Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Bantah Tuduhan Siber Korut, Pyongyang Tuding AS Bangun Narasi Global untuk Tekanan Politik

Bantah Tuduhan Siber Korut, Pyongyang Tuding AS Bangun Narasi Global untuk Tekanan Politik

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 323
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) — Korut bantah tuduhan serangan siber AS dan menyebut klaim itu tidak berdasar serta bermuatan politik. Sejak awal, Korut bantah tuduhan serangan siber AS sebagai upaya untuk membentuk opini internasional dan menekan posisinya di panggung global.

Korut Bantah Tuduhan Serangan Siber AS Secara Resmi

Media pemerintah KCNA melaporkan pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Ia menegaskan bahwa Washington sengaja membangun narasi ancaman siber. Karena itu, Korea Utara menilai langkah tersebut sebagai strategi propaganda.

Selain itu, juru bicara tersebut menyatakan Amerika Serikat terus menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ia menilai tuduhan itu merusak citra Korea Utara di mata dunia. Sementara itu, pemerintah AS terus mengaitkan Pyongyang dengan berbagai kasus peretasan internasional.

Kritik Korut atas Tuduhan Serangan Siber AS

Di sisi lain, Korea Utara menyoroti sikap Amerika Serikat yang mengaku sebagai korban. Padahal, negara tersebut memiliki kemampuan teknologi siber yang maju. Oleh karena itu, Pyongyang mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

Lebih lanjut, Korea Utara menilai tuduhan ini sebagai kelanjutan tekanan politik jangka panjang. Dengan demikian, mereka menyebut langkah tersebut mencerminkan kebijakan bermusuhan yang terus berlanjut.

Respons Korut atas Tuduhan Serangan Siber AS

Sebagai respons, pemerintah Korea Utara menegaskan akan mengambil tindakan tegas. Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan nasional serta keamanan warga. Namun, mereka belum menjelaskan bentuk tindakan tersebut.

Sementara itu, Amerika Serikat terus menyuarakan kekhawatiran terhadap aktivitas siber Korea Utara. Washington menuding Pyongyang terlibat dalam pencurian aset kripto, peretasan global, serta pengiriman tenaga IT ke luar negeri.

Pada Maret lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada sejumlah individu dan entitas. Pemerintah AS menilai mereka terlibat dalam jaringan yang mengalirkan dana ilegal melalui sistem keuangan digital.

Akibatnya, ketegangan antara kedua negara kembali meningkat. Korut bantah tuduhan serangan siber AS dan menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan internasional.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegawai Pajak Terjaring OTT, KPK Sita Ratusan Juta dan Mata Uang Asing

    Pegawai Pajak Terjaring OTT, KPK Sita Ratusan Juta dan Mata Uang Asing

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 639
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan ratusan juta rupiah serta sejumlah mata uang asing dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. KPK menduga OTT ini berkaitan dengan suap pengurangan nilai pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penyitaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik menyita […]

  • keamanan regional iran presiden pezeshkian

    Keamanan Regional Iran dan Usulan Struktur Baru

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 475
    • 0Komentar

    Teheran, (duasatunews.com) –  Keamanan regional Iran menjadi fokus utama setelah Presiden Iran mengusulkan pembentukan struktur keamanan kawasan tanpa campur tangan asing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan gagasan itu dalam pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Keduanya membahas hubungan bilateral serta situasi terbaru di Asia Barat. Islamic Republic News Agency (IRNA) melaporkan bahwa […]

  • Pulau Greenland dalam isu akuisisi oleh Amerika Serikat

    Trump Kembali Tegaskan Keinginan Akuisisi Greenland, Bantah Gunakan Kekuatan

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 633
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Trump akuisisi Greenland kembali menarik perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan sikapnya secara terbuka di forum global. Isu Trump akuisisi Greenland kembali menguat seiring meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Arktik. Trump menyampaikan pernyataan itu saat berpidato dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Rabu (21/1). Dalam forum tersebut, […]

  • Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Program BSPS dan percepatan renovasi rumah tidak layak huni

    Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi […]

  • Aksi unjuk rasa terkait Korupsi LPDB-KUMKM di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.

    KPK dan Kejagung Didesak Periksa Menteri Koperasi Dugaan Korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 221
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Dugaan korupsi Dana Bergulir LPDB-KUMKM kembali menjadi sorotan publik. Forum Demokrasi Rakyat (FDR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera […]

  • tambang ilegal Sulawesi Tenggara yang merusak lingkungan dan hutan

    Green Earth Movement,: “Polda sultra Diam di Tengah Maraknya Mafia Nikel di Sultra, Kapolri Harus Evaluasi”.

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 869
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — 10 September 2025 Green Earth Movement (GEM) menyuarakan keprihatinan serius atas maraknya tambang ilegal dan dugaan kuat keberadaan mafia nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta menurunnya nilai-nilai ksatria Bhayangkara di tubuh kepolisian daerah. Direktur GEM, Arin Fahrul Sanjaya, menilai aktivitas tambang ilegal telah merusak lingkungan secara […]

expand_less