Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Dunia Kian Tidak Aman bagi Jurnalis, UNESCO Desak Perlindungan dan Kebebasan Pers Diperkuat

Dunia Kian Tidak Aman bagi Jurnalis, UNESCO Desak Perlindungan dan Kebebasan Pers Diperkuat

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
  • visibility 157
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com)-Isu perlindungan jurnalis global kembali menjadi perhatian setelah UNESCO mencatat penurunan kebebasan pers di berbagai kawasan. Organisasi ini menilai dukungan terhadap jurnalisme independen harus diperkuat agar publik tetap memperoleh informasi yang akurat.

Tekanan terhadap Media Meningkat
UNESCO melaporkan kebebasan berekspresi global turun sekitar 10 persen sejak 2012. Direktur Jenderalnya, Khaled El-Enany, menegaskan jurnalisme berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi.

Data Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan peningkatan praktik sensor diri di kalangan jurnalis hingga 69 persen dalam kurun 2012–2025. Tekanan hukum, ancaman, dan pembatasan regulasi menjadi faktor utama yang memicu kondisi tersebut.

Tantangan di Ruang Digital
Tekanan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang digital. Riset International Center for Journalists bersama UN Women menemukan sebagian besar jurnalis perempuan mengalami kekerasan daring. Dalam banyak kasus, serangan tersebut berkembang menjadi ancaman nyata.

Situasi ini menunjukkan pentingnya menjaga ekosistem media yang aman dan berkelanjutan. Penyebaran disinformasi yang cepat melalui teknologi digital semakin menantang peran jurnalisme sebagai sumber informasi terpercaya.

Perkembangan dan Upaya Global
Sejumlah negara mulai menunjukkan kemajuan. Hampir setengah dari 194 negara telah mengakui media komunitas melalui kerangka hukum. Selain itu, lebih dari 139 negara memberikan jaminan hukum atas hak publik untuk mengakses informasi.

Perkembangan teknologi juga mendorong kolaborasi lintas negara dalam jurnalisme investigasi. Model kerja sama ini membantu media mengungkap isu global yang kompleks secara lebih efektif.

Dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, Sudanese Journalists Syndicate menerima penghargaan atas keberanian mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah konflik.

Penegasan
Upaya memperkuat perlindungan jurnalis global membutuhkan dukungan kebijakan, perlindungan hukum, dan pendanaan yang berkelanjutan. Langkah ini penting agar media independen tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga kualitas informasi publik.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Standar Internasional Pertambangan Dinilai Penting Cegah Bencana Lingkungan

    Standar Internasional Pertambangan Dinilai Penting Cegah Bencana Lingkungan

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 366
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Standar internasional pertambangan memegang peran penting dalam mencegah dampak lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola sektor tambang di Indonesia. Dorongan penerapan standar tersebut semakin menguat setelah banjir melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Melalui kriteria yang lebih tinggi, standar internasional mampu menekan risiko kerusakan lingkungan. Selain itu, standar ini […]

  • Yusril Bongkar Modus Pemerasan Silmy Karim dalam keterangan pers terkait kasus pengurusan izin tinggal WNA.

    Pemerasan Silmy Karim, Yusril Ungkap Modusnya

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 47
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkap dugaan modus pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Yusril menjelaskan, kasus itu terjadi pada periode 2023 hingga 2024 saat Silmy masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Yang […]

  • Pelatihan Vokasi Nasional 2026 di balai latihan kerja Kemnaker

    Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Kemnaker Hapus Batas Kelulusan

    • calendar_month Minggu, 22 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 221
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pelatihan Vokasi Nasional 2026 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghadirkan kebijakan baru dengan menghapus batas tahun kelulusan. Kebijakan ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja. Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker, Darmawansyah, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memperluas akses bagi seluruh lulusan, baik baru maupun lama. “Penghapusan batasan tahun kelulusan […]

  • kerja sama pendidikan Pemda Konawe dengan perguruan tinggi di Jakarta

    Pemda Konawe Jalin Kerja Sama Pendidikan dengan Kampus di Jakarta, Dorong SDM Berkualitas

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 741
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kerja sama pendidikan Pemda Konawe terus berkembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe kini menggandeng sejumlah perguruan tinggi di Jakarta guna memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Kerja sama tersebut melibatkan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dan Universitas Ibnu Chaldun. Pemerintah daerah menilai kolaborasi ini […]

  • dugaan pengadaan fiktif DPMD dalam pemeriksaan

    Dugaan pengadaan fiktif DPMD Konut disorot Ampuh Sultra

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Konawe utara, (duasatunews.com) –  Kasus dugaan pengadaan fiktif DPMD Konawe Utara menjadi perhatian publik setelah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Negeri Konawe untuk segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyatakan pihaknya menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pengadaan sejumlah barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) […]

  • HP21N desak Dirjen Minerba tolak RKAB PT BHR dalam aksi mahasiswa Sultra di Jakarta

    HP21N Desak Dirjen Minerba Tak Setujui RKAB PT BHR

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • account_circle Santi
    • visibility 871
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Ratusan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Jakarta, Rabu (17/1/2024). Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka menyoroti praktik tambang ilegal di Sultra. Karena itu, mereka meminta Dirjen Minerba menolak pengajuan Rencana Kerja dan […]

expand_less