut klaim itu tidak berdasar serta bermuatan politik. Sejak awal, Korut bantah tuduhan serangan siber AS sebagai upaya untuk membentuk opini internasional dan menekan posisinya di panggung global.

Korut Bantah Tuduhan Serangan Siber AS Secara Resmi

Media pemerintah KCNA melaporkan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Ia menegaskan bahwa Washington sengaja membangun narasi ancaman siber. Karena itu, Korea Utara menilai langkah tersebut sebagai strategi propaganda.

Selain itu, juru bicara tersebut menyatakan Amerika Serikat terus menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ia menilai tuduhan itu merusak citra Korea Utara di mata dunia. Sementara itu, pemerintah AS terus mengaitkan Pyongyang dengan berbagai kasus peretasan internasional.

Kritik Korut atas Tuduhan Serangan Siber AS

Di sisi lain, Korea Utara menyoroti sikap Amerika Serikat yang mengaku sebagai korban. Padahal, negara tersebut memiliki kemampuan teknologi siber yang maju. Oleh karena itu, Pyongyang mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

Lebih lanjut, Korea Utara menilai tuduhan ini sebagai kelanjutan tekanan politik jangka panjang. Dengan demikian, mereka menyebut langkah tersebut mencerminkan kebijakan bermusuhan yang terus berlanjut.

Respons Korut atas Tuduhan Serangan Siber AS

Sebagai respons, pemerintah Korea Utara menegaskan akan mengambil tindakan tegas. Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan nasional serta keamanan warga. Namun, mereka belum menjelaskan bentuk tindakan tersebut.

Sementara itu, Amerika Serikat terus menyuarakan kekhawatiran terhadap aktivitas siber Korea Utara. Washington menuding Pyongyang terlibat dalam pencurian aset kripto, peretasan global, serta pengiriman tenaga IT ke luar negeri.

Pada Maret lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu dan entitas. Pemerintah AS menilai mereka terlibat dalam jaringan yang mengalirkan dana ilegal melalui sistem keuangan digital.

Akibatnya, ketegangan antara kedua negara kembali meningkat. Korut bantah tuduhan serangan siber AS dan menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan internasional.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Perdamaian Gaza: AS Usul Iuran USD 1 Miliar

    Dewan Perdamaian Gaza: AS Usul Iuran USD 1 Miliar

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 401
    • 0Komentar

    WASHINGTON, duasatunews.com – Dewan Perdamaian Gaza menjadi bagian dari proposal terbaru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan agar negara-negara yang ingin memperoleh kursi permanen dalam dewan tersebut menyumbang dana lebih dari USD 1 miliar sebagai syarat keanggotaan. Media Bloomberg melaporkan usulan itu tercantum dalam rancangan piagam yang menjadi bagian dari rencana […]

  • Menteri PU meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Dharmasraya di Sumatera Barat

    Menteri PU Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya, Target Rampung Juni 2026

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 159
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Rabu. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Sekolah Rakyat Dharmasraya Capai Progres Sembilan Persen Dody mengatakan […]

  • aksi JMHI terkait tambang emas ilegal Bolmut di Mabes Polri

    JMHI Bongkar Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal di Bolmut: Copot dan Periksa Kapolsek Pinogaluman-Kapolres Bolmut

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Senin (08 Juni 2026)  Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) guna mendesak Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Itwasum Polri) agar segera memanggil dan memeriksa Kapolsek Pinogaluman serta Kapolres Bolaang Mongondow Utara. Selain itu, JMHI juga mendesak Direktorat Tindak Pidana Tertentu […]

  • Purbaya Yudhi Sadewa jelaskan pencabutan izin tambang ilegal

    Purbaya Blak-blakan Soal Pencabutan Izin Tambang Emas Martabe

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Pencabutan izin tambang menjadi sorotan publik setelah pemerintah menilai praktik pertambangan ilegal masih menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas tambang yang melanggar aturan tidak hanya menekan penerimaan negara, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan dan konflik di daerah. Pemerintah menilai langkah penertiban ini perlu dilakukan segera demi menjaga kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas. […]

  • miras oplosan pelajar di Pulau Sapuka Pangkep

    Miras Oplosan Pelajar Tewaskan Dua Siswa di Pulau Sapuka

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 324
    • 0Komentar

    Pangkep, (duasatunews.com) – miras oplosan pelajar kembali menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 13 pelajar di Pulau Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, nekat mengonsumsi minuman keras campuran berbahan cairan spritus dan minuman berenergi. Peristiwa tersebut menyebabkan dua pelajar meninggal dunia, sementara 11 lainnya masih menjalani perawatan dan pemeriksaan medis secara intensif. Kejadian ini memicu […]

  • Ilustrasi penghapusan tunggakan iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP kelas 3

    Penghapusan Tunggakan Iuran JKN Disiapkan Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 380
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Penghapusan tunggakan iuran JKN menjadi kebijakan yang pemerintah siapkan untuk membantu peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengurangi beban administrasi peserta. Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana tersebut dalam […]

expand_less